.png "Perubahan UUD NRI Tahun 1945 : Belajar Melalui Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945")
Amandemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh MPR untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 agar undang- undang semakin baik, lengkap dan sesuai dengan prinsip- prinsip negara demokrasi.
Baik, teman- teman, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada tulisan ini kita akan belajar salah satu materi dalam mapel Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dalam submateri Perubahan UUD NRI Tahun 1045 melalui latihan soal.
.png) |
| Pendidikan Pancasila |
Materi ini merupakan lanjutan dari pembahasan latihan soal sebelumnya yaitu tentang Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia. Jika kalian belum berlatih materi tersebut, dapat dibuka yaa pada tulisan yang lalu.
Baca Submateri Periodisasi Pemberlakukan UUD di Indonesia :
Pada bagian ini, ada 25 soal plus kunci jawaban yang dapat dijadikan bahan referensi dalam belajar baik dalam asesmen formatif maupun asesmen sumatif harian, tengah semester atau akhir semester.
Oya, kalian dapat belajar materi di buku paket Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK terbitan Kemendikbudristek tahun 2023 khususnya Bab 2 Demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 untuk submateri ini di halaman 46.
Langsung saja yaa berikut latihan soalnya,
Selamat belajar...
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 : Belajar Melalui Latihan Soal Asesmen Sumatif
Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2
Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
B. Perubahan UUD NRI Tahun 1945
1. Dasar hukum yang mengatur amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945
B. Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945
C. Pasal 35 UUD NRI Tahun 1945
D. Pasal 3 dan 37 UUD NRI Tahun 1945
E. Pasal 3 dan 36 UUD NRI Tahun 1945
2. Tujuan dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. mengubah berbagai aturan agar sesuai dengan perkembangan zaman
B. melengkapi undang- undang dasar agar semakin baik dan sesuai dengan prinsip
negara demokrasi
C. mengembalikan nilai- nilai juang yang sesuai dengan tatanan 1945
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
3. Latar belakang dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. UUD NRI Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada
kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat,
yang mengakibatkan tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi
(checks and balances) pada institusi-institusi kenegaraan
B. UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang
kekuasaan eksekutif (Presiden)
C. UUD NRI Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda
D. UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan sangat besar kepada Presiden untuk
mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang
E. semua jawaban benar
4. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dapat memberikan perubahan dari negara yang
bersifat subjektif menjadi objektif, artinya ....
A. kedaulatan yang sebelumnya dilakukan oleh MPR kemudian berubah dilakukan
menurut UUD
B. kedaulatan yang sebelumnya dilakukan oleh MPR kemudian berubah dilakukan
oleh presiden
C. kedaulatan yang sebelumnya dilakukan oleh MPR kemudian berubah dilakukan
oleh presiden dan DPR
D. kedaulatan yang sebelumnya dilakukan oleh MPR kemudian berubah dilakukan
oleh lembaga tinggi negara lainnya
E. kedaulatan yang sebelumnya dilakukan oleh MPR kemudian berubah dilakukan
oleh rakyat melalui DPR
5. Perubahan negara dari yang sifatnya subjektif menjadi objektif dapat
dilihat dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal ....
A. 1 ayat (1)
B. 1 ayat (2)
C. 2 ayat (1)
D. 2 ayat (2)
E. 2 ayat (3)
6. Menurut pasal 1 ayat (3) panglima tertinggi negara adalah rule of law,
artinya ....
A. semua warga negara tunduk pada hukum dasar yaitu UUD NRI Tahun 1945
B. kekuasaan tertinggi ada pada presiden
B. pemerintah menjadi pemegang kekuasaan tertinggi negara
C. lembaga tinggi negara menjadi pembuat aturan negara
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
7. Berikut ini dampak adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. adanya ketegasan tugas dan fungsi lembaga, tidak ada lagi lembaga tinggi
negara
B. menjadikan rakyat yang berdaulat bukan pemerintah atau negara
C. adanya check and balance sebagai kontrol lembaga
D. rakyat dapat memilih langsung wakil rakyat, presiden dan wakil presiden
E. semua jawaban benar
8. Selama kurun waktu tahun 1999 hingga 2002, sudah terjadi perubahan atau
amandemen UUD NRI Tahun 1945 sejumlah ....
