Ahzaa.Net
Latihan Soal Materi IPS Kelas 7 SMP/ MTs Bab 2 Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial (Part II)

Latihan Soal Materi IPS Kelas 7 SMP/ MTs Bab 2 Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial (Part II)

1 comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Mari kita lanjutkan lagi latihan soal untuk mapel IPS kelas 7 SMP/ MTs semester 1 bab 2 tentang Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial bagian kedua. Bagian bab ini terdiri atas tiga sub bab yaitu Interaksi sosial, Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Pembentukan Lembaga Sosial dan Lembaga Sosial. Ketiga sub bab tersebut akan saya bahas melalui latihan soal. Untuk bagian pertama sudah saya bahas melalui latihan pada post sebelumnya.

Baca Juga : 

Pada kesempatan ini saya bahas bagian kedua (part 2) dalam sub bab Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Pembentukan Lembaga Sosial dan Lembaga Sosial. Materi sub bab kedua dan ketiga pada bab ini, yaitu interaksi sosial, cukup banyak, sehingga dijabarkan menjadi 45 (empat puluh lima) butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. Adapun rujukan sumber soal adalah dari buku paket IPS terbitan Kemdikbud kelas 7 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. 

Sumber gambar : https://kominfo.go.id/



Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, Semoga Bermanfaat

=======================================================================================
Latihan Soal Materi IPS Kelas 7 SMP/ MTs Bab 2 Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial (Part II)

=======================================================================================
Latihan Soal Materi IPS Kelas 7 SMP/ MTs Bab 2 Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial (Part II)

B. Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Pembentukan Lembaga Sosial
C. Lembaga Sosial

1. Suatu sistem norma untuk mencapai tujuan tertentu yang oleh masyarakat dianggap penting disebut ....
A. norma
B. lembaga
C. interaksi
D. kontak



2. Suatu sistem norma dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut ini, kecuali ....
A. sebagian besar anggota masyarakat meenrima norma tersebut
B. norma tersebut menjiwai  seluruh warga dalam sistem sosial
C. norma tersebut memiliki sanksi yang mengikat antar anggota masyarakat
D. norma tersebut diakui oleh pemerintah



3. Suatu lembaga sosial  dapat terbentuk sebagai akibat dari ....
A. berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial
B. himpunan dan pengelompokan kebutuhan- kebutuhan pokok  setiap masyarakat
C. interaksi manusia yang selalu diulang- ulang
D. jawaban A dan B benar



4. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang tepat berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan lembaga sosial adalah ....
A. kebutuhan manusia yang bermacam- macam dan lembaga sosial yang memenuhi kebutuhan individu masyarakat tersebut
B. manusia tidak akan bisa hidup tanpa lembaga sosial
C. lembaga sosial dibentuk karena manusia menginginkannya 
D. lembaga sosial merupakan tempat dimana manusia mengeluarkan pendapatnya



5. Apabila terdapat kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka akan dijembatani dengan lahirnya ....
A. sistem pendidikan
B. lembaga pendidikan
C. lembaga sosial
D. lembaga ekonomi



6. Perbandingan anatara kehidupan suatu masyarakat dengan lembaga sosial adalah ....
A. berbanding lurus
B. berbanding terbalik
C. sama
D. tidak menentu



7. Manusia adalah homo economicus, artinya ....
A. manusia memiliki naluri untuk bertahan hidup
B. manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya
C. manusia selalu berkembang pemikiran ekonominya
D. manusia selalu berinteraksi dengan lainnya



8.  Suatu perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus menerus disebut ....
A. kebiasaan
B. cara
C. tata kelakuan
D. adat istiadat



9. Suatu bentuk perbuatan berulang- ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar  dan memiliki tujuan - tujuan yang jelas  dan dianggap baik dan benar disebut ....
A. kebiasaan
B. cara
C. tata kelakuan
D. adat istiadat



10. Sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat- sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masarakat terhadap anggota- anggotanya disebut ....
A. kebiasaan
B. cara
C. tata kelakuan
D. adat istiadat 



11. Kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya disebut ....
A. kebiasaan
B. cara
C. tata kelakuan
D. adat istiadat



12. Selama masa pandemi Covid-19, seorang anak diajarkan tentang bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut. hal ini merupakan salah satu contoh dari norma ....
A. kebiasaan
B. cara
C. tata kelakuan
D. adat istiadat



13. Apabila seseorang melakukan penyimpangan dalam norma cara, maka sanksi yang berlaku adalah ....
A. hukuman berat
B. teguran
C. celaan
D. jawaban B dan C benar



14. Memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya termasuk dalam contoh norma ....
A. kebiasaan
B. cara
C. tata kelakuan
D. adat istiadat



15. Sanksi bagi seseorang yang melanggar norma kebiasaan akan mendapat ....
A. teguran
B. hukuman ringan
C. denda
D. hukuman berat



16. Berikut ini yang merupakan contoh dari norma tata kelakuan (mores) adalah .....
A. pelajar memakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah
B. tidak membuang sampah disembarang tempat
C. berpakaian yang pantas dan sopan
D. memprioritaskan tempat duduk bagi ibu hamil dan orang tua di angkutan umum



17. Apabila msayyarakat adat tertentu melakukan pelanggaran terhadap adat istiadatnya, maka sanksi yang di dapatkan adalah ....
A. hukuman penjara
B. sanksi keras lingkup masyarakat tersebut
C. teguran
D. celaan



18. Berikut ini yang merupakan fungsi dari lembaga sosial adalah ....
A. memberikan pedoman pada anggota- anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial
B. menjaga keutuhan masarakat yang bersangkutan
C. memberikan pedoman kepada masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah- masalah yang muncul atau berkembang
D. semua jawaban benar



19. Lembaga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anakna adalah ....
A. lembaga keluarga
B. lembaga pendidikan
C. lembaga ekonomi
D. lembaga politik



20. Sebuah keluarga memiliki sifat- sifat esensial yang ditunjukkan sebagai berikut ini, salah satunya adalah ....
A. terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat dan pemerintah
B. memiliki ikatan dasar emosional yang kuat  yaitu adanya rasa kasih sayang
C. memiliki keturunan dan kebutuhan tempat tinggal
D. semua jawaban benar



