Demokratis dapat diartikan sebagai cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang
menilai sama antara hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Demokratis dapat
dilakukan melalui proses yang panjang dengan pembiasaan, pembelajaran dan
pengamalan.
Pendidikan Pancasila
Kehidupan yang demokratis dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah,
masyarakat, bangsa dan negara.
Teman- teman, pada submateri ini, kita akan berlatih soal sekaligus belajar
tentang materi Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Demokrasi
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dengan submateri Perilaku Demokratis
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada Era Keterbukaan Informasi.
Submateri ini merupakan lanjutan dari post yang lalu. Teman- teman dapat
belajar melalui tulisan sebelumnya,
Submateri ini dapat dipelajari melalui teori di buku paket Pendidikan
Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK terbitan Kemendikbudristek Tahun 2023 halaman
55.
Baik, langsungs aja yaa... Berikut latihan soalnya,
Selamat belajar...
Perilaku Demokratis Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada Era Keterbukaan
Informasi : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas
11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun
1945
C. Perilaku Demokratis Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada Era Keterbukaan
Informasi
1. Pernyataan yang tepat tentang demokratis adalah ....
A. suatu sikap dan tindakan yang mencerminkan kebebasan dalam berpendapat
secara luas dan bertanggung jawab
B. cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban
dirinya dan orang lain
C. kebebasan dalam segala hal dan tanpa ada batasnya
D. pernyataan A dan B benar
E. pernyataan A, B dan C benar
2. Berikut ini yang merupakan bagian penting yang menunjukkan salah satu ciri
dari demokrasi adalah ....
A. ketaatan terhadap aturan
B. kebebasan berpendapat
C. penghormatan terhadap hak asasi manusia
D. kecerdasan dalam berpikir dan bertindak
E. penilaian rakyat
3. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat yang dapat disalurkan
melalui media. Hal ini dilindungi oleh undang- undang negara republik
Indonesia dalam pasal ....
A. 27 ayat (1)
B. 28
C. 29 ayat (1)
D. 29 ayat (2)
E. 30
4. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat menurut
UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. menggunakan kata- kata santun
B. menggunakan dasar argumen yang kuat
C. tidak memotong pembicaraan orang lain
D. tidak menyerang secara pribadi orang lain
E. semua jawaban benar
5. Seseorang dapat dikatakan berperilaku dmeokratis apabila ....
A. mampu berpendapat di muka umum
B. dapat menghargai keberadaan dan bersikap santun terhadap orang lain
C. memiliki wawasan yang luas
D. memiliki dasar- dasar untuk berargumen yang kuat
E. memiliki dasar- dasar hukum yang kuat dalam pendapatnya
6. Dalam era keterbukaan informasi, seseorang yang memiliki perilaku
demokratis bertindak santun dan tetap menghargai orang lain sesuai dengan
nilai- nilai ....
A. norma masyarakat
B. Pancasila dan amanat UUD NRI Tahun 1945
C. norma adat
D. sila Pancasila
E. demokrasi
7. Contoh perilaku demokratis pada era keterbukaan sebagai upaya menegakkan
nilai-nilai demokratis baik di lingkungan keluarga adalah ....
A. menghargai pendapat dari anggota keluarga lainnya
B. memutuskan kepentingan keluarga secara mufakat
C. melaksanakan tugas harian di keluarga sesuai dengan pembagian tugas
D. berani mengemukakan pendapat di hadapan anggota keluarga lainnya
E. semua jawaban benar
8. Contoh perilaku demokratis pada era keterbukaan sebagai upaya menegakkan
nilai-nilai demokratis baik di lingkungan sekolah adalah ....
A. memihak pada salah satu kelompok menguntungkan bagi diri pribadi
B. tidak memaksakan pendapat kepada teman- teman di kelas
C. menyela ketika anggota lain sedang mengemukakan pendapat
D. tidak menerima pendapat dari anggota kelompok lain
E. menganggap usulan kelompok sendiri yang paling benar
9. Contoh perilaku demokratis pada era keterbukaan sebagai upaya menegakkan
nilai-nilai demokratis baik di lingkungan masyarakat adalah ....
A. ikut aktif dalam kegiatan bersih- bersih lingkungan
B. mengikuti pemilihan ketua RT
C. memilih ketua kelas dengan cara musyawarah
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
10. Contoh perilaku demokratis pada era keterbukaan sebagai upaya menegakkan
nilai-nilai demokratis yang baik di lingkungan bangsa dan negara adalah ....
A. mengikuti rapat warga
B. membayar pajak
C. menggunakan hak pilih dalam Pemilu
D. aktif dalam kegiatan lingkungan
E. mematuhi aturan lalu lintas
Demikian Perilaku Demokratis Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada Era Keterbukaan Informasi : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
Amandemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh MPR untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 agar undang- undang semakin baik, lengkap dan sesuai dengan prinsip- prinsip negara demokrasi.
Baik, teman- teman, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada tulisan ini kita akan belajar salah satu materi dalam mapel Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dalam submateri Perubahan UUD NRI Tahun 1045 melalui latihan soal.
Pendidikan Pancasila
Materi ini merupakan lanjutan dari pembahasan latihan soal sebelumnya yaitu tentang Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia. Jika kalian belum berlatih materi tersebut, dapat dibuka yaa pada tulisan yang lalu.
Baca Submateri Periodisasi Pemberlakukan UUD di Indonesia :
Pada bagian ini, ada 25 soal plus kunci jawaban yang dapat dijadikan bahan referensi dalam belajar baik dalam asesmen formatif maupun asesmen sumatif harian, tengah semester atau akhir semester.
Oya, kalian dapat belajar materi di buku paket Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK terbitan Kemendikbudristek tahun 2023 khususnya Bab 2 Demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 untuk submateri ini di halaman 46.
Langsung saja yaa berikut latihan soalnya,
Selamat belajar...
