Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Hari ini, kita
lanjutkan lagi berlatih soal untuk mapel PPKn kelas 7 SMP/ MTs semester 1 bab
3 tentang Perumusan dan
Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada latihan soal bab 3 ini, terdiri atas 30 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci
jawabannya.
|
| source : https://bpip.go.id/ |
Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud
kelas 7 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut
latihan soalnya,
Semoga bermanfaat.
=======================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 7 SMP/ MTs Bab 3 Perumusan dan Pengesahan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
=======================================================================================
1. Tokoh yang berpendapat dalam sidang BPUPKI bahwa Rakyat Indonesia mesti
mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia dan
tidak meniru suatu susunan tata negara negeri luaran adalah ....
A. Ir. Soekarno
B. Muh. Yamin
C. Prof. Dr. Soepomo
D. R. Bagoes H. Hadikusumo
2. Berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah ....
A. Pancasila
B. Proklamasi 17 Agustus 1945
C. UUD 1945
D. Piagam Jakarta
3. Di bawah ini yang bukan merupakan kedudukan UUD 1945 adalah ....
A. hukum dasar satu- satunya yang berlaku di Indonesia
B. hukum dasar yang berlaku di Indonesia
C. hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia
D. hukum dasar yang dapat berubah- ubah sesuai dengan kondisi bangsa
4. Salah satu istilah konstitusi adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu
constitution yang berarti ....
A. undang- undang dasar
B. hukum dasar
C. tata negara
D. jawaban A dan B benar
5. Aturan- aturan pokok dasar negara, bangunan negara dana tata negara
yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara
disebut sebagai konstitusi ....
A. tertulis
B. tidak tertulis
C. tersirat
D. termaktub
6. Berikut ini yang merupakan contoh konstitusi tidak tertulis adalah ....
A. Undang- Undang Dasar 1945
B. UUD RIS
C. pengambilan keputusan di MPR
D. UUD 1945 hasil amandemen
7. Konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan ....
A. traktat
B. sidang umum
C. konvensi
D. rapat umum
8. Di bawah ini pernyataan yang benar berkaitan dengan Undang- Undang
Dasar adalah ....
A. Undang- undang dasar merupakan naskah yang memaparkan rangka dan tugas-
tugas pokok dari badan- badan pemerintahan suatu negara dan menentukan
pokok- pokok cara kerja badan- badan tersebut
B. Undang- undang dasar memiliki fungsi yang khas yaitu membatasi
kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak berjalan
sewenang- wenang
C. Undang- undang dasar tidak dapat dijadikan pedoman apabila isi dan
maknanya tidak sesuai dengan perkembangan zaman
D. jawaban A dan B benar
9. Gagasan konstitusionalisme menekankan pada ....
A. perlindungan hak- hak warga negara dengan pembatasan kekuasaan
pemerintahan agar tidak bersikap sewenang- wenang
B. pembatasan gerak masyarakat agar tidak melawan kekuasaan pemerintah
C. perlindungan pada golongan- golongan tertentu yang berpengaruh
D. penyelenggaraan kekuasaan yang berdasarkan undang- undang yang dibuat
dan ditetapkan oleh pemerintah saat itu
10. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme yang ditegaskan
dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal ....
A. 1 ayat (2)
B. 2 ayat (1)
C. 2 ayat (2)
D. 1 ayat (1)
11. Di bawah ini pernyataan yang benar tentang konstitusi adalah ....
A. konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara
B. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi bukan merupakan undang- undang
biasa, konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa tetapi
oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya
C. konstitusi dalam hierarki hukum merupakan hukum yang paling tinggi dan
fundamental sifatnya sehingga peraturan- peraturan di bawahnya tidak
bertentangan dengan UUD
D. semua jawaban benar
12. Undang- undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan oleh
PPKI pada tanggal .....
A. 16 Agustus 1945
B. 17 Agustus 1945
C. 18 Agustus 1945
D. 19 Agustus 1945
13. Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh ....
A. KNIP
B. DPR
C. BPUPKI
D. PPKI
14. Salah satu hal yang dibahas pada masa sidang kedua BPUPKI tanggal 10
Juli sampai 17 Juli 1945 adalah ....
A. bentuk negara
B. pemerintahan baru
C. lambang negara
D. semua jawaban benar
15. Perhatikan nama tokoh berikut ini,
(1) Wongsonegoro
(2) Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat
(3) R. Soekardjo
(4) A.A. Maramis
(5) Panji Singgih
(6) H. Agus Salim
(7) R. Ario
(8) Sukiman
Yang bukan merupakan anggota dari panitia kecil yang dibentuk dalam sidang
BPUPKI kedua ditunjukkan oleh nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (4)
C. (2) dan (8)
D. (4) dan (8)
16. Berikut ini adalah hasil pembahasan yang disepakati oleh Panitia kecil
perancang Undang- Undang dasar pada tanggal 13 Juli 1945, kecuali ....