21. Dalam sebuah pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Hal ini merupakan fungsi dari lembaga keluarga yaitu ....
A. fungsi biologis
B. fungsi protektif
C. fungsi ekonomi
D. fungsi sosialisasi



22. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya baik secara fisik maupun secara kejiwaan agar terdapat rasa aman dan proses - proses sosial berjalan dengan harmonis. hal tersebut merupakan fungsi ....
A. fungsi biologis
B. fungsi protektif
C. fungsi ekonomi
D. fungsi sosialisasi



23. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu dalam mengelola pendapatan membuat sebuah keluarga dapat menjalani kehidupannya secara efektif dan efisien. Hal ini termasuk fungsi lembaga keluarga  yaitu ....
A. fungsi biologis
B. fungsi protektif
C. fungsi ekonomi
D. fungsi sosialisasi



24. Keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Dalam hal ini keluarga sebagai sosialisaso pertama bagi anak. Fungsi lembaga keluarga yang dimaksud adalah ....
A. fungsi biologis
B. fungsi protektif
C. fungsi ekonomi
D. fungsi sosialisasi



25. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak- anaknya. Hal ini merupakan fungsi lembaga keluarga yaitu ....
A. fungsi biologis
B. fungsi afeksi
C. fungsi ekonomi
D. fungsi sosialisasi


Soal nomor 26 sampai dengan 45 dilanjutkan di halaman selanjutnya >>>> Halaman 2

==========================================================================================
Demikian Latihan Soal Materi IPS Kelas 7 SMP/ MTs Bab 2 Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial (Part II). Semoga latihan soal ini bermanfaat bagi teman- teman semuanya.

Salam.
Latihan Soal Materi IPS Kelas 7 SMP/ MTs Semester 1 Bab 2 Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial (Part I)

Latihan Soal Materi IPS Kelas 7 SMP/ MTs Semester 1 Bab 2 Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial (Part I)

1 comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Hari kita lanjutkan lagi latihan soal untuk mapel IPS kelas 7 SMP/ MTs semester 1 bab 2 tentang Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial. Pada bab ini terdiri atas tiga sub bab yaitu Interaksi sosial, Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Pembentukan Lembaga Sosial dan Lembaga Sosial. Ketiga sub bab tersebut akan saya bahas melalui latihan soal. Untuk memudahkan dalam belajar, latihan soal juga akan saya bagi menjadi dua bagian (2 part). Bagian pertama yaitu untuk posting ini khusus akan saya bahas untuk sub bab 1 yaitu Interaksi Sosial. dan akan saya sambung lagi untuk bagian kedua (part 2) untuk sub bab Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Pembentukan Lembaga Sosial dan Lembaga Sosial. 

Gambar oleh Gerd Altmann dari Pixabay



Materi sub bab pertama ini interaksi sosial, cukup banyak, mencakup detail- detail informasi tentang interaksi sosial baik dari pengertian, ciri, syarat, maupun faktor- faktor pengaruh interaksi sosial. Latihan soal terdiri dari 50 (lima puluh) butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya dengan rujukan sumber adalah dari buku paket IPS terbitan Kemdikbud kelas 7 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. 

Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, Semoga Bermanfaat

=======================================================================================
Latihan Soal Materi IPS Kelas 7 SMP/ MTs Bab 2 Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial

=======================================================================================
A. Interaksi Sosial

1. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan masyarakat karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk ....
A. pribadi
B. individu
C. sosial
D. berfikir



2. Manusia memiliki suatu naluri yang disebut dengan gregariousness yaitu ...
A. naluri untuk selalu hidup dengan orang lain
B. naluri untuk bertahan hidup
C. naluri untuk mempertahankan haknya
D. naluri untuk membantu orang yang membutuhkan



3. Interaksi sosial dapat disimpulkan sebagai hubungan antara ....
A. individu dengan individu
B. individu dengan kelompok
C. kelompok dengan kelompok
D. semua jawaban benar



4. Dalam suatu hubungan interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik, artinya ....
A. saling merespon antara kedua belah pihak
B. saling menguntungkan kedua belah pihak
C. ada satu pihak yang memulai
D. saling mengerti satu sama lain



5. Salah satu syarat terjadinya interaksi sosial adalah terjadinya kontak sosial. Berikut ini pernyataan yang benar tentang kontak sosial adalah ....
A. kontak sosial merupakan hubungan seseorang dengan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung
B. kontak sosial dapat berwujud secara fisik, verbal dan reaksi pasif berupa simbol
C. kontak sosial menuntut kedua belah pihak mengerti dengan pesan yang disampaikan
D. jawaban A dan B benar



6. Kontak sosial dapat bersifat primer dan sekunder. Berikut ini adalah contoh kontak sosial yang bersifat primer, kecuali ....
A. jabat tangan
B. tegur sapa saat berpapasan
C. saling senyum ketika bertemu
D. melakukan panggilan telepon dengan orang yang jauh



7. Kontak anak dengan ibunya, kontak antar teman merupakan contoh dari bentuk kontak sosial ....
A. antarkelompok
B. antarindividu dengan kelompok
C. antarindividu
D. kelompok dengan individu



8. Salah satu contoh kontak antarindividu dengan kelompok ataupun sebaliknya adalah ....
A. presentasi siswa dihadapan siswa- siswa lain dan guru
B. guru menerangkan pelajaran didepan kelas
C. kontak bisnis antar perusahaan
D. jawaban A dan B benar



9. Kontak antar tim pada pertandingan voli merupakan contoh dari ....
A. kontak antarkelompok
B. kontak antarindividu dengan kelompok
C. kontak antarindividu
D. kontak kelompok dengan individu



10. Penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain sehingga terjadi pengertian bersama disebut ....
A. kontak sosial
B. komunikasi
C. hubungan
D. interaksi



11. Proses seseorang dalam mencontoh orang lain atau kelompok merupakan salah satu faktor interaksi sosial yaitu ....
A. imitasi
B. sugesti
C. identifikasi
D. motivasi