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 : Belajar Melalui Latihan Soal Asesmen Sumatif
Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2
Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
B. Perubahan UUD NRI Tahun 1945
1. Dasar hukum yang mengatur amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945
B. Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945
C. Pasal 35 UUD NRI Tahun 1945
D. Pasal 3 dan 37 UUD NRI Tahun 1945
E. Pasal 3 dan 36 UUD NRI Tahun 1945
2. Tujuan dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. mengubah berbagai aturan agar sesuai dengan perkembangan zaman
B. melengkapi undang- undang dasar agar semakin baik dan sesuai dengan prinsip
negara demokrasi
C. mengembalikan nilai- nilai juang yang sesuai dengan tatanan 1945
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
3. Latar belakang dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. UUD NRI Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada
kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat,
yang mengakibatkan tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi
(checks and balances) pada institusi-institusi kenegaraan
B. UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang
kekuasaan eksekutif (Presiden)
C. UUD NRI Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda
D. UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan sangat besar kepada Presiden untuk
mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang
E. semua jawaban benar
4. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dapat memberikan perubahan dari negara yang
bersifat subjektif menjadi objektif, artinya ....
A. kedaulatan yang sebelumnya dilakukan oleh MPR kemudian berubah dilakukan
menurut UUD
B. kedaulatan yang sebelumnya dilakukan oleh MPR kemudian berubah dilakukan
oleh presiden
C. kedaulatan yang sebelumnya dilakukan oleh MPR kemudian berubah dilakukan
oleh presiden dan DPR
D. kedaulatan yang sebelumnya dilakukan oleh MPR kemudian berubah dilakukan
oleh lembaga tinggi negara lainnya
E. kedaulatan yang sebelumnya dilakukan oleh MPR kemudian berubah dilakukan
oleh rakyat melalui DPR
5. Perubahan negara dari yang sifatnya subjektif menjadi objektif dapat
dilihat dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal ....
A. 1 ayat (1)
B. 1 ayat (2)
C. 2 ayat (1)
D. 2 ayat (2)
E. 2 ayat (3)
6. Menurut pasal 1 ayat (3) panglima tertinggi negara adalah rule of law,
artinya ....
A. semua warga negara tunduk pada hukum dasar yaitu UUD NRI Tahun 1945
B. kekuasaan tertinggi ada pada presiden
B. pemerintah menjadi pemegang kekuasaan tertinggi negara
C. lembaga tinggi negara menjadi pembuat aturan negara
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
7. Berikut ini dampak adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. adanya ketegasan tugas dan fungsi lembaga, tidak ada lagi lembaga tinggi
negara
B. menjadikan rakyat yang berdaulat bukan pemerintah atau negara
C. adanya check and balance sebagai kontrol lembaga
D. rakyat dapat memilih langsung wakil rakyat, presiden dan wakil presiden
E. semua jawaban benar
8. Selama kurun waktu tahun 1999 hingga 2002, sudah terjadi perubahan atau
amandemen UUD NRI Tahun 1945 sejumlah ....
A. 3 kali
B. 4 kali
C. 5 kali
D. 6 kali
E. 7 kali
9. Menurut pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, prosedur untuk melakukan perubahan UUD
NRI Tahun 1945 dilakukan dalam sidang MPR dengan syarat diajukan oleh
sekurang- kurangnya ....
A. 1/4 dari jumlah anggota MPR
B. 1/2 dari jumlah anggota MPR
C. 1/3 dari jumlah anggota MPR
D. 50 + 1 dari jumlah anggota MPR
E. 3/4 dari jumlah anggota MPR
10. Dalam prosedur perubahan UUD NRI Tahun 1945, setiap usul perubahan pasal-
pasal UUD diajukan ....
A. secara lisan
B. secara lisan dan tertulis tanpa adanya perincian usulan
C. secara tertulis dengan kejelasan bagian yang diusulkan untuk diubah beserta
alasannya
D. secara tertulis hanya menyertakan bagian- bagian yang harus diubah
E. secara lisan dan tertulis dengan kejelasan bagian yang diusulkan untuk
diubah beserta alasannya
11. Jumlah anggota yang hadir dalam sidang MPR untuk mengubah pasal- pasal UUD
sekurang- kurangnya ....
A. 1/4 dari jumlah anggota MPR
B. 1/2 dari jumlah anggota MPR
C. 1/3 dari jumlah anggota MPR
D. 2/3 dari jumlah anggota MPR
E/ 3/4 dari jumlah anggota MPR
12. Putusan untuk mengubah pasal- pasal UUD dilakukan dengan persetujuan
anggota sekurang- kurangnya ....
A. 20 persen anggota
B. 50 persen anggota
C. 50 persen anggota ditambah satu anggota
D. 75 persen anggota ditambah satu anggota
E. 100 persen anggota
13. Hal yang tidak dapat dilakukan perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah
....
A. ketentuan pemilihan DPR
B. bentuk Negara Kesatuan republik Indonesia
C. pasal- pasal yang mengatur tentang negara
D. pasal- pasal yang mengatur tentang hak asasi
E. lembaga tinggi negara
14. Perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dalam hal ....
A. pembatasan kekuasaan presiden dan pemberdayaan DPR
B. hak asasi manusia, pemerintah daerah, wilayah negara dan atribut
negara
C. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemilihan Umum, Pembentukan
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D. pelaksanaan tugas kepresidenan, pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dan
penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, Bank Sentral, kewajiban warga negara
mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai, sistem
jaminan sosial, perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.
E. aturan penyelenggaraan negara, hubungan dengan negara lain dan sikap dalam
menjaga perdamaian dunia
15. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dalam hal ....
A. pembatasan kekuasaan presiden dan pemberdayaan DPR
B. hak asasi manusia, pemerintah daerah, wilayah negara dan atribut
negara
C. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemilihan Umum, Pembentukan
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D. pelaksanaan tugas kepresidenan, pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dan
penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, Bank Sentral, kewajiban warga negara
mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai, sistem
jaminan sosial, perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.
