Ahzaa.Net: Soal Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA
Bagian III: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia, Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Bagian III: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia, Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Comment
Bagian tiga, Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia sebagai bagian dari materi bab 2 Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK merupakan lanjutan  dari tulisan sebelumnya. Teman- teman dapat berlatih dahulu materi sebelumnya berikut, 


Pada bagian submateri ini, latihan soal berlanjut ke bagian Undang- undang dasar sementara atau UUDS 1950. Untuk materi di buku paket Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK terbitan Kemendikbudristek tahun 2023, kalian dapat membacanya di halaman 42. 

Pendidikan Pancasila


Baik, langsung saja yaa... Berikut latihan soalnya

Selamat Belajar...

Bagian III: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia, Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

1. Beberapa negara bagian mendesak untuk menyegerakan kembali ke NKRI. Berkaitan dengan hal ini, negara Bagian yang pertama kali mengusulkan penyerahan tugas tugas pemerintahannya kepada Pemerintah RIS adalah ....
A. Negara Bagian Pasundan 
B. Negara Bagian Yogyakarta 
C. Negara Bagian Jawa Timur 
D. Negara Bagian Bali dan Nusa Tenggara 
E. Negara Bagian Sumatra 


2. Penyerahan tugas- tugas pemerintahan di Jawa Yimur kepada Komisaris Pemerintah diundangkan oleh Kabinet RIS melalui Undang- Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950 pada tanggal ....
A. 10 Januari 1950 
B. 12 Januari 1950 
C. 13 Januari 1950 
D. 14 Januari 1950 
E. 15 Januari 1950 


3. Perubahan UUD RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dituangkan dalam Undang-Undang Federal  ....
A. No.7 Tahun 1950
B. No.8 Tahun 1950
C. No.9 Tahun 1950
D. No.10 Tahun 1950
E. No.11 Tahun 1950


4. Dalam sistematika UUDS 1950, Mukadimah atau pembukaan memiliki alenia berjumlah ....
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7


5. Batang tubuh UUDS 1950 terdiri atas ....
A. 4 bab dan 137 pasal 
B. 4 bab dan 138 pasal 
C. 5 bab dan 140 pasal 
D. 6 bab dan 146 pasal 
E. 6 bab dan 148 pasal 


6. Bentuk negara sesuai dengan UUDS 1950 adalah ....
A. negara federal 
B. negara serikat 
C. negara kesatuan 
D. negara komunis 
E. negara republik 


7. Bentuk pemerintahan pada masa UUDS 1950 adalah ....
A. republik 
B. parlementer 
C. konstitusional 
D. kesatuan 
E. presidensiil 


8. Badan konstituante pada masa UUDS 1950 memiliki tugas ....
A. menyusun undang- undang dasar tetap yang akan menggantikan UUDS 1950 
B. membantu presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan 
C. membuat kebijakan yang akan membantu presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugas 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


9. Semasa UUDS 1950 terjadi gejolak yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Hal ini dibuktikan dengan pergantian kabinet selama periode 1950 - 1959 sebanyak ....
A. 5 kali 
B. 6 kali 
C. 7 kali 
D. 8 kali 
E. 10 kali 


10. Akibat yang ditimbulkan oleh seringnya pergantian kabinet pada masa UUDS 1950 adalah ....
A. ketidakpuasan pemerintah daerah akibat seringnya pergantian kabinet 
B. penyusunan undang- undang permanen tidak berhasil dilakukan 
C. pemberontakan dimana- mana 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


11. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dengan hal pokok ....
A. pembubaran badan konstituante 
B. penetapan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlaku UUDS 1950 
C. pembentukan MPRS dan DPAS 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar


12. Salah satu tanda ditemukannya indikator demokrasi pada masa 1950 - 1959 adalah ....
A. peranan Lembaga perwakilan rakyat dimana menunjukkan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan kabinet meletakkan jabatannya 
B. parlemen dan media massa dapat berfungsi sebagai kontrol sosial 
C. kehidupan kepartaian berkembang secara maksimal
D. adanya pemilu yang demokratis pertama kali 
E. semua jawaban benar 


13. Pemilu yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955 ditujukan untuk memilih ....
A. Presiden dan wakil presiden 
B. presiden, wakil presiden dan DPR 
C. DPR 
D. anggota konstituante 
E. DPR dan anggota konstituante 