12. Seorang pasien berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan selain dengan obat yang diberikan tetapi juga adanya pengaruh dari anjuran dokter sehingga menyebabkan suatu reaksi dari pasien tersebut untuk berkeinginan cepat sembuh. Contoh tersebut termasuk faktor interaksi sosial yaitu ....
A. identifikasi
B. sugesti
C. simpati
D. imitasi



13. Kecenderungan - kecenderungan atau keinginan- keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain disebut ....
A. identifikasi
B. sugesti
C. simpati
D. imitasi



14. Saat melihat anak- anak yang berjualan koran di perempatan jalan, kita merasa kasihan terhadapnya karena berusaha mencukupi kehidupannya meskipun masih kecil. Hal ini merupakan contoh dari ....
A. identifikasi
B. sugesti
C. simpati
D. imitasi



15. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri dari interaksi sosial adalah ....
A. jumlah pelaku lebih dari seorang, yaitu dua atau lebih
B. berlangsung secara timbal balik
C. komunikasi hanya berlangsung secara pasif dari satu pihak saja
D. adanya tujuan tertentu



16. Dalam interaksi sosial di dalam masyarakat terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia untuk berinteraksi, salah satunya adalah interaksi ruang. Adapun contoh dari interaksi ruang adalah ....
A. interaksi orang tua dengan anak di rumah
B. interaksi antar teman dengan teman di sekolah
C. interaksi teman sebaya dengan orang yang lebih tua di lingkungan masyarakat
D. semua jawaban benar



17. Aturan berkaitan dengan kapan interaksi sosial itu terjadi berhubungan dengan ....
A. aturan ruang
B. aturan waktu
C. aturan tempat
D. aturan gerak dan sikap tubuh



18. Contoh sikap tubuh seperti mengangkat bahu, menganggukkan kepala, mengacungkan ibu jari dikenal dalam interaksi sosial sebagai aturan ....
A. ruang
B. tempat
C. waktu
D. gerak dan sikap tubuh



19. Proses asosiatif pada interaksi sosial terjadi apabila ....
A. seseorang atau sekolompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan
B. seseorang atau sekolompok orang melakukan interaksi sosial yang cenderung bersatu untuk meningkatkan solidaritas anggota- anggota kelompok
C. seseorang atau sekolompok orang melakukan interaksi sosial yang cenderung berbeda pandangan
D. jawaban A dan B benar



20. Di bawah ini adalah bentuk dari proses asosiatif, kecuali ....
A. kerjasama
B. akomodasi
C. asimilasi
D. kontravensi



21. Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama disebut ....
A. kerjasama
B. akomodasi
C. asimilasi
D. kompetisi



22. Berikut ini faktor yang menunjang terjadinya kerjasama adalah ....
A. masing- masing pihak memiliki rencana dan tujuan yang sama
B. kesadaran akan pentingnya kerja sama
C. pengetahuan dan pengendalian diri yang cukup untuk memenuhi kepentingan tertentu melalui kerja sama
D. semua jawaban benar



23. Bargaining merupakan salah satu bentuk kerja sama yang didefinisikan sebagai ....
A. pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang- barang dan jasa atau dua organisasi atau lebih
B. proses penerimaan unsur- unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi
C. kombinasi antardua organnisasi atau lebih yang mempunyyai tujuan yang sama
D. perpaduan dua unsur yang saling melengkapi



24. Kooptasi pada bentuk kerja sama merupakan proses ....
A. pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang- barang dan jasa atau dua organisasi atau lebih
B. penerimaan unsur- unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi
C. kombinasi antardua organnisasi atau lebih yang mempunyyai tujuan yang sama
D. perpaduan dua unsur yang saling melengkapi



25. Koalisi pada proses kerja sama merupakan ....
A. pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang- barang dan jasa atau dua organisasi atau lebih
B. penerimaan unsur- unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi
C. kombinasi antardua organnisasi atau lebih yang mempunyyai tujuan yang sama
D. kerja sama dengan perjanjian pembagian keuntungan menurut proporsi tertentu 


Lanjutan Soal nomor 26 sampai dengan 50 di halaman selanjutnya >>>> Halaman 2

==========================================================================================
Untuk latihan soal IPS kelas 7 SMP/ MTs Semester 1 bab dua bagian kedua, bisa melalui tautan link berikut ini,


Semoga Bermanfaat

Salam
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Semester 1 Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part III)

Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Semester 1 Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part III)

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Mari kita lanjutkan lagi latihan soal untuk mapel PPKn kelas 9 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian ketiga setelah pada posting sebelumnya kita berlatih untuk latihan soal dalam bab yang sama untuk sub bab pertama tentang Hakikat dan Teori Kedaulatan dan sub bab kedua yaitu Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Materi yang dibahas melalui latihan soal bagian kedua ini adalah sub bab kedua yaitu tentang Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia, dengan 60 (enam puluh) butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 9 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

====================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part III)

====================================================================================

C. Melaksanakan Prinsip-Prinsip Kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Periode demokrasi parlementer teradi pada kurun waktu ....
A. 1945 - 1950
B. 1945 - 1949
C. 1945 - 1955
D. 1955 - 1959



2. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, membuat demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi ....
A. Indonesia dengan kabinet presidensial
B. parlementer
C. Pancasila
D. terpimpin



3. Berikut ini hal- hal yang berkaitan dengan pengelolaan negara pada kurun waktu pemberlakuan UUD RIS 1949 adalah ....
A. Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian
B. sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi parlementer
C. presiden hanya merupakan lambang sedangkan sistem pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri
D. semua jawaban benar



4. Kembalinya bentuk negara kesatuan dengan UUDS 1945 dan diberhentikannya sistem pemerintahan RIS terjadi pada tanggal ....
A. 15 Agustus 1950
B. 16 Agustus 1950
C. 17 Agustus 1950
D. 18 Agustus 1950



5. Di bawah ini yang bukan merupakan kekisruhan keadaan ketatanegaraan pada masa pemberlakuan UUDS 1950 adalah ....
A. dipertahankannya demokrasi parlementer
B. pergantian kabinet yang terus menerus
C. kepentingan partai dan golongan yang lebih diutamakan
D. keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959