E. aturan penyelenggaraan negara, hubungan dengan negara lain dan sikap dalam
menjaga perdamaian dunia
16. Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dalam hal ....
A. pembatasan kekuasaan presiden dan pemberdayaan DPR
B. hak asasi manusia, pemerintah daerah, wilayah negara dan atribut
negara
C. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemilihan Umum, Pembentukan
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D. pelaksanaan tugas kepresidenan, pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dan
penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, Bank Sentral, kewajiban warga negara
mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai, sistem
jaminan sosial, perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.
E. aturan penyelenggaraan negara, hubungan dengan negara lain dan sikap dalam
menjaga perdamaian dunia
17. Perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dalam hal ....
A. pembatasan kekuasaan presiden dan pemberdayaan DPR
B. hak asasi manusia, pemerintah daerah, wilayah negara dan atribut
negara
C. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemilihan Umum, Pembentukan
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D. pelaksanaan tugas kepresidenan, pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dan
penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, Bank Sentral, kewajiban warga negara
mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai, sistem
jaminan sosial, perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.
E. aturan penyelenggaraan negara, hubungan dengan negara lain dan sikap dalam
menjaga perdamaian dunia
18. Dalam perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945, ada tiga materi pokok
perubahan yang terdiri atas ....
A. 8 pasal dan 12 ayat
B. 9 pasal dan 12 ayat
C. 9 pasal dan 13 ayat
D. 10 pasal dan 12 ayat
E. 10 pasal dan 13 ayat
19. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR
tahun 200 terdiri atas ....
A. 20 pasal dan 50 ayat
B. 20 pasal dan 51 ayat
C. 21 pasal dan 51 ayat
D. 25 pasal dan 51 ayat
E. 25 pasal dan 50 ayat
20. Pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 dalam sidang tahunan MPR pada
1 hingga 9 NOvember 2001, terdapat materi baru yang terdiri atas ....
A. 20 pasal dan 64 ayat
B. 21 pasal dan 63 ayat
C. 22 pasal dan 64 ayat
D. 23 pasal dan 64 ayat
E. 24 pasal dan 64 ayat
21. Perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 yang dilaksanakan dalam sidang
tahunan MPR pada 1 sampai 12 Agustus 2002 membahas perubahan materi yang
terdiri atas ....
A. 13 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan, serta 23
ayat
B. 13 pasal, 2 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan, serta 23
ayat
C. 12 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan, serta 23
ayat
D. 14 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan, serta 23
ayat
E. 15 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan, serta 23
ayat
22. Berikut ini kesepakatan dasar dari MPR dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945
yang tidak diubah oleh MPR adalah ....
A. pembukaan UUD NRI Tahun 1945
B. bentuk negara kesatuan republik Indonesia
C. sistem presidensial
D. ketiadaan penjelasan, hal- hal normatif yang dimasukkan dalam pasal-
pasal
E. semua jawaban benar
23. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi materi yang tidak dapat diubah dalam
amandemen. Hal ini dikarenakan ....
A. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kesepakatan dasar para pendiri
negara
B. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat dasar filosofis dan normatif yang
mendasari pasal UUD NRI Tahun 1945
C. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat tujuan nasional bangsa Indonesia
D. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan wadah bagi perjuangan bangsa
Indonesia
E. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan ide yang luhur dalam persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia
24. Bentuk negara kesatuan republik Indonesia merupakan hal yang tidak dapat
diubah melalui amandemen. Latar belakang hal tersebut adalah ....
A. NKRI merupakan jiwa dari bangsa Indonesia
B. NKRI merupakan bentuk yang paling cocok dalam mewadahi ide persatuan dari
sebuah bangsa yang majemuk
C. NKRI merupakan gagasan para pendiri bangsa yang tidak dapat diubah
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
25. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 bersifat adendum, artinya ....
A. hanya dilakukan perubahan sesuai dengan keperluannya saja
B. mempertahankan naskah asli UUD NRI Tahun 1945 sementara naskah perubahan
tetap melekat pada naskah aslinya
C. menambahkan dan mengubah naskah aslinya
D. mengubah naskah asli secara total
E. menambahkan dan menghilangkan beberapa hal yang tidak perlu pada naskah
asli UUD NRI Tahun 1945
Demikian Latihan Soal Perubahan UUD NRI Tahun 1945 : Materi Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Latihan soal masih akan berlanjut ke submateri berikutnya yaitu Perilaku Demokratis Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada Era Keterbukaan Informasi .
Baca Latihan Soal Berikutnya :
Perilaku Demokratis Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada Era Keterbukaan Informasi : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
Bagian tiga, Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia sebagai bagian dari
materi bab 2 Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK merupakan
lanjutan dari tulisan sebelumnya. Teman- teman dapat berlatih dahulu
materi sebelumnya berikut,
Bagian Pertama dan Kedua Periodisasi Pemberlakukan UUD di
Indonesia :
Pada bagian submateri ini, latihan soal berlanjut ke bagian Undang- undang
dasar sementara atau UUDS 1950. Untuk materi di buku paket Pendidikan
Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK terbitan Kemendikbudristek tahun 2023,
kalian dapat membacanya di halaman 42.
Pendidikan Pancasila
Baik, langsung saja yaa... Berikut latihan soalnya
Bagian III: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia, Latihan Soal
Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester
Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
1. Beberapa negara bagian mendesak untuk menyegerakan kembali ke NKRI.
Berkaitan dengan hal ini, negara Bagian yang pertama kali mengusulkan
penyerahan tugas tugas pemerintahannya kepada Pemerintah RIS adalah ....