A. 3 kali
B. 4 kali
C. 5 kali
D. 6 kali
E. 7 kali
9. Menurut pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, prosedur untuk melakukan perubahan UUD
NRI Tahun 1945 dilakukan dalam sidang MPR dengan syarat diajukan oleh
sekurang- kurangnya ....
A. 1/4 dari jumlah anggota MPR
B. 1/2 dari jumlah anggota MPR
C. 1/3 dari jumlah anggota MPR
D. 50 + 1 dari jumlah anggota MPR
E. 3/4 dari jumlah anggota MPR
10. Dalam prosedur perubahan UUD NRI Tahun 1945, setiap usul perubahan pasal-
pasal UUD diajukan ....
A. secara lisan
B. secara lisan dan tertulis tanpa adanya perincian usulan
C. secara tertulis dengan kejelasan bagian yang diusulkan untuk diubah beserta
alasannya
D. secara tertulis hanya menyertakan bagian- bagian yang harus diubah
E. secara lisan dan tertulis dengan kejelasan bagian yang diusulkan untuk
diubah beserta alasannya
11. Jumlah anggota yang hadir dalam sidang MPR untuk mengubah pasal- pasal UUD
sekurang- kurangnya ....
A. 1/4 dari jumlah anggota MPR
B. 1/2 dari jumlah anggota MPR
C. 1/3 dari jumlah anggota MPR
D. 2/3 dari jumlah anggota MPR
E/ 3/4 dari jumlah anggota MPR
12. Putusan untuk mengubah pasal- pasal UUD dilakukan dengan persetujuan
anggota sekurang- kurangnya ....
A. 20 persen anggota
B. 50 persen anggota
C. 50 persen anggota ditambah satu anggota
D. 75 persen anggota ditambah satu anggota
E. 100 persen anggota
13. Hal yang tidak dapat dilakukan perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah
....
A. ketentuan pemilihan DPR
B. bentuk Negara Kesatuan republik Indonesia
C. pasal- pasal yang mengatur tentang negara
D. pasal- pasal yang mengatur tentang hak asasi
E. lembaga tinggi negara
14. Perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dalam hal ....
A. pembatasan kekuasaan presiden dan pemberdayaan DPR
B. hak asasi manusia, pemerintah daerah, wilayah negara dan atribut
negara
C. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemilihan Umum, Pembentukan
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D. pelaksanaan tugas kepresidenan, pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dan
penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, Bank Sentral, kewajiban warga negara
mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai, sistem
jaminan sosial, perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.
E. aturan penyelenggaraan negara, hubungan dengan negara lain dan sikap dalam
menjaga perdamaian dunia
15. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dalam hal ....
A. pembatasan kekuasaan presiden dan pemberdayaan DPR
B. hak asasi manusia, pemerintah daerah, wilayah negara dan atribut
negara
C. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemilihan Umum, Pembentukan
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D. pelaksanaan tugas kepresidenan, pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dan
penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, Bank Sentral, kewajiban warga negara
mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai, sistem
jaminan sosial, perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.
E. aturan penyelenggaraan negara, hubungan dengan negara lain dan sikap dalam
menjaga perdamaian dunia
16. Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dalam hal ....
A. pembatasan kekuasaan presiden dan pemberdayaan DPR
B. hak asasi manusia, pemerintah daerah, wilayah negara dan atribut
negara
C. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemilihan Umum, Pembentukan
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D. pelaksanaan tugas kepresidenan, pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dan
penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, Bank Sentral, kewajiban warga negara
mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai, sistem
jaminan sosial, perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.
E. aturan penyelenggaraan negara, hubungan dengan negara lain dan sikap dalam
menjaga perdamaian dunia
17. Perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dalam hal ....
A. pembatasan kekuasaan presiden dan pemberdayaan DPR
B. hak asasi manusia, pemerintah daerah, wilayah negara dan atribut
negara
C. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemilihan Umum, Pembentukan
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D. pelaksanaan tugas kepresidenan, pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dan
penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, Bank Sentral, kewajiban warga negara
mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai, sistem
jaminan sosial, perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan.