6. Demokrasi parlementer berakhir ditandai dengan keluarnya ....
A. maklumat pemerintah
B. Jakarta Charter
C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
D. Surat Perintah sebelas Maret



7. Di bawah ini yang bukan merupakan isi dari dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ....
A. pembubaran badan konstituante
B. Pembentukan majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
C. pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
D. pengangkatan presiden seumur hidup



8. Sistem demokrasi yang digunakan pada masa orde lama adalah ....
A. demokrasi parlementer
B. demokrasi terpimpin
C. demokrasi Indonesia
D. demokrasi Pancasila



9. Pada masa demokrasi terpimpin, pemusatan kekuasaan berada di tangan ....
A. rakyat
B. DPR
C. presiden
D. MPR



10. perhatikan hal- hal berikut ini,
(1) Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959
(2) Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960, dan Presiden membentuk DPR-GR pada tanggal 24 Juni 1960.
(3) Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui Tap. MPRS No. III/
MPRS/1963
(4) berkembangnya partai masyumi dan partai sosialis Indonesia 
(5) kerja sama dengan negara-negara sosialis-komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara Barat.
(6) berkembangnya Partai Komunis Indonesia yang bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila

Yang bukan merupakan penyimpangan terjadi pada masa orde baru ditunjukkan oleh nomor ....
A. (3)
B. (4)
C. (5)
D. (6)



11. Keadaan negara yang tidak stabil, menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa dengan mengajukan tiga tuntutan rakyat yang
dikenal dengan Tritura yang isinya adalah sebagai berikut ini, kecuali ....
A. bubarkan PKI
B. bersihkan kabinet dari unsur PKI
C. turunkan presiden dan wakil presiden
D. turunkan harga dan perbaiki ekonomi



12. Masa kepemimpinan presiden Soekarno beralih kepada Jenderal Soeharto ditandai dengan dikeluarkannya ....
A. maklumat pemerintah
B. Jakarta Charter
C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
D. Surat Perintah sebelas Maret



13. Sistem demokrasi yang digunakan pada masa orde baru adalah ....
A. demokrasi parlementer
B. demokrasi terpimpin
C. demokrasi Indonesia
D. demokrasi Pancasila



14. Sistem  demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu, salah satunya adalah ....
A. mengutamakan pengambulan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan
B. mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum
C. lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan
D. semua jawaban benar



15. Bentuk penyimpangan kekuasaan yang terjadi akibat periode masa jabatan yang tidak dibatasi dan kekuasaan penuh presiden pada masa orde baru adalah ....
A. tumbuhnya praktik budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
B. dibatasinya kebebasan berbicara
C. praktik demokrasi yang nyata 
D. jawaban A dan B benar



16. Peristiwa yang menjadi puncak lahirnya masa refomasi  dan berakhirnya masa orde baru adalah ....
A. gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi di segala bidang
B. pengunduran diri presiden Soeharto dan digantikan oleh B.J habibie
C. perubahan atau amandemen undang- undang dasar
D. jawaban A dan B benar



17. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang demokrasi Pancasila masa reformasi, kecuali ....
A. Demokrasi yang pada masa Reformasi merupakan demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis
B. peran lembaga - lembaga negara pada demokrasi Pancasila masa reformasi ditingkatkan dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnyya
C. Demokrasi Pancasila masa reformasi memberikan kekuasaan seluas luasnya pemerintah untuk mengubah Undang- Undang
D. Demokrasi Pancasila masa reformasi membawa perubahan dalam segala bidang kehidupan sebagai tahap awal transisi demokrasi di Indonesia



18. Keberhasilan transisi demokrasi di Indonesia bergantung pada hal berikut ini, salah satunya adalah ....
A. komposisi elite politik
B. desain institusi politik
C. kultur politik dan peran masyarakat madani (civil society)
D. semua jawaban benar



19. Pernyataan yang benar tentang sistem parlementer adalah ....
A. parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan
B. parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan mengeluarkan mosi tidak percaya
C. kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif
D. jawaban A dan B benar



20. Sistem parlementer memiliki kelebihan dibanding sistem presidensial yaitu ....
A. kefleksibelan dan tanggapan terhadap publik
B. kekuasaan penuh oleh perdana menteri
C. kepala negara memiliki kekuasaan yang sedikit
D. Kepala Pemerintahan dipilih oleh Parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat



21. Berikut ini yang bukan ciri dari sistem parlementer adalah ....
A. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara
B. Presiden dipilih oleh rakyat
C. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden/raja/sultan/kaisar
D. Kepala Pemerintahan dipilih oleh Parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat.



22. Disahkannya UUD RIS pada 27 Desember 1949 berdampak pada perubahan bentuk negara yaitu ....
A. negara kesatuan
B. negara federasi
C. negara republik
D. negara berbasis kerajaan



23. Sistem presidensial disebut juga dengan sistem ....
A. kongresional
B. parlementer
C. terpimpin
D. federasi



24. Berikut ini yang bukan merupakan unsur dari pemerintahan presidensial menurut Rod Hague adalah ....
A. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan
B. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan
C. posisi presiden relatif kuat dan  tidak dapat dijatuhkan
D. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif



25. Presiden dapat dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran- pelanggaran tertentu seperti berikut ini, kecuali ....
A. pengkhianatan terhadap negara
B. menyatakan perang atau perdamaian dalam suatu konflik terhadap negara lain
C. terlibat masalah kriminal
D. pelanggaran terhadap konstitusi


Lanjutan soal nomor 26 sampai 60 di halaman berikutnya >>>> Halaman 2
Latihan Soal Materi Semester 1 PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part II) ; Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Latihan Soal Materi Semester 1 PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part II) ; Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Mari kita lanjutkan lagi latihan soal untuk mapel PPKn kelas 9 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian kedua setelah pada posting sebelumnya kita berlatih untuk latihan soal dalam bab yang sama untuk sub bab pertama tentang Hakikat dan Teori Kedaulatan. 