A. Negara Bagian Pasundan
B. Negara Bagian Yogyakarta
C. Negara Bagian Jawa Timur
D. Negara Bagian Bali dan Nusa Tenggara
E. Negara Bagian Sumatra
2. Penyerahan tugas- tugas pemerintahan di Jawa Yimur kepada Komisaris
Pemerintah diundangkan oleh Kabinet RIS melalui Undang- Undang Darurat Nomor
10 Tahun 1950 pada tanggal ....
A. 10 Januari 1950
B. 12 Januari 1950
C. 13 Januari 1950
D. 14 Januari 1950
E. 15 Januari 1950
3. Perubahan UUD RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dituangkan
dalam Undang-Undang Federal ....
A. No.7 Tahun 1950
B. No.8 Tahun 1950
C. No.9 Tahun 1950
D. No.10 Tahun 1950
E. No.11 Tahun 1950
4. Dalam sistematika UUDS 1950, Mukadimah atau pembukaan memiliki alenia
berjumlah ....
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
5. Batang tubuh UUDS 1950 terdiri atas ....
A. 4 bab dan 137 pasal
B. 4 bab dan 138 pasal
C. 5 bab dan 140 pasal
D. 6 bab dan 146 pasal
E. 6 bab dan 148 pasal
6. Bentuk negara sesuai dengan UUDS 1950 adalah ....
A. negara federal
B. negara serikat
C. negara kesatuan
D. negara komunis
E. negara republik
7. Bentuk pemerintahan pada masa UUDS 1950 adalah ....
A. republik
B. parlementer
C. konstitusional
D. kesatuan
E. presidensiil
8. Badan konstituante pada masa UUDS 1950 memiliki tugas ....
A. menyusun undang- undang dasar tetap yang akan menggantikan UUDS 1950
B. membantu presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan
C. membuat kebijakan yang akan membantu presiden dan wakil presiden dalam
menjalankan tugas
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
9. Semasa UUDS 1950 terjadi gejolak yang menyebabkan ketidakstabilan politik.
Hal ini dibuktikan dengan pergantian kabinet selama periode 1950 - 1959
sebanyak ....
A. 5 kali
B. 6 kali
C. 7 kali
D. 8 kali
E. 10 kali
10. Akibat yang ditimbulkan oleh seringnya pergantian kabinet pada masa UUDS
1950 adalah ....
A. ketidakpuasan pemerintah daerah akibat seringnya pergantian kabinet
B. penyusunan undang- undang permanen tidak berhasil dilakukan
C. pemberontakan dimana- mana
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
11. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dengan hal
pokok ....
A. pembubaran badan konstituante
B. penetapan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlaku UUDS 1950
C. pembentukan MPRS dan DPAS
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
12. Salah satu tanda ditemukannya indikator demokrasi pada masa 1950 - 1959
adalah ....
A. peranan Lembaga perwakilan rakyat dimana menunjukkan mosi tidak percaya
kepada pemerintah dan kabinet meletakkan jabatannya
B. parlemen dan media massa dapat berfungsi sebagai kontrol sosial
C. kehidupan kepartaian berkembang secara maksimal
D. adanya pemilu yang demokratis pertama kali
E. semua jawaban benar
13. Pemilu yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955 ditujukan untuk
memilih ....
A. Presiden dan wakil presiden
B. presiden, wakil presiden dan DPR
C. DPR
D. anggota konstituante
E. DPR dan anggota konstituante
14. Pengunduran wakil presiden Drs. Moh Hatta pada 1 Desember 1956
dilatarbelakangi oleh ....
A. ketidaksetujuannya terhadap konsep demokrasi terpimpin yang dikonsepkan
Sukarno
B. ketidaksetujuan terhadap konsep penguburan partai politik
C. kekuasaan yang tak terbatas dicanangkan oleh Soekarno
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
15. Penguburan partai politik yang terjadi ketika masa UUDS 1950 dipandang
berdampak ....
A. kekuasaan yang tanpa batas oleh presiden
B. kekuasaan tanpa kontrol yang didukung golongan tertentu
C. presiden dapat membuat keputusan yang memihak pada golongannya
D. presiden bertanggung jawab kepada anggota konstituante
E. presiden memiliki kekuatan tetap yang berbatas waktu
16. Berikut ini yang merupakan alasan pemerintah kembali ke UUD 1945 tanpa
melalui amandemen adalah ....
A. UUD 1945 dipandang menjadi jalan keluar
B. UUD 1945 memiliki makna simbolik yang sangat besar
C. struktur organisasi negara yang digariskan UUD 1945 akan memperlancar
jalannya pemerintah yang efektif
D. kembalinya UUD 1945 benar- benar sesuai dengan hukum yang berlaku
E. semua jawaban benar
17. Salah satu alasan kembalinya pemerintahan kepada UUD 1945 adalah makna
simbolik UUD 1945 sangat besar, artinya ....
A. UUD 1845 disusun melalui tahapan yang panjang dan melelahkan oleh para
tokoh pendiri negara
B. UUD 1945 memiliki akar dari kebudayaan Indonesia dan perwujudan ideologi
Indonesia yang sesungguhnya
C. UUD 1945 menyimbolkan segala perjuanganyang dilakukan sejak masa
kebangkitan nasional 1908
D. UUD 1945 merupakan perwujudan dari inti peristiwa Sumpah Pemuda 1928
E. UUD 1945 merupakan inti dari keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka dan
berdaulat
Kehidupan demokrasi konstitusional dari masa ke masa dimulai sejak ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berbagai penyempurnaan dilakukan melalui proses yang panjang.
Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA
Nah, sahabat AhzaaNet, kita lanjutkan lagi yaa belajarnya untuk mapel Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK, masih dengan materi Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Pada tulisan ini kita lanjutkan latihan soal Periodisasi Pemberlakukan UUD di Indonesia.
Oya, latihan soal ini merupakan bagian kedua dari submateri Periodisasi Pemberlakukan UUD di Indonesia. Bagian pertama dapat teman- teman pelajari melalui latihan soal berikut ini,
Bagian Pertama Periodisasi Pemberlakukan UUD di Indonesia :
Sumber materi dapat teman- teman baca terlebih dahulu di buku paket Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK terbitan Kemendikbudristek tahun 2023 halaman 37.