14. Pengunduran wakil presiden Drs. Moh Hatta pada 1 Desember 1956 dilatarbelakangi oleh ....
A. ketidaksetujuannya terhadap konsep demokrasi terpimpin yang dikonsepkan Sukarno 
B. ketidaksetujuan terhadap konsep penguburan partai politik 
C. kekuasaan yang tak terbatas dicanangkan oleh Soekarno 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar


15. Penguburan partai politik yang terjadi ketika masa UUDS 1950 dipandang berdampak ....
A. kekuasaan yang tanpa batas oleh presiden 
B. kekuasaan tanpa kontrol yang didukung golongan tertentu 
C. presiden dapat membuat keputusan yang memihak pada golongannya 
D. presiden bertanggung jawab kepada anggota konstituante 
E. presiden memiliki kekuatan tetap yang berbatas waktu 


16. Berikut ini yang merupakan alasan pemerintah kembali ke UUD 1945 tanpa melalui amandemen adalah ....
A. UUD 1945 dipandang menjadi jalan keluar 
B. UUD 1945 memiliki makna simbolik yang sangat besar 
C. struktur organisasi negara yang digariskan UUD 1945 akan memperlancar jalannya pemerintah yang efektif 
D. kembalinya UUD 1945 benar- benar sesuai dengan hukum yang berlaku 
E. semua jawaban benar 


17. Salah satu alasan kembalinya pemerintahan kepada UUD 1945 adalah makna simbolik UUD 1945 sangat besar, artinya ....
A. UUD 1845 disusun melalui tahapan yang panjang dan melelahkan oleh para tokoh pendiri negara 
B. UUD 1945 memiliki akar dari kebudayaan Indonesia dan perwujudan ideologi Indonesia yang sesungguhnya 
C. UUD 1945 menyimbolkan segala perjuanganyang dilakukan sejak masa kebangkitan nasional 1908 
D. UUD 1945 merupakan perwujudan dari inti peristiwa Sumpah Pemuda 1928 
E. UUD 1945 merupakan inti dari keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdaulat 



Bagian II: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia, Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Bagian II: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia, Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Comment
Kehidupan demokrasi konstitusional dari masa ke masa dimulai sejak ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berbagai penyempurnaan dilakukan melalui proses yang panjang.
 
Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA


Nah, sahabat AhzaaNet, kita lanjutkan lagi yaa belajarnya untuk mapel Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK, masih dengan materi Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Pada tulisan ini kita lanjutkan latihan soal Periodisasi Pemberlakukan UUD di Indonesia.

Oya, latihan soal ini merupakan bagian kedua dari submateri Periodisasi Pemberlakukan UUD di Indonesia. Bagian pertama dapat teman- teman pelajari melalui latihan soal berikut ini, 

Bagian Pertama Periodisasi Pemberlakukan UUD di Indonesia  :

Sumber materi dapat teman- teman baca terlebih dahulu di buku paket Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK terbitan Kemendikbudristek tahun 2023 halaman 37. 

Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya

Selamat Belajar

Bagian II: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia, Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

1. Indikator demokrasi seperti akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekruitmen politik yang terbuka, pemilihan umum dan pemenuhan hak- hak dasar belum terpenuhi di masa UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Hal ini dikarenakan ....
A. pergantian kepemimpinan yang terus menerus 
B. fokus perhatian pada upaya mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara 
C. sistem demokrasi yang belum matang 
D. kerapuhan pemerintahan 
E. pemberontakan yang ingin meruntuhkan NKRI 


2. Pelaksanaan demokrasi yang terdapat pada masa UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah ....
A. Pemilu 
B. berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan 
C. rekruitmen politik yang terbuka 
D. akuntabilitas 
E. rotasi kekuasaan 


3. Usulan asas peri kerakyatan dan usulan mufakat atau demokrasi tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin dan Ir Soekarno pada sidang BPUPK menunjukkan bahwa ....
A. demokrasi merupakan hal dasar yang wajib dipenuhi 
B. demokrasi hanya merupakan sebatas komitmen dan tidak harus diwujudkan 
C. demokrasi tidak hanya sebatas komitmen namun harus diwujudkan 
D. demokrasi merupakan asas yang wajib diterapkan 
E. demokrasi merupakan asas dasar dalam pemerintahan 