Materi yang dibahas melalui latihan soal bagian kedua ini adalah sub bab kedua yaitu tentang Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia, dengan 35 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 9 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

========================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part II)
========================================================================================

B. Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada ....
A. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat
B. pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
C. pasal 2 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
D. jawaban A dan B benar



2. Pernyataan yang benar tentang pelaksanaan kedaulatan rakat ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya
B. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan
rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada
rakyat sendiri maupun kepada badan/lembaga negara.
C. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) bukanlah lembaga pemegang kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. semua jawaban benar



3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal ....
A. 1 ayat (2) 
B. 1 ayat (3)
C. 2 ayat (1)
D. 2 ayat (2)



4. Pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai dengan UUD, tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Hal ini harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut merupakan penegasan dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pasal ....
A. 1 ayat (2)
B. 1 ayat (3)
C. 27 ayat (1)
D. jawaban B dan C benar



5.  Berikut ini yang bukan merupakan prinsip kedaulatan Negara republik Indonesia adalah ....
A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
B. Presiden dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
C. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang dasar
D. Negara Indonesia adalah negara hukum



6. Pernyataan yang benar tentang demokrasi adalah ....
A. demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
B. prinsip demokrasi sejalan dengan makna kedaulatan rakyat
C. sistem pemerintahan demokrasi dalam perkembangannya selalu bersifat konstan atau tetap
D. jawaban A dan B benar



7. Berikut ini adalah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis kecuali ....
A. perlindungan konstitusional
B. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
C. adanya batasan dalam menyatakan pendapat, berserikat, berorganisasi dan beroposisi
D. pemilihan umum yang bebas



8. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Hal ini dapat dimaknai bahwa ....
A. demokrasi dijiwai oleh nilai- nilai pancasila sebagai satu kesatuan
B. demokrasi Pancasila dijiwai oleh nilai- nilai sila Pancasila
C. demokrasi Pancasila sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia
D. jawaban A dan B benar  



9. Asas atau prinsip utama dalam demokrasi Pancasila adalah ....
A. keadilan yang merata
B. musyawarah untuk mufakat
C. persatuan Indonesia
D. kemanusiaan yang adil dan beradab



10. Alasan utama demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah ....
A. sesuai dengan keberagaman bangsa Indonesia
B. demokrasi Pancasila bersumber pada nilai tata sosial budaya bangsa yang sudah melekat sejak zaman dahulu
C. demokrasi Pancasila mewakili keinginan seluruh bangsa Indonesia
D. demokrasi Pancasila merupakan makna dan jiwa dari sila- sila Pancasila



11. Pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama disebut ....
A. musyawarah
B. mufakat
C. konvensi
D. sidang umum



12. Sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat merupakan pengertian dari ....
A. musyawarah
B. mufakat
C. konvensi
D. sidang umum



13. Sumber dari musyawarah untuk mencapai mufakat adalah nilai Pancasila yaitu sila ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat



14. Dalam sistem pengambilan keputusan dalam musyawarah, harus didasarkan pada kehendak rakyat melalui ....
A. nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
B. hikmat kebijaksanaan
C. keadilan yang merata
D. kesejahteraan sosial



15. Cara mengemukakan pendapat secara hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah harus berdasarkan ....
A. akal sehat dan hati nurani luhur
B. pertimbangan persatuan dan kesatuan bangsa 
C. kepentingan bersama atau rakyat
D. semua jawaban benar



16. Keputusan yang diambil dalam musyawarah memiliki syarat tertentu, salah satunya adalah ....
A. dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
B. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan
C. merupakan pendapat pribadi yang dianggap benar oleh seseorang
D. jawaban A dan B benar



17. Dalam melaksanakan keputusan musyawarah yang diambil maka harus dilakukan secara ....
A. adil dan bertanggung jawab
B. jujur dan bertanggung jawab
C. jujur dan adil
D. bebas dan adil



18. Sistem demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih dari demokrasi lainnya yaitu ....
A. adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas
B. golongan maoritas lebih menguasai segi kehidupan daripada golongan minoritas
C. kepentingan minoritas memiliki kekuasaan dalam segi kehidupan masyarakat
D. mendukung sepenuhnya kepentingan pribadi



19. Perhatikan ciri- ciri demokrasi berikut ini 
(1) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan.
(2) keputusan diambil dengan suara terbanyak yaitu 50 +1
(3) agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara
(4) tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas
(5) keputusan diambil dengan musyawarah mufakat

Yang bukan merupakan ciri khas dari demokrasi Pancasila ditunjukkan oleh nomor ....
A. (1)
B. (2) 
C. (3)
D. (4)



20. Berikut ini yang bukan merupakan ciri khas Demokrasi liberal adalah ....
A. mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung usaha pribadi
B. keputusan diambil dengan suara terbanyak (50+1) dan kesepakatan- kesepakatan individu sebagai warga negaranya
C. memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara (sekuler)
D. tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas



21. Pada demokrasi sosialis, pihak yang berkepentingan adalah ....
A. bangsa negara diatas kepentingan pribadi atau golongan
B. kepentingan pribadi dengan mendukung usaha sepenuhnya usaha pribadi
C. kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi
D. kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan bersama



22. Sistem pengambilan keputusan pada demokrasi sosialis adalah ....
A. melalui musyawarah mufakat
B. suara terbanyak (50+1)
C. kehendak mayoritas
D. voting



23. Dalam hal kepentingan agama, demokrasi sosialis ....
A. tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara
B. terpisah dari urusan kenegaraan
C. tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa
D. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala lini kenegaraan



24. Peran suara mayoritas kelompok besar masyarakat pada demokrasi sosialis ....
A. menentukan segalanya
B. tidak berperan dalam pemerintahan
C. dikesampingkan oleh tirani minoritas
D. memiliki hak yang sama dengan tirani minoritas



25. Berikut ini yang bukan merupakan contoh dari demokrasi langsung adalah ....
A. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
B. pemilihan presiden dan wakil presiden
C. pemilihan kepala desa
D. penyampaian aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan oleh DPR



26. Pengisian keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22C ayat (1)
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



27. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22C ayat (1)
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