Bagian II: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia, Latihan Soal Asesmen
Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab
2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
1. Indikator demokrasi seperti akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekruitmen
politik yang terbuka, pemilihan umum dan pemenuhan hak- hak dasar belum
terpenuhi di masa UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
Hal ini dikarenakan ....
A. pergantian kepemimpinan yang terus menerus
B. fokus perhatian pada upaya mempertahankan kemerdekaan dan menjaga
kedaulatan negara
C. sistem demokrasi yang belum matang
D. kerapuhan pemerintahan
E. pemberontakan yang ingin meruntuhkan NKRI
2. Pelaksanaan demokrasi yang terdapat pada masa UUD 1945 periode 18 Agustus
1945 sampai 27 Desember 1949 adalah ....
A. Pemilu
B. berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan
C. rekruitmen politik yang terbuka
D. akuntabilitas
E. rotasi kekuasaan
3. Usulan asas peri kerakyatan dan usulan mufakat atau demokrasi tentang dasar
negara Indonesia merdeka yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin dan Ir Soekarno
pada sidang BPUPK menunjukkan bahwa ....
A. demokrasi merupakan hal dasar yang wajib dipenuhi
B. demokrasi hanya merupakan sebatas komitmen dan tidak harus diwujudkan
C. demokrasi tidak hanya sebatas komitmen namun harus diwujudkan
D. demokrasi merupakan asas yang wajib diterapkan
E. demokrasi merupakan asas dasar dalam pemerintahan
4. Indonesia memberlakukan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai
konstitusi pertama yang menjadi penanda diterapkannya ....
A. demokrasi terpimpin
B. demokrasi konstitusional
C. demokrasi liberal
D. demokrasi Pancasila
E. demokrasi terpimpin dan konstitusional
5. Naskah UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
meliputi pembukaan dan pasal- pasal yang mencakup ....
A. 69 butir ketentuan tanpa penjelasan
B. 70 butir ketentuan tanpa penjelasan
C. 71 butir ketentuan tanpa penjelasan
D. 70 butir ketentuan dengan penjelasan
E. 71 butir ketentuan dengan penjelasan
6. Konstitusi yang diputuskan dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 memiliki
kekuatan mengikat, artinya ....
A. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat
B. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat namun
sementara
C. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat dan
menyeluruh
D. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat sementara
E. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat mendesak
7. Bagian yang terdapat dalam dari konstitusi UUD 1945 periode 18 Agustus 1945
sampai 27 Desember 1949 adalah ....
A. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 35 pasal dan bagian
penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang
Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat
B. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 36 pasal dan bagian
penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 36 tentang Perubahan Undang-Undang
Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.
C. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 36 pasal dan bagian
penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang
Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.
D. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 37 pasal dan bagian
penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang
Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.
E. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 35 pasal dan bagian
penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 35 tentang Perubahan Undang-Undang
Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.
8. Selain merumuskan UUD Tahun 1945, panitia PPKI dalam rapat juga berhasil
menghasilkan beberapa keputusan, salah satu diantaranya adalah ....
A. memilih presiden dan wakil presiden
B. melahirkan alat kelengkapan negara
C. menentukan pembagian ilayah Republik Indonesia
D. membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP)
E. semua jawaban benar
9. Fungsi pembentukan KNIP dalam sidang PPKI adalah ....
A. menggantikan peran presiden dan wakil presiden sebelum masa
pemilihannya
B. menjalankan tugas pemerintahan selama belum ada MPR, DPR dan DPA
C. melakukan tugas kenegaraan berkaitan dengan hukum
D. membantu presiden dan wakil presiden
E. menjalankan fungsi pemerintahan di bawah presiden dan wakil presiden
10. Kabinet pertama Republik Indonesia mulai dilantik pada tanggal ....
A. 19 Agustus 1945
B. 2 September 1945
C. 5 Oktober 1945
D. 12 Oktober 1945
E. 13 Oktober 1945
11. Presiden dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal- pasal Batang Tubuh
dan Pasal IV Aturan Peralihan, yang artinya ....
A. Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan di bawah
pengawasan KNIP
B. Presiden bertindak juga sebagai MPR, DPA sekaligus DPR
C. Presiden tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan
pemerintahan
D. Presiden dapat menjalankan tugas rangkap
E. Presiden menjalankan pemerintahannya dengan diawasi oleh DPR
12. Melalui maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, tugas KNIP
adalah ....
A. menetapkan Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
B. menjalankan kekuasaan Legislatif
C. menjalankan kekuasaan yudikatif
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
13. Pembentukan Badan Pekerja KNIP (BP KNIP) pada tanggal 17 Oktober 1945
membuat badan tersebut memiliki kewenangan ....
A. memberhentikan presiden dan wakil presiden
B. mengawasi jalannya pemerintahan
C. membentuk DPR dan MPR
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
14. Isi dari Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang
dikeluarkan pemerintah sebagai usul BP KNIP adalah ....
A. pendirian partai politik yang seluas- luasnya
B. pembentukan DPR
C. pembentukan MPR
D. pembentukan DPA
E. perubahan Batang Tubuh UUD 1945
15. Berikut ini perubahan pada berlakunya UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI
adalah ....
A. perubahan istilah yaitu huku dasar menjadi undang- undang dasar
B. perubahan kata mukadimah menjadi pembukaan
C. perubahan dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang- undang
dasar
D. diadakannya ketentuan tentang perubahan undang- undang dasar yang
sebelumnya tidak ada
E. semua jawaban benar
16. Konstitusi RIS resmi berlaku pada tanggal ....
A. 16 Desember 1945
B. 20 Desember 1945
C. 24 Desember 1945
D. 27 Desember 1945
E. 29 Desember 1945
17. Dasar hukum pemberlakuan konstitusi RIS adalah ....
A. Kepres RIS No. 45 tanggal 31 Januari 1950
B. Kepres RIS No. 46 tanggal 31 Januari 1950
C. Kepres RIS No. 47 tanggal 31 Januari 1950
D. Kepres RIS No. 48 tanggal 31 Januari 1950
E. Kepres RIS No. 49 tanggal 31 Januari 1950
18. Semasa periode Konstitusi RIS, ada beberapa peristiwa penting yang
terjadi, salah satunya adalah ....
A. penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Wakil Republik Indonesia
Serikat di Belanda
B. penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia
Serikat di Yogyakarta
C. penyerahan kekuasaan dari wakil Belanda Lovink kepada wakil Indonesia Sri
Sultan Hamengku Buwono IX di Jakarta
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
19. UUD 1945 masih berlaku di masa periode berlakunya UUD RIS namun
hanya di Negara Bagian Republik Indonesia di ....
A. Jakarta
B. Bandung
C. Bukittinggi
D. Yogyakarta
E. Surabaya
20. Kembalinya Negara- negara Bagian ke dalam NKRI dilakukan pada tanggal ....
A. 17 Agustus 1950
B. 18 Agustus 1950
C. 20 Agustus 1950
D. 21 Agustus 1950
E. 25 Agustus 1950
21. Mukadimah yang terdapat pada Konstitusi RIS terdiri atas ....
A. 3 alenia
B. 4 alenia
C. 5 alenia
D. 6 alenia
E. 7 alenia
22. Jumlah bab dan pasal yang terdapat pada batang tubuh KOnstitusi RIS atau
UUD RIS 1945 adalah ....
A. 6 bab 197 pasal
B. 7 bab 197 pasal
C. 8 bab 197 pasal
D. 9 bab 197 pasal
E. 10 bab 197 pasal
23. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan sesuai dengan ketentuan pokok dalam
UUD RIS 1949 adalah ....
A. bentuk negara serikat dan bentuk pemerintahan monarki konstitusional
B. bentuk negara serikat dan bentuk pemerintahan republik
C. bentuk negara serikat dan bentuk pemerintahan parlementer
D. bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik
E. bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik
24. Sistem pemerintahan dalam UUD RIS 1949 adalah ....
A. republik
B. parlementer
C. konstitusional
D. kesatuan
E. monarki
25. Kepala pemerintahan pada masa UUD RIS 1949 dijabat oleh ....
Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Adapun
prinsip yang dianut dalam demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat
yang bersumber dari sila keempat Pancasila.
Teman- teman, pada bab ini, kita akan belajar Pendidikan Pancasila kelas 11
SMA/ MA/ SMK dalam materi Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia. Submateri
ini merupakan bagian dari bab 2 tentang Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun
1945.
Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA
Oya, kalian dapat belajar melalui latihan soal yang disusun berdasarkan buku
paket Pendidikan Pancasila terbitan kemendikbudristek tahun 2023. Khususnya
untuk submateri ini, teori dapat kalian pelajari di buku paket halaman
33.
Latihan soal submateri Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia akan
saya bagi menjadi tiga part (bagian) mengingat isi materi yang lumayan
membutuhkan pemahaman. But, tenang saja, untuk memudahkan, pada setiap akhir
post, saya sediakan link atau tautan lanjutan dari latihan soal ini.
Baik, langsung saja yaa... Berikut latihan soalnya...
Selamat Belajar...
Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia (Bagian I) : Latihan Soal
Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester
Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
1. Kebebasan berdemokrasi yang menyangkut kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran baik secara lisan dan tulisan
merupakan salah satu bentuk kebebasan di Indonesia yang dijamin oleh UUD NRI
Tahun 1945 tepatnya pada pasal ....
A. 27
B. 28
C. 29
D. 30
E. 31
2. Isi dari pasal 28 E ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas ....
A. kebebasan mengeluarkan pendapat
B. kebebasan dalam berkumpul
C. kebebasan dalam berserikat
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
3. Nilai- nilai demokrasi yang terjabar dari nilai- nilai Pancasila terdapat
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
E. ketiga dan keempat
4. Esensi dari sebuah demokrasi dalam suatu negara adalah ....
A. kekuatan pemerintahan
B. kebijakan pemerintah
C. kedaulatan rakyat
D. kekuatan militer
E. kekayaan negara
5. Unsur utama dalam demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah
....
A. persatuan dan kesatuan
B. Ketuhanan
C. kemanusiaaan
D. keadilan
E. musyawarah mufakat
6. Prinsip musyawarah mufakat dalam Pancasila bersumber dari sila ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
E. kelima
7. Inti dari prinsip musyawarah mufakat adalah ....
A. pemerolehan keputusan berdasarkan suara terbanyak
B. mencapai suatu keputusan berdasarkan kesepakatan bersama
C. mencari hasil keputusan dengan perdebatan
D. menyelesaikan permasalahan dengan cara damai
E. memutuskan hasil dengan menghindari masalah lainnya
8. Konsep demokrasi Indonesia merupakan salah satu jenis dari teori demokrasi
konsensus, artinya ....
A. menekankan pada konsensus daripada oposisi
B. lebih merangkul daripada memusuhi
C. lebih baik berkoalisi daripada demokrasi lima puluh plus satu
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
9. Bangsa Indonesia telah melaksanakan praktik demokrasi sejak dahulu. Contoh
praktik demokrasi yang dilakukan sejak zaman dahulu adalah ....
A. rembug desa di Jawa
B. kerapatan adat nagari di Sumatra Barat
C. riungan di Jawa Barat
D. tudung sipulung di Sulawesi Selatan
E. semua jawaban benar
10. Sebelum adanya amandemen, ketentuan demokrasi Pancasila diatur dalam pasal
1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh ....
A. MPR
B. Presiden
C. DPR
D. Mahkamah Konstitusi
E. Mahkamah Agung
11. Setelah amandemen dilakukan, menurut pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ....
A. Keputusan Presiden
B. Keputusan Pemerintah
C. Undang Undang
D. Perppu
E. Undang- Undang Dasar
12. Salah satu bentuk konstitusi yang memuat ketentuan demokrasi di Indonesia
dituangkan dalam Konstitusi RIS Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2). Menurut pasal 1
ayat (1), Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat merupakan
suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk ....
A. serikat
B. kesatuan
C. federasi
D. liberal
E. komunis
13. Menurut konstitusi RIS Pasal 1 ayat (2), kekuasaan kedaulatan Republik
Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama- sama dengan ....
A. DPR
B. DPR dan senat
C. MPR
D. menteri dan DPR
E. menteri dan senat
14. Berdasarkan UUDS 1950 pasal 1 ayat (1), Republik Indonesia serikat yang
merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokratis yang berbentuk
....
A. serikat
B. kesatuan
C. federasi
D. liberal
E. komunis
15. Menurut UUDS 1950 Pasal 2 ayat (2), kedaulatan Republik Indonesia adalah
di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama- sama dengan ....
A. DPR
B. DPR dan senat
C. MPR
D. menteri dan DPR
E. menteri dan senat
16. Salah satu indikator bahwa Indonesia telah menerapkan sistem demokratis
dimana semua pemegang jabatan dipilih rakyat harus dapat
mempertanggungjawabkan ucapan, perilaku, dan kebijakan yang diambil oleh
rakyat. Indikator yang dimaksud adalah ....
A. akuntabilitas
B. fleksibilitas
C. kontinuitas
D. kredibilitas
E. visibilitas
17. Dalam demokrasi di Indonesia, terdapat indikator yang berkenaan dengan
rotasi kekuasaan, artinya ....
A. pergantian pemimpin kapan saja dapat dilakukan
B. pergantian pemegang jabatan dilakukan secara teratur dan damai
C. tidak ada pergantian pemegang jabatan
D. pergantian pemegang jabatan melalui aksi demonstrasi
E. pergantian pemegang jabatan dilakukan secara tertutup
18. Rekruitmen politik yang terbuka dalam sistem demokratis artinya ....
A. semua orang memiliki peluang yang sama dalam mengisi kekosongan jabatan
B. tidak semua orang memiliki peluang yang sama dalam mengisi kekosongan
jabatan
C. hanya golongan tertentu yang dapat mengisi kekosongan jabatan
D. kekosongan jabatan diisi oleh kerabat dari pemegang jabatan sebelumnya
E. kekosongan jabatan dibiarkan saja sampai waktu yang ditentukan
19. Wujud pelaksanaan rotasi kepemimpinan yang memberikan peluang bagi semua
orang yang memenuhi persyaratan untuk memiliki hak dipilih maupun memilih
secara bebas tanpa ada paksaan adalah ....
A. rapat
B. debat akbar
C. pemilu
D. rapat tertutup
E. sidang terbuka
20. Setiap orang berhak untuk dipenuhi hak- hak dasarnya secara bebas. Contoh
dari hak dasar adalah ....
Ideologi dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan seseorang atau kelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ada tiga unsur ideologi yaitu keyakinan, mitos dan loyalitas.
Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK
Teman- teman, pada latihan soal berikut ini, kita akan melanjutkan belajar materi Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK khususnya bab 1 tentang Menjiwai Pancasila. Pada post ini, akan dipelajari tentang submateri Pancasila sebagai sebuah ideologi negara.
Ada 20 soal latihan yang dapat dikerjakan. Adapun materi disesuaikan dengan buku paket Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK terbitan Kemendikbudristek tahun 2023. Teman- teman dapat mempelajari submateri ini di halaman 23.
Oya, untuk teman- teman yang belum belajar submateri sebelumnya, dapat dibuka yaa di tulisan yang lalu,
Pancasila sebagai sebuah Ideologi Negara : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian
Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 1 Menjiwai
Pancasila
1. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, ideos dan logos yang berarti ....
A. ide dan kenyataan
B. ide dan pengetahuan
C. ide dan keyakinan
D. ide dan pemahaman
E. ide dan dasar
2. Ideologi memiliki beberapa fungsi, satu diantaranya adalah ....
A. menjalankan kehidupan sesuai dengan kewajiban
B. menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang
C. menuntun seseorang atau kelompk dalam memahami dan berperilaku terhadap
dunia dan sesamanya
D. menjadikan pengetahuan sebagai sumber utama dalam kehidupan
E. semua jawaban benar
3. Setiap ideologi selalu menunjuk adanya gagasan - gagasan vital yang
diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar bagi tercapainya tujuan yang telah
ditentukan. Hal ini merupakan unsur esensial ideologi ....
A. keyakinan
B. mitos
C. loyalitas
D. moriil
E. urgensi
4. Bahwa setiap konsep ideologi selalu memutuskan suatu ajaran yang secara
optimistis pasti akan menjamin tercapainya tujuan melalui cara- cara yang juga
telah ditentukan. Hal ini merupakan unsur esensial ideologi ....
A. keyakinan
B. mitos
C. loyalitas
D. moriil
E. urgensi
5. Bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar
loyalitas dari para subjek pendukungnya. Hal ini merupakan unsur esensial
ideologi ....
A. keyakinan
B. mitos
C. loyalitas
D. moriil
E. urgensi
6. Idelologi memberikan suatu cara pandang terhadap manusia, masyarakat,
budaya, ekonomi, agama dan kekuasaan secara konsisten, terpadu dan menyeluruh.
Pernyataan tersebut merupakan ciri umum ideologi ....
A. mengandung nilai dan tujuan
B. berpengaruh terhadap kebijakan
C. berpandangan dunia
D. pemberi dan pembeda identitas
E. pendorong perubahan sosial
7. Ideologi selalu mengandung nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai atau
diwujudkan dan biasanya nilai-nilai ini berkaitan dengan kebangsaan,
kemanusiaan, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Pernyataan
tersebut merupakan ciri umum ideologi ....