E. aturan penyelenggaraan negara, hubungan dengan negara lain dan sikap dalam
menjaga perdamaian dunia
18. Dalam perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945, ada tiga materi pokok
perubahan yang terdiri atas ....
A. 8 pasal dan 12 ayat
B. 9 pasal dan 12 ayat
C. 9 pasal dan 13 ayat
D. 10 pasal dan 12 ayat
E. 10 pasal dan 13 ayat
19. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR
tahun 200 terdiri atas ....
A. 20 pasal dan 50 ayat
B. 20 pasal dan 51 ayat
C. 21 pasal dan 51 ayat
D. 25 pasal dan 51 ayat
E. 25 pasal dan 50 ayat
20. Pada perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 dalam sidang tahunan MPR pada
1 hingga 9 NOvember 2001, terdapat materi baru yang terdiri atas ....
A. 20 pasal dan 64 ayat
B. 21 pasal dan 63 ayat
C. 22 pasal dan 64 ayat
D. 23 pasal dan 64 ayat
E. 24 pasal dan 64 ayat
21. Perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 yang dilaksanakan dalam sidang
tahunan MPR pada 1 sampai 12 Agustus 2002 membahas perubahan materi yang
terdiri atas ....
A. 13 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan, serta 23
ayat
B. 13 pasal, 2 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan, serta 23
ayat
C. 12 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan, serta 23
ayat
D. 14 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan, serta 23
ayat
E. 15 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan, serta 23
ayat
22. Berikut ini kesepakatan dasar dari MPR dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945
yang tidak diubah oleh MPR adalah ....
A. pembukaan UUD NRI Tahun 1945
B. bentuk negara kesatuan republik Indonesia
C. sistem presidensial
D. ketiadaan penjelasan, hal- hal normatif yang dimasukkan dalam pasal-
pasal
E. semua jawaban benar
23. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi materi yang tidak dapat diubah dalam
amandemen. Hal ini dikarenakan ....
A. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kesepakatan dasar para pendiri
negara
B. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat dasar filosofis dan normatif yang
mendasari pasal UUD NRI Tahun 1945
C. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat tujuan nasional bangsa Indonesia
D. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan wadah bagi perjuangan bangsa
Indonesia
E. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan ide yang luhur dalam persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia
24. Bentuk negara kesatuan republik Indonesia merupakan hal yang tidak dapat
diubah melalui amandemen. Latar belakang hal tersebut adalah ....
A. NKRI merupakan jiwa dari bangsa Indonesia
B. NKRI merupakan bentuk yang paling cocok dalam mewadahi ide persatuan dari
sebuah bangsa yang majemuk
C. NKRI merupakan gagasan para pendiri bangsa yang tidak dapat diubah
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
25. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 bersifat adendum, artinya ....
A. hanya dilakukan perubahan sesuai dengan keperluannya saja
B. mempertahankan naskah asli UUD NRI Tahun 1945 sementara naskah perubahan
tetap melekat pada naskah aslinya
C. menambahkan dan mengubah naskah aslinya
D. mengubah naskah asli secara total
E. menambahkan dan menghilangkan beberapa hal yang tidak perlu pada naskah
asli UUD NRI Tahun 1945
Demikian Latihan Soal Perubahan UUD NRI Tahun 1945 : Materi Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Latihan soal masih akan berlanjut ke submateri berikutnya yaitu Perilaku Demokratis Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada Era Keterbukaan Informasi .
Baca Latihan Soal Berikutnya :
Perilaku Demokratis Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada Era Keterbukaan Informasi : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
Semoga Bermanfaat
Salam.
Terima kasih sudah berkunjung dan belajar bersama kami. Silahkan tinggalkan komentar dengan nama dan url lengkap. Penyisipan link dalam kolom komentar tidak diperkenankan yaa...
Sekali lagi, terima kasih...
EmoticonEmoticon