.png "Bagian II: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia, Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945")
Kehidupan demokrasi konstitusional dari masa ke masa dimulai sejak ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berbagai penyempurnaan dilakukan melalui proses yang panjang.
.png) |
| Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA |
Nah, sahabat AhzaaNet, kita lanjutkan lagi yaa belajarnya untuk mapel Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK, masih dengan materi Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Pada tulisan ini kita lanjutkan latihan soal Periodisasi Pemberlakukan UUD di Indonesia.
Oya, latihan soal ini merupakan bagian kedua dari submateri Periodisasi Pemberlakukan UUD di Indonesia. Bagian pertama dapat teman- teman pelajari melalui latihan soal berikut ini,
Bagian Pertama Periodisasi Pemberlakukan UUD di Indonesia :
Sumber materi dapat teman- teman baca terlebih dahulu di buku paket Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK terbitan Kemendikbudristek tahun 2023 halaman 37.
Pelajari Juga Materi Bab 1:
Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya
Selamat Belajar
Bagian II: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia, Latihan Soal Asesmen
Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab
2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
1. Indikator demokrasi seperti akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekruitmen
politik yang terbuka, pemilihan umum dan pemenuhan hak- hak dasar belum
terpenuhi di masa UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
Hal ini dikarenakan ....
A. pergantian kepemimpinan yang terus menerus
B. fokus perhatian pada upaya mempertahankan kemerdekaan dan menjaga
kedaulatan negara
C. sistem demokrasi yang belum matang
D. kerapuhan pemerintahan
E. pemberontakan yang ingin meruntuhkan NKRI
2. Pelaksanaan demokrasi yang terdapat pada masa UUD 1945 periode 18 Agustus
1945 sampai 27 Desember 1949 adalah ....
A. Pemilu
B. berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan
C. rekruitmen politik yang terbuka
D. akuntabilitas
E. rotasi kekuasaan
3. Usulan asas peri kerakyatan dan usulan mufakat atau demokrasi tentang dasar
negara Indonesia merdeka yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin dan Ir Soekarno
pada sidang BPUPK menunjukkan bahwa ....
A. demokrasi merupakan hal dasar yang wajib dipenuhi
B. demokrasi hanya merupakan sebatas komitmen dan tidak harus diwujudkan
C. demokrasi tidak hanya sebatas komitmen namun harus diwujudkan
D. demokrasi merupakan asas yang wajib diterapkan
E. demokrasi merupakan asas dasar dalam pemerintahan
4. Indonesia memberlakukan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai
konstitusi pertama yang menjadi penanda diterapkannya ....
A. demokrasi terpimpin
B. demokrasi konstitusional
C. demokrasi liberal
D. demokrasi Pancasila
E. demokrasi terpimpin dan konstitusional
5. Naskah UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
meliputi pembukaan dan pasal- pasal yang mencakup ....
A. 69 butir ketentuan tanpa penjelasan
B. 70 butir ketentuan tanpa penjelasan
C. 71 butir ketentuan tanpa penjelasan
D. 70 butir ketentuan dengan penjelasan
E. 71 butir ketentuan dengan penjelasan
6. Konstitusi yang diputuskan dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 memiliki
kekuatan mengikat, artinya ....
A. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat
B. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat namun
sementara
C. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat dan
menyeluruh
D. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat sementara
E. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat mendesak
7. Bagian yang terdapat dalam dari konstitusi UUD 1945 periode 18 Agustus 1945
sampai 27 Desember 1949 adalah ....
A. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 35 pasal dan bagian
penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang
Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat
B. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 36 pasal dan bagian
penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 36 tentang Perubahan Undang-Undang
Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.
C. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 36 pasal dan bagian
penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang
Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.
D. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 37 pasal dan bagian
penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang
Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.
E. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 35 pasal dan bagian
penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 35 tentang Perubahan Undang-Undang
Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.
8. Selain merumuskan UUD Tahun 1945, panitia PPKI dalam rapat juga berhasil
menghasilkan beberapa keputusan, salah satu diantaranya adalah ....
A. memilih presiden dan wakil presiden
B. melahirkan alat kelengkapan negara
C. menentukan pembagian ilayah Republik Indonesia
D. membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP)
E. semua jawaban benar
9. Fungsi pembentukan KNIP dalam sidang PPKI adalah ....
A. menggantikan peran presiden dan wakil presiden sebelum masa
pemilihannya
B. menjalankan tugas pemerintahan selama belum ada MPR, DPR dan DPA
C. melakukan tugas kenegaraan berkaitan dengan hukum
D. membantu presiden dan wakil presiden
E. menjalankan fungsi pemerintahan di bawah presiden dan wakil presiden
10. Kabinet pertama Republik Indonesia mulai dilantik pada tanggal ....
A. 19 Agustus 1945
B. 2 September 1945
C. 5 Oktober 1945
D. 12 Oktober 1945
E. 13 Oktober 1945
11. Presiden dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal- pasal Batang Tubuh
dan Pasal IV Aturan Peralihan, yang artinya ....
A. Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan di bawah
pengawasan KNIP
B. Presiden bertindak juga sebagai MPR, DPA sekaligus DPR
C. Presiden tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan
pemerintahan
D. Presiden dapat menjalankan tugas rangkap
E. Presiden menjalankan pemerintahannya dengan diawasi oleh DPR
12. Melalui maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, tugas KNIP
adalah ....
A. menetapkan Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
B. menjalankan kekuasaan Legislatif
C. menjalankan kekuasaan yudikatif
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
13. Pembentukan Badan Pekerja KNIP (BP KNIP) pada tanggal 17 Oktober 1945
membuat badan tersebut memiliki kewenangan ....
A. memberhentikan presiden dan wakil presiden
B. mengawasi jalannya pemerintahan
C. membentuk DPR dan MPR
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
14. Isi dari Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang
dikeluarkan pemerintah sebagai usul BP KNIP adalah ....
A. pendirian partai politik yang seluas- luasnya
B. pembentukan DPR
C. pembentukan MPR
D. pembentukan DPA
E. perubahan Batang Tubuh UUD 1945
15. Berikut ini perubahan pada berlakunya UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI
adalah ....
A. perubahan istilah yaitu huku dasar menjadi undang- undang dasar
B. perubahan kata mukadimah menjadi pembukaan
C. perubahan dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang- undang
dasar
D. diadakannya ketentuan tentang perubahan undang- undang dasar yang
sebelumnya tidak ada
E. semua jawaban benar
16. Konstitusi RIS resmi berlaku pada tanggal ....
A. 16 Desember 1945
B. 20 Desember 1945
C. 24 Desember 1945
D. 27 Desember 1945
E. 29 Desember 1945
17. Dasar hukum pemberlakuan konstitusi RIS adalah ....
A. Kepres RIS No. 45 tanggal 31 Januari 1950
B. Kepres RIS No. 46 tanggal 31 Januari 1950
C. Kepres RIS No. 47 tanggal 31 Januari 1950
D. Kepres RIS No. 48 tanggal 31 Januari 1950
E. Kepres RIS No. 49 tanggal 31 Januari 1950
18. Semasa periode Konstitusi RIS, ada beberapa peristiwa penting yang
terjadi, salah satunya adalah ....
A. penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Wakil Republik Indonesia
Serikat di Belanda
B. penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia
Serikat di Yogyakarta
C. penyerahan kekuasaan dari wakil Belanda Lovink kepada wakil Indonesia Sri
Sultan Hamengku Buwono IX di Jakarta
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
19. UUD 1945 masih berlaku di masa periode berlakunya UUD RIS namun
hanya di Negara Bagian Republik Indonesia di ....
A. Jakarta
B. Bandung
C. Bukittinggi
D. Yogyakarta
E. Surabaya
20. Kembalinya Negara- negara Bagian ke dalam NKRI dilakukan pada tanggal ....
A. 17 Agustus 1950
B. 18 Agustus 1950
C. 20 Agustus 1950
D. 21 Agustus 1950
E. 25 Agustus 1950
21. Mukadimah yang terdapat pada Konstitusi RIS terdiri atas ....
A. 3 alenia
B. 4 alenia
C. 5 alenia
D. 6 alenia
E. 7 alenia
22. Jumlah bab dan pasal yang terdapat pada batang tubuh KOnstitusi RIS atau
UUD RIS 1945 adalah ....
A. 6 bab 197 pasal
B. 7 bab 197 pasal
C. 8 bab 197 pasal
D. 9 bab 197 pasal
E. 10 bab 197 pasal
23. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan sesuai dengan ketentuan pokok dalam
UUD RIS 1949 adalah ....
A. bentuk negara serikat dan bentuk pemerintahan monarki konstitusional
B. bentuk negara serikat dan bentuk pemerintahan republik
C. bentuk negara serikat dan bentuk pemerintahan parlementer
D. bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik
E. bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik
24. Sistem pemerintahan dalam UUD RIS 1949 adalah ....
A. republik
B. parlementer
C. konstitusional
D. kesatuan
E. monarki
25. Kepala pemerintahan pada masa UUD RIS 1949 dijabat oleh ....
A. presiden
B. raja
C. perdana menteri
D. menteri
E. kaisar
Lanjut ke Bagian Berikutnya yaa...
Tetap Semangat Belajar...
Salam.
Terima kasih sudah berkunjung dan belajar bersama kami. Silahkan tinggalkan komentar dengan nama dan url lengkap. Penyisipan link dalam kolom komentar tidak diperkenankan yaa...
Sekali lagi, terima kasih...
EmoticonEmoticon