4. Indonesia memberlakukan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi pertama yang menjadi penanda diterapkannya ....
A. demokrasi terpimpin 
B. demokrasi konstitusional 
C. demokrasi liberal 
D. demokrasi Pancasila 
E. demokrasi terpimpin dan konstitusional


5. Naskah UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia meliputi pembukaan dan pasal- pasal yang mencakup ....
A. 69 butir ketentuan tanpa penjelasan 
B. 70 butir ketentuan tanpa penjelasan 
C. 71 butir ketentuan tanpa penjelasan 
D. 70 butir ketentuan dengan penjelasan 
E. 71 butir ketentuan dengan penjelasan 


6. Konstitusi yang diputuskan dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 memiliki kekuatan mengikat, artinya ....
A. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat
B. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat namun sementara 
C. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat dan menyeluruh 
D. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat sementara 
E. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum yang bersifat mendesak 


7. Bagian yang terdapat dalam dari konstitusi UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah ....
A. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 35 pasal dan bagian penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat
B. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 36 pasal dan bagian penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 36 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.
C. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 36 pasal dan bagian penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.
D. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 37 pasal dan bagian penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.
E. Mukadimah, batang tubuh yang terdiri atas XV bab dalam 35 pasal dan bagian penutup yang terbagi atas Bab XVI pasal 35 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat.


8. Selain merumuskan UUD Tahun 1945, panitia PPKI dalam rapat juga berhasil menghasilkan beberapa keputusan, salah satu diantaranya adalah ....
A. memilih presiden dan wakil presiden 
B. melahirkan alat kelengkapan negara 
C. menentukan pembagian ilayah Republik Indonesia 
D. membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
E. semua jawaban benar 


9. Fungsi pembentukan KNIP dalam sidang PPKI adalah ....
A. menggantikan peran presiden dan wakil presiden sebelum masa pemilihannya 
B. menjalankan tugas pemerintahan selama belum ada MPR, DPR dan DPA 
C. melakukan tugas kenegaraan berkaitan dengan hukum 
D. membantu presiden dan wakil presiden 
E. menjalankan fungsi pemerintahan di bawah presiden dan wakil presiden 


10. Kabinet pertama Republik Indonesia mulai dilantik pada tanggal ....
A. 19 Agustus 1945
B. 2 September 1945
C. 5 Oktober 1945 
D. 12 Oktober 1945 
E. 13 Oktober 1945 


11. Presiden dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal- pasal Batang Tubuh dan Pasal IV Aturan Peralihan, yang artinya ....
A. Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan di bawah pengawasan KNIP 
B. Presiden bertindak juga sebagai MPR, DPA sekaligus DPR 
C. Presiden tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan 
D. Presiden dapat menjalankan tugas rangkap 
E. Presiden menjalankan pemerintahannya dengan diawasi oleh DPR 


12. Melalui maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, tugas KNIP adalah ....
A. menetapkan Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
B. menjalankan kekuasaan Legislatif 
C. menjalankan kekuasaan yudikatif 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


13. Pembentukan Badan Pekerja KNIP (BP KNIP) pada tanggal 17 Oktober 1945 membuat badan tersebut memiliki kewenangan ....
A. memberhentikan presiden dan wakil presiden 
B. mengawasi jalannya pemerintahan 
C. membentuk DPR dan MPR 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar


14. Isi dari Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945  yang dikeluarkan pemerintah sebagai usul BP KNIP adalah ....
A. pendirian partai politik yang seluas- luasnya 
B. pembentukan DPR 
C. pembentukan MPR 
D. pembentukan DPA 
E. perubahan Batang Tubuh UUD 1945


15. Berikut ini perubahan pada berlakunya UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI adalah ....
A. perubahan istilah yaitu huku dasar menjadi undang- undang dasar 
B. perubahan kata mukadimah menjadi pembukaan 
C. perubahan dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang- undang dasar 
D. diadakannya ketentuan tentang perubahan undang- undang dasar yang sebelumnya tidak ada 
E. semua jawaban benar 


16. Konstitusi RIS resmi berlaku pada tanggal ....
A. 16 Desember 1945 
B. 20 Desember 1945 
C. 24 Desember 1945 
D. 27 Desember 1945 
E. 29 Desember 1945 