28. Pengisian keanggotaan DPD diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22C ayat (1)
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



29. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket pasangan secara langsung diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22C ayat (1)
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



30. Pemilihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UU No. 23 Tahun 2014
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



31. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi, dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil (LUBER dan Jurdil) yang diatur dalam ....
A. UU No. 7 tahun 2017
B. UU No. 23 Tahun 2014
C. UU No. 20 tahun 2005
D. UU No. 5 tahun 2011



32. Asas pemilu dimana  rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara adalah ....
A. langsung
B. umum
C. bebas
D. rahasia



33. Semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun termasuk dalam asas ....
A. langsung
B. umum
C. bebas
D. rahasia



34. Setiap pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Hal ini merupakan asas ....
A. langsung
B. umum
C. bebas
D. rahasia



35. Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini termasuk asas ....
A. langsung
B. umum
C. bebas
D. rahasia


====================================================================================
Semoga latihan soal ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Masih ada bagain ketiga dari latihan soal bab 3 ini. Akan saya post pada tulisan selanjutnya atau melalui tautan link berikut ini


Semoga bermanfaat. 
Latihan Soal Materi Semester 1 PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part I)

Latihan Soal Materi Semester 1 PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part I)

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan lagi berlatih soal untuk mapel PPKn kelas 9 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latihan soal ini merupakan latihan soal untuk bagian pertama. Latihan soal ini saya bagi menjadi dua bagian karena banyaknya materi yang harus diuraikan dan memudahkan dalam belajar melalui per sub bab. 

Materi yang dibahas melalui latihan soal bagian pertama ini adalah sub bab pertama yaitu tentang Hakikat dan Teori Kedaulatan, dengan 30 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 9 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

Semoga bermanfaat.  

====================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs 
Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part I)
=====================================================================================
A. Hakikat dan Teori Kedaulatan

1. Berdasarkan asalnya, kata kedaulatan berasal dari bahasa arab yaitu daulah yang berarti ....
A. kekuasaan tertinggi
B. aturan penuh
C. perjanjian masyarakat
D. bebas campur tangan



2. Berikut ini pernyataan yang benar tentang demokrasi adalah ....
A. Demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat
B. pemilihan umum merupakan salah satu contoh keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud demokrasi
C. Demokrasi tidak cocok diterapkan di negara- negara yang beraneka ragam masyarakatnya
D. jawaban A dan B benar



3. Demokrasi dimana rakyat mengambil mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan- tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang- undang disebut ....
A. demokrasi langsung
B. demokrasi perwakilan
C. demokrasi parlementer
D. demokrasi terpimpin



4. Salah satu ciri dari demokrasi perwakilan dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat adalah ....
A. rakyat mengambil bagian secara langsung dalam pemberian suara, pembahasan dan pengesahan undang- undang
B. rakyat memilih wakil untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat dalam membahas dan mengesahkan undang- undang
C.  parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan
D. presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan



5. Salah satu sifat pokok dari kedaulatan  adalah asli, artinya ....
A. kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun peerintah sudah diganti
B. kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
C. kekuasaan itu merupakan satu- satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan- badan lain
D. kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain



6. Sepanjang negara tetap berdiri, atau meskipun pemerintahan silih berganti, kekuasaan akan tetap ada. Pernyataan ini merupakan salah satu sifat pokok kedaulatan yaitu ....
A. tidak terbatas
B. tunggal
C. permanen
D. asli



7. Tidak adanya pembagian kekuasaan terhadap badan- badan lain membuat kekuasaan sebagai satu- satunya dalam negara. Hal tersebut merupakan sifat dari kedaulatan yaitu ....
A. tidak terbatas
B. tunggal
C. asli
D. permanen



8. Sifat kedaulatan adalah tidak terbatas apabila ....
A. kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun peerintah sudah diganti
B. kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
C. kekuasaan itu merupakan satu- satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan- badan lain
D. kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain



9. Suatu negara dikatakan berdaulat bila negara tersebut ....
A. memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan suatu negara
B. mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyatnya
C. tidak pernah diduduki oleh negara lain
D. pernah menjajah negara lain



10. Titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh suatu kedaulatan terjadi pada ....
A. berdirinya organisasi- organisasi modern
B. peristiwa sumpah pemuda
C. proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
D. dekrit presiden 5 Juli 1959



11. Berikut ini yang bukan merupakan unsur konstitutif dari sebuah negara secara de facto adalah ....
A. pemerintah yang berdaulat
B. memiliki wilayah
C. memiliki kekuatan bersenjata
D. memiliki rakyat



12. Salah satu bentuk kedaulatan atas kekuasaan tertinggi suatu negara adalah kedaulatan kedalam yang memiliki makna bahwa ....
A. suatu bangsa memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan tanpa campur tangan negara lain
B. suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya berdasarkan perundang- undangan yang berlaku
C. suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain atas dasar kepentingan bersama
D. jawaban A dan B benar



13. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh dari bentuk kedaulatan ke luar adalah ....
A. perjanjian dengan negara lain
B. pengelolaan sumber minyak dan gas dalam wilayah negara Republik Indonesia
C. menyatakan perang atau perdamaian
D. ikut serta dalam organisasi internasional



14. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang teori kedaulatan Tuhan adalah ....
A. teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah
B. Teori Kedaulatan Tuhan menekankan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu
C. Teori kedaulatan Tuhan berpendapat bahwa raja merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan sehingga raja atau pemerintah selalu benar
D. semua jawaban benar



15. Teori kedaulatan raja berkembang pada zaman  ....
A. abad pertengahan
B. kolonialisasi
C. revolusi industri
D. abad modern



16. Pada teori kedaulatan raja sistem yang berkembang adalah ....
A. terdapat suatu anggapan bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri
B. kekuasaan raja berada di atas konstitusi
C. hukum moral agama tidak perlu ditaati oleh seorang raja
D. semua jawaban benar



17. Tokoh yang menjadi peletak dasar utama teori kedaulatan raja adalah ....
A. Niccolo Machiavelli
B. Jean Bodin
C. Thomas Hobes
D. Thomas Aquinos