A. mengandung nilai dan tujuan
B. berpengaruh terhadap kebijakan
C. berpandangan dunia
D. pemberi dan pembeda identitas
E. pendorong perubahan sosial
8. Ideologi memengaruhi pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan
politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pandangan tersebut merupakan
ciri ideologi ....
A. mengandung nilai dan tujuan
B. berpengaruh terhadap kebijakan
C. berpandangan dunia
D. pemberi dan pembeda identitas
E. pendorong perubahan sosial
9. Ideologi dapat menjadi sumber identitas dan pembeda bagi satu individu atau
kelompok dengan yang lainnya. Pandangan tersebut merupakan ciri ideologi ....
A. mengandung nilai dan tujuan
B. berpengaruh terhadap kebijakan
C. berpandangan dunia
D. pemberi dan pembeda identitas
E. pendorong perubahan sosial
10. Ideologi sering kali menjadi pendorong perubahan tatanan sosial dan
politik. Pandangan tersebut merupakan ciri ideologi ....
A. mengandung nilai dan tujuan
B. berpengaruh terhadap kebijakan
C. berpandangan dunia
D. pemberi dan pembeda identitas
E. pendorong perubahan sosial
11. Ideologi tidak kebal terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi
dan mampu merespons tantangan-tantangan tanpa
mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Pandangan tersebut merupakan ciri
ideologi ....
A. mengandung nilai dan tujuan
B. berpengaruh terhadap kebijakan
C. berpandangan dunia
D. pemberi dan pembeda identitas
E. bersifat adaptif dan kontekstual
12. Definisi negara merujuk pada Miriam Budihardjo dalam Dasar- Dasar Ilmu
Politik adalah ....
A. negara merupakan wilayah yang mencakup lautan dan daratan
B. negara merupakan organisasi yang menguasai wilayah dan menata
masyarakat
C. negara merupakan suatu bentuk kelompok yang mendiami wilayah tertentu
D. negara merupakan kekuatan yang mengatur manusia di dalamnya
E. negara merupakan daerah dalam suatu wilayah yang terdiri atas keberagaman
bangsa
13. Berikut ini yang termasuk unsur penting yang dimiliki suatu negara adalah
....
A. wilayah yang memiliki batas
B. rakyat atau orang yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur
kehidupan warganya
C. rakyat atau orang yang mendiami wilayah suatu negara
D. kemampuan untuk berhubungan dengan negara berdaulat lainnya
E. semua jawaban benar
14. Negara Indonesia memiliki tujuan utama ketika didirikan yaitu ....
A. meluaskan wilayah yang belum dikuasai sebelumnya
B. mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
C. menjadikan negara yang berdaulat di mata dunia
D. menjadi negara kuat di wilayahnya
E. mewujudkan perdamaian antarnegara
15. Menurut tujuan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur, Pancasila berkedudukan sebagai ideologi Negara Republik Indonesia. Hal
ini dikarenakan ....
A. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia
B. Pancasila menjiwai setiap aspek kehidupan
C. Pancasila merupakan cara pandang luhur bangsa Indonesia
D. Pancasila menjadi tolak ukur kehidupan bangsa
E. semua jawaban benar
16. Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan visi yang
dicanangkan pemerintah adalah bahwa pada tahun 2045, atau 100 tahun Indonesia
merdeka, Indonesia menjadi negara yang ....
A. berdaulat, maju, adil dan makmur
B. berketuhanan, bersatu dan adil
C. berdaulat dan mandiri
D. maju dan kuat
E. adil, makmur, kuat dan mandiri
17. Indonesia digambarkan telah berada dalam kepemimpinan generasi emas pada
tahun 2045. Generasi emas didefinisikan sebagai ....
A. generasi yang siap menghadapi tantangan zaman
B. generasi yang maju dalam segala aspek
C. generasi yang mampu bersaing di kancah internasional
D. generasi yang memiliki kecerdasan yang produktif, dan inovatif, berkarakter
kuat dan berjiwa gotong royong
E. generasi yang mampu mengubah tatanan dunia
18. Indonesia juga memiliki suatu proyeksi kehidupan masyarakat Indonesia pada
tahun 2085 yang diberi nama Impian Indonesia. Kondisi yang diharapkan adalah
....
A. kecerdasan sumber daya manusia yang mengungguli bangsa- bangsa lain di
dunia
B. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia
C. terbebasnya masyarakat Indonesia dari perilaku korupsi
D. infrastruktur yang terbangun secara merata diseluruh wilayah
Indonesia
E. semua jawaban benar
19. Sukarno pernah mengemukakan bahwa Pancasila merupakan meja statis dan
leitstar dinamis. Pancasila sebagai meja statis diartikan sebagai ....
A. pola pikir bangsa Indonesia yang maju dan sehat
B. titik yang mempertemukan dan mempersatukan keragaman bangsa serta mendasari
ideologi dan norma negara
C. jati diri bangsa yang tidak dapat digantikan oleh pandangan lain
D. cita- cita bangsa dan kemauan serta kemampuan untuk mewujudkannya
E. acuan dan tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
20. Pancasila sebagai leitstar dinamis yang berarti bahwa ....
A. Pancasila sifatnya kaku yang tidak dapat diubah kapanpun
B. Pancasila mampu menggerakkan dan mengarahkan untuk menghadapi tantangan
zaman yang selalu berubah
C. Pancasila menjadi prinsip dasar dalam bernegara
D. pancasila memiliki nilai- nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan
sehari- hari
E. Pancasila menjadi acuan dan tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara
Demikian Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 1 Menjiwai Pancasila submateri Pancasila sebagai sebuah ideologi negara. Kita masih akan belajar untuk materi Pendidikan Pancasila kelas 11 Bab 2 tentang Demokrasi Berdasar UUD NRI Tahun 1945, hanya di AhzaaNet.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