17. Dasar hukum pemberlakuan konstitusi RIS adalah ....
A. Kepres RIS No. 45 tanggal 31 Januari 1950
B. Kepres RIS No. 46 tanggal 31 Januari 1950
C. Kepres RIS No. 47 tanggal 31 Januari 1950
D. Kepres RIS No. 48 tanggal 31 Januari 1950
E. Kepres RIS No. 49 tanggal 31 Januari 1950


18. Semasa periode Konstitusi RIS, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi, salah satunya adalah ....
A. penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Wakil Republik Indonesia Serikat di Belanda 
B. penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta 
C. penyerahan kekuasaan dari wakil Belanda Lovink kepada wakil Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Jakarta 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


19. UUD 1945 masih berlaku di masa periode berlakunya UUD RIS  namun hanya di Negara Bagian Republik Indonesia di  .... 
A. Jakarta 
B. Bandung 
C. Bukittinggi 
D. Yogyakarta 
E. Surabaya 


20. Kembalinya Negara- negara Bagian ke dalam NKRI dilakukan pada tanggal ....
A. 17 Agustus 1950 
B. 18 Agustus 1950 
C. 20 Agustus 1950 
D. 21 Agustus 1950 
E. 25 Agustus 1950 


21. Mukadimah yang terdapat pada Konstitusi RIS terdiri atas ....
A. 3 alenia 
B. 4 alenia 
C. 5 alenia 
D. 6 alenia 
E. 7 alenia 


22. Jumlah bab dan pasal yang terdapat pada batang tubuh KOnstitusi RIS atau UUD RIS 1945 adalah ....
A. 6 bab 197 pasal 
B. 7 bab 197 pasal
C. 8 bab 197 pasal 
D. 9 bab 197 pasal
E. 10 bab 197 pasal


23. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan sesuai dengan ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 adalah .... 
A. bentuk negara serikat dan bentuk pemerintahan monarki konstitusional
B. bentuk negara serikat dan bentuk pemerintahan republik 
C. bentuk negara serikat dan bentuk pemerintahan parlementer 
D. bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik  
E. bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik 


24. Sistem pemerintahan dalam UUD RIS 1949 adalah .... 
A. republik 
B. parlementer 
C. konstitusional 
D. kesatuan 
E. monarki 


25. Kepala pemerintahan pada masa UUD RIS 1949 dijabat oleh ....
A. presiden 
B. raja 
C. perdana menteri 
D. menteri 
E. kaisar 


Lanjut ke Bagian Berikutnya yaa...


Tetap Semangat Belajar...

Salam. 
Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia (Bagian I) : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia (Bagian I) : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Comment
Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Adapun prinsip yang dianut dalam demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat yang bersumber dari sila keempat Pancasila. 

Teman- teman, pada bab ini, kita akan belajar Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/ MA/ SMK dalam materi Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia. Submateri ini merupakan bagian dari bab 2 tentang Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. 

Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA


Oya, kalian dapat belajar melalui latihan soal yang disusun berdasarkan buku paket Pendidikan Pancasila terbitan kemendikbudristek tahun 2023. Khususnya untuk submateri ini, teori dapat kalian pelajari di buku paket halaman 33. 


Latihan soal submateri Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia akan saya bagi menjadi tiga part (bagian) mengingat isi materi yang lumayan membutuhkan pemahaman. But, tenang saja, untuk memudahkan, pada setiap akhir post, saya sediakan link atau tautan lanjutan dari latihan soal ini. 

Baik, langsung saja yaa... Berikut latihan soalnya...

Selamat Belajar...

Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia (Bagian I) : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA/ MA/ SMK Semester Ganjil Bab 2 Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

1. Kebebasan berdemokrasi yang menyangkut kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran baik secara lisan dan tulisan merupakan salah satu bentuk kebebasan di Indonesia yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tepatnya pada pasal ....
A. 27 
B. 28 
C. 29 
D. 30 
E. 31 


2. Isi dari pasal 28 E ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas ....
A. kebebasan mengeluarkan pendapat 
B. kebebasan dalam berkumpul 
C. kebebasan dalam berserikat 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


3. Nilai- nilai demokrasi yang terjabar dari nilai- nilai Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ....
A. pertama 
B. kedua 
C. ketiga 
D. keempat 
E. ketiga dan keempat 


4. Esensi dari sebuah demokrasi dalam suatu negara adalah ....
A. kekuatan pemerintahan 
B. kebijakan pemerintah 
C. kedaulatan rakyat 
D. kekuatan militer 
E. kekayaan negara 