18. Pandangan utama dari teori kedaulatan hukum adalah ....
A. kekuasaan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku
B. hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dan bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum
C. penegakan hukum dan penyyelenggaraan negara rawan dalam penyimpangan hukum dan membuat rakyat cenderung takut akan undang- undang
D. jawaban A dan B benar



19. Berikut ini adalah salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan hukum, kecuali ....
A. Hugo de Groot 
B. Krabbe
C. F. Hegel
D. Immanuel Kant



20. Rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Pernyataan ini merupakan penjelasan dari teori ....
A. kedaulatan hukum
B. kedaulatan rakyat
C. kedaualatan negara
D. kedaualatan raja



21. Tokoh yang mengemukakan teori kedaualatan rakyat adalah ....
A. Montesquieu
B. J.J Rosseau
C. Leon Duguit
D. jawaban A dan B benar



22.  Kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat (social contract). Pernyataan ini dikemukakan oleh ....
A. Johannes Althusius
B. J.J Rosseau
C. John Locke
D. Montesquieu



23. Setiap susunan pergaulan hidup manusia, terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Hal ini dinyatakan oleh tokoh teori kedaulatan rakyat yaitu ....
A. Johannes Althusius
B. J.J Rosseau
C. John Locke
D. Montesquieu



24. Pernyataan yang benar tentang teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh John Locke adalah ....
A. kekuasaan negara berasal dari rakyat bukan dari raja
B. terbentuknya suatu negara melalui perjanjian individu untuk membentuk suatu negara (pactum unionis) dan perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberikan kewenangan atau mandat kepada negara berdasar konstitusi (pactum subjectionis)
C. rakyat dapat bertindak dengan sesuai keinginannya dalam mengatur sebuah negara
D. jawaban A dan B benar



25. Tokoh yang mengemukakan tiga kekuasaan yang terpisah (separated power) dalam pembagian kekuasaan adalah ....
A. Johannes Althusius
B. J.J Rosseau
C. John Locke
D. Montesquieu



26. Pada pembagian kekuasaan dalam negara, kekuasaan legislatif bertindak sebagai ....
A. pembuat peraturan perundang- undangan dalam suatu negara
B. pelaksana peraturan perundang- undangan yang berlaku
C. penegak peraturan perundang- undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran
D. jawaban A dan B benar



27. Pernyataan yang benar tentang kekuasaan eksekutif adalah ....
A. kekuasaa eksekutif sering disebut dengan kekuasaan menjalankan pemerintahan
B. kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan yang berlaku
C. kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan dalam membuat peraturan dan melaksanakan peraturan perundang- undangan yang berlaku secara bersamaan
D. jawaban A dan B benar



28. Kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran merupakan penjelasan dari  kekuasaan ....
A. legislatif
B. eksekutif
C. yudikatif
D. eksekutif dan yudikatif



29. Kekuasaan yudikatif disebut juga dengan istilah kekuasaan ....
A. kehakiman
B. menjalankan pemerintahan
C. pembuat peraturan
D. terpusat



30. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari teori kedaulatan rakyat adalah ....
A. adanya lembaga perwakilan rakyat dan DPR
B. adanya pemilihan umum
C. kekuasaan atas kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis yang mengawasi pemerintah
D. susunan kekuasan badan atau majelis tidak berkaitan dengan undang- undang dasar


====================================================================================
Demikian latihan soal PPKn kelas 9 SMP/ MTs bab 3 tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian pertama. Untuk bagian kedua, teman- teman bisa melanjutkan latihan melalui tautan link berikut ini,


Semoga Bermanfaat
Latihan Soal Materi PPKn Semester 1 Kelas 8 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part I)

Latihan Soal Materi PPKn Semester 1 Kelas 8 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part I)

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan lagi berlatih soal untuk mapel PPKn kelas 8 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang memaknai Peraturan Perundang- Undangan bagian pertama. Latihan soal ini saya bagi menjadi dua bagian karena banyaknya materi yang harus diuraikan melalui latihan soal. Pada latihan soal bagian pertama ini adalah sub bab pertama yaitu tentang Makna Tata Urutan Perundang- Undangan di Indonesia, terdiri atas 30 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 8 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

Semoga bermanfaat.  
==========================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs 
Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part I)
==========================================================================================

1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal ....
A. 1 ayat (1)
B. 2 ayat (1)
C. 1 ayat (3)
D. 2 ayat (2)



2. Pernyataan yang benar bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum adalah  ....
A. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang sesuai dan hukum nasional
B. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum
C. Hukum sebagai dasar dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. semua jawaban benar



3. Ketentuan tentang cara pembentukan Undang- undang diatur dengan undang- undang ditegaskan dalam pasal ....
A. 21 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
B. 22 A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
C. 22 B UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
D. 23 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945



4. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur berdasarkan pengertian undang- undang nomor 12 tahun 2011 adalah ....
A. produk hukum harus bersifat tertulis
B. produk hukum harus dapat mengayomi keseluruh kepentingan masyarakat secara luas
C. produk hukum harus mengikat secara umum
D. produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan



5. Peraturan perundang- undangan memiliki hierarki atau tingkatan  sehingga kedudukan peraturan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Landasan hukum yang mengaturnya adalah ....
A. UU No. 17 tahun 2011
B. UU No. 16 tahun 2011
C. UU No. 15 tahun 2011
D. UU No. 12 tahun 2011 




6. Tata urutan perundang- undangan perlu dilakukan sesuai dengan prinsip atau asas umum yang mencakup salah satu hal di bawah ini yaitu ....
A. dasar peraturan perundang- undangan selalu peraturan perundang- undangan
B. hanya peraturan perundang- undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis
C. peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat  atau lebih tinggi
D. semua jawaban benar



7. Perhatikan peraturan perundang- undangan berikut ini,
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(4) Peraturan Presiden (Perpres)
(5) Peraturan Pemerintah (PP)
(6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
(7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Urutan peraturan perundang- undangan di Indonesia yang benar sesuai dengan pasal 7 UU nomor 12 Tahun 2011 adalah ....
A. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (6) - (7)
B. (1) - (2) - (3) - (5) -(4) - (6) - (7)
C. (1) - (3) - (2) - (4) -(5) - (6) - (7)
D. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (7) - (6)



8. Materi muatan dalam UUD 195 dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 bersifat ....
A. rigid
B. kaku
C. supel
D. universal



9. Undang- undang merupakan peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden dengan materi muatan yang harus diatur sebagai berikut ini, kecuali ....
A. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945
B. perintah suatu Undang - Undang untuk diatur dengan Undang- Undang
C. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat
D. penyesuaian terhadap hukum di negara lain



10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ditetapkan apabila ....
A. terdapat suatu keadaan yang bersifat memaksa dan memerlukan tindakan yang cepat dan tepat
B. adanya kepentingan dari pemerintah untuk menetapkan suatu undang- undang tertentu
C. Undang- undang yang lama bersifat kaku atau rigid
D. adanya tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR atau Presiden



11. Berikut pernyataan yang benar tentang peraturan perundang- undangan adalah ....
A. Perpu dapat berubah status menjadi Undang- Undang apabila mendapatkan persetujuan dewan dan atau sebaliknya 
B. Materi Perpu adalah sama dengan materi muatan undang- undang serta materi Perpu lebih ke kegentingan yang memaksa
C. Substansi Perpu tergantung kepada kebutuhan rakyat dan sangat tergantung pada persetujuan DPR
D. jawaban A dan B benar



12. Salah satu ciri utama materi muatan peraturan pemerintah adalah ....
A. menekankan pada hal- hal yang bersifat pidana
B. bersifat teknis atau administratif dalam menjalankan pemerintahan
C. bersifat memberikan beban kepada masyarakat
D. adanya pencantuman aturan- aturan tertentu yang bersifat memaksa



13. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 pasal 13 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan Presiden meliputi hal- hal di bawah ini, kecuali ....
A. materi yang diperintahkan undang- undang
B. materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah
C. materi untuk melaksanakan tujuan nasional
D. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan



14. Di bawah ini yang termasuk cakupan materi muatan peraturan daerah atau provinsi dan peraturan daerah atau kabupaten adalah ....
A. politik luar negeri
B. pertahanan dan keamanan
C. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
D. kepentingan yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama



15. Pada pembentukan peraturan perundang- undangan yang ditegaskan dalam pasal 5, terdapat asas- asas pembentuknya. Adapun salah satunya adalah asas kejelasan tujuan yang bermakna bahwa .....
A. setiap jenis peraturan perundang- undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang- undangan yang berwenang
B. setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
C. pada pembentukan peraturan perundang- undangan, pembuat harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang- undangan
D. setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundanga- undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis



16. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Hal ini merupakan asas pembentuk peraturan perundang- undangan yang ditegaskan pada pasal 5 yaitu ....
A. asas kejelasan tujuan
B. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
C. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
D. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan



17. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 5, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan pengertian dari asas ....
A. asas kejelasan tujuan
B. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
C. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
D. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan



18. Setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Hal ini merupakan penjelasan dari asas pembentukan peraturan perundang- undangan dalam pasal 5 yaitu asas ....
A. kedayagunaan dan kehasilgunaan
B. kejelasan rumusan
C. keterbukaan
D. dapat dilaksanakan



19. Asas pembentuk yang menjabarkan  bahwa setiap peraturan perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah ....
A. kedayagunaan dan kehasilgunaan
B. kejelasan rumusan
C. keterbukaan
D. dapat dilaksanakan



20. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Hal ini merupakan pengertian dari asas ....
A. kedayagunaan dan kehasilgunaan
B. kejelasan rumusan
C. keterbukaan
D. dapat dilaksanakan



21. Asas pembentuk perundang- undangan dalam pasal 5 yang menunjukkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka adalah ....
A. keterbukaan
B. kejelasan rumusan
C. kesesuaian antara enis, hierarki, dan materi muatan
D. kedayagunaan dan kehasilgunaan



22. Asas pengayoman dalam materi muatan peraturan perundang- undangan pada pasal 6 memberikan makna bahwa ....
A. setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
B. bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
C. bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D. bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.



23. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Hal ini termasuk dalam asas materi muatan perundang- undangan yaitu asas ....
A. pengayoman
B. kebangsaan
C. kekeluargaan
D. kemanusiaan



24. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merupakan penjelasan dari asas ....
A. kekeluargaan
B. kenusantaraan
C. kebangsaan
D. Bhinneka Tunggal Ika



25. Pencerminan musyawarah untuk mufakat dalam setiap mengambil keputusan merupakan penerapan dari asas ....
A. keadilan
B. kekeluargaan
C. kenusantaraan
D. Bhinneka Tunggal Ika



26. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan penjelasan dari asas ....
A. keadilan
B. kekeluargaan
C. kenusantaraan
D. keadilan



27. Asas Bhinneka Tunggal Ika dalam muatan materi perundang- undangan menekankan bahwa ....
A. materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk Indonesia
B. materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
C. materi muatan peraturan perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia
D. materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



28. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Pernyataan ini merupakan penjabaran dari asas ....
A. keadilan
B. kesamaan kedudukan
C. ketertiban dan kepastian hukum
D. keseimbangan, keserasian dan keselarasan



29. Asas keadilan dalam materi muatan perundang- undangan menekankan bahwa muatan perundang- undangan harus dapat mewujudkan ....
A. keadilan secara proporsional
B. ketertiban dalam masyarakat
C. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara
D. musyawarah untuk mufakat



30. Isi muatan perundang- undangan yang mencantumkan perbedaan latar belakang seperti suku, agama, ras, golongan, gender, dan status sosial bertentangan dengan asas ....
A. keadilan
B. kesamaan kedudukan
C. Bhinneka Tunggal Ika
D. kenusantaraan



==========================================================================================
Demikian Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part I). Untuk latihan soal bagian kedua dari bab ini, terdapat pada posting selanjutnya, atau melalui tautan berikut ini, 


Semoga bermanfaat. 
Subscribe to: Posts (Atom)

Formulir Kontak