A. ketentuan lambang negara
B. Negara Kesatuan
C. sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. penetapan waktu proklamasi
17. Pembentukan Panitia Penghalus bahasa dilakukan pada sidang kedua oleh
Panitia kecil pada tanggal 13 Juli 1945. Salah satu tokoh yang merupakan
panitia penghalus bahasa adalah ....
A. Djajadiningrat
B. Salim
C. Soepomo
D. semua jawaban benar
18. Di bawah ini hal yang dibahas pada agenda sidang BPUPKI pada tanggal
14 Juli 1945 adalah ....
A. pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan
B. ketentuan lambang negara
C. pembahasan rancangan UUD
D. pengesahan rancangan UUD
19. Berikut ini agenda yang dilaksanakan pada sidang BPUPKI tanggal 15
Juli 1945 adalah ....
A. penjelasan Ir. Soekarno tentang naskah rancangan UUD
B. penjelasan terhadap naskah UUD oleh Panitia Kecil Perancang Undang-
Undang dasar
C. penerimaan suara bulat naskah UUD
D. jawaban A dan B benar
20. Tokoh panitia kecil yang menjelaskan tentang betapa pentingnya
memahami proses penyusunan Undang- Undang Dasar adalah ....
A. Prof. Dr. Soepomo
B. Wongsonegoro
C. Panji Singgih
D. H. Agus Salim
21. Naskah UUD diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI terjadi pada
tanggal ....
A. 13 Juli 1945
B. 14 Juli 1945
C. 15 Juli 1945
D. 16 Juli 1945
22. Di bawah ini yang bukan merupakan keputusan penting yang dihasilkan
dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah ....
A. mengesahkan UUD 1945
B. menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai
wakil Presiden Republik Indonesia
C. membentuk DPR
D. membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
23. Salah satu perubahan yang disepakati pada rumusan pembukaan UUD naskah
piagam Jakarta dan rancangan hasil batang tubuh UUD hasil sidang kedua
BPUPKI adalah ....
A. penggantian kata mukaddimah dengan kata pembukaan
B. perubahan pada kata- kata sila Pertama yang berbunyi Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti
dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha Esa"
C. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia
asli yang beragama Islam” menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli.”
dan pada pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa
D. semua jawaban benar
24. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ....
A. Batang tubuh, Pembukaan, Penjelasan
B. Pembukaan, Batang Tubuh, Penjelasan
C. Penjelasan, Batang Tubuh, Pembukaan
D. Pembukaan, Penjelasan, Batang Tubuh
25. Jumlah Alenia pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
adalah ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
26. Hal yang benar tentang batang tubuh Negara Republik Indonesia tahun
1945 sebelum amandemen adalah ....
A. Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan,
2 ayat aturan tambahan
B. Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 5 pasal aturan peralihan,
2 ayat aturan tambahan
C. Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan,
2 ayat aturan tambahan
D. Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan,
1 ayat aturan tambahan
27. Sistematika yang benar UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
setelah perubahan adalah ....
A. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea dan Pasal-pasal, yang terdiri dari 21
bab, 72 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.
B. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea dan Pasal-pasal, yang terdiri dari 21
bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.
C. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea dan Pasal-pasal, yang terdiri dari 21
bab, 74 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.
D. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea dan Pasal-pasal, yang terdiri dari 21
bab, 75 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.
28. Perubahan Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia
dilatarbelakangi oleh hal- hal berikut ini, kecuali ....
A. UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan
tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat
B. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang
kekuasaan eksekutif (presiden)
C. UUD 1945 bersifat universal
D. UUD 1945 mengandung pasal- pasal multitafsir yang terlalu luwes
sehingga banyak menimbulkan banyak tafsiran
29. Salah satu kesepakatan dasar dalam proses perubahan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun oleh MPR adalah
....
A. tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945
B. penjelasan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-
hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal- pasal
C. mempertegas sistem pemerintahan presidensial
D. semua jawaban benar
30. Berikut ini yang bukan merupakan semangat dan komitmen para pendiri
negara pada perumusan dan pengesahan UUD 1945 adalah ....
A. mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan diatas bangsa dan
negara
B. semangat persatuan dan kesatuan
C. sikap rela berkorban dan cinta tanah air
D. mengutamakan musyawarah untuk mufakat
Welly alfayed kelas7-1 sudah paj
ReplyDeleteSudah pak welly alfred
ReplyDeleteP
ReplyDeleteSudah pak
ReplyDeleteSudah pak
ReplyDeleteSaya sudah pak kls 7'2
ReplyDeleteSudah pak kelas 7i
ReplyDelete