5. Unsur utama dalam demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah ....
A. persatuan dan kesatuan 
B. Ketuhanan 
C. kemanusiaaan 
D. keadilan 
E. musyawarah mufakat 


6. Prinsip musyawarah mufakat dalam Pancasila bersumber dari sila ....
A. pertama 
B. kedua 
C. ketiga 
D. keempat 
E. kelima 


7. Inti dari prinsip musyawarah mufakat adalah ....
A. pemerolehan keputusan berdasarkan suara terbanyak 
B. mencapai suatu keputusan berdasarkan kesepakatan bersama 
C. mencari hasil keputusan dengan perdebatan 
D. menyelesaikan permasalahan dengan cara damai 
E. memutuskan hasil dengan menghindari masalah lainnya 


8. Konsep demokrasi Indonesia merupakan salah satu jenis dari teori demokrasi konsensus, artinya ....
A. menekankan pada konsensus daripada oposisi 
B. lebih merangkul daripada memusuhi 
C. lebih baik berkoalisi daripada demokrasi lima puluh plus satu 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


9. Bangsa Indonesia telah melaksanakan praktik demokrasi sejak dahulu. Contoh praktik demokrasi yang dilakukan sejak zaman dahulu adalah ....
A. rembug desa di Jawa 
B. kerapatan adat nagari di Sumatra Barat 
C. riungan di Jawa Barat 
D. tudung sipulung di Sulawesi Selatan 
E. semua jawaban benar 


10. Sebelum adanya amandemen, ketentuan demokrasi Pancasila diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh ....
A. MPR 
B. Presiden 
C. DPR 
D. Mahkamah Konstitusi 
E. Mahkamah Agung 


11. Setelah amandemen dilakukan, menurut pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ....
A. Keputusan Presiden 
B. Keputusan Pemerintah 
C. Undang Undang 
D. Perppu 
E. Undang- Undang Dasar 


12. Salah satu bentuk konstitusi yang memuat ketentuan demokrasi di Indonesia dituangkan dalam Konstitusi RIS Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2). Menurut pasal 1 ayat (1), Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat merupakan suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk ....
A. serikat 
B. kesatuan 
C. federasi 
D. liberal 
E. komunis 


13. Menurut konstitusi RIS Pasal 1 ayat (2), kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama- sama dengan ....
A. DPR 
B. DPR dan senat 
C. MPR 
D. menteri dan DPR 
E. menteri dan senat 


14. Berdasarkan UUDS 1950 pasal 1 ayat (1), Republik Indonesia serikat yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokratis yang berbentuk ....
A. serikat 
B. kesatuan 
C. federasi 
D. liberal 
E. komunis


15. Menurut UUDS 1950 Pasal 2 ayat (2), kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama- sama dengan ....
A. DPR 
B. DPR dan senat 
C. MPR 
D. menteri dan DPR 
E. menteri dan senat 


16. Salah satu indikator bahwa Indonesia telah menerapkan sistem demokratis dimana semua pemegang jabatan dipilih rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan, perilaku, dan kebijakan yang diambil oleh rakyat. Indikator yang dimaksud adalah ....
A. akuntabilitas 
B. fleksibilitas 
C. kontinuitas 
D. kredibilitas 
E. visibilitas 


17. Dalam demokrasi di Indonesia, terdapat indikator yang berkenaan dengan rotasi kekuasaan, artinya ....
A. pergantian pemimpin kapan saja dapat dilakukan 
B. pergantian pemegang jabatan dilakukan secara teratur dan damai 
C. tidak ada pergantian pemegang jabatan 
D. pergantian pemegang jabatan melalui aksi demonstrasi 
E. pergantian pemegang jabatan dilakukan secara tertutup 


18. Rekruitmen politik yang terbuka dalam sistem demokratis artinya ....
A. semua orang memiliki peluang yang sama dalam mengisi kekosongan jabatan
B. tidak semua orang memiliki peluang yang sama dalam mengisi kekosongan jabatan 
C. hanya golongan tertentu yang dapat mengisi kekosongan jabatan
D. kekosongan jabatan diisi oleh kerabat dari pemegang jabatan sebelumnya
E. kekosongan jabatan dibiarkan saja sampai waktu yang ditentukan 


19. Wujud pelaksanaan rotasi kepemimpinan yang memberikan peluang bagi semua orang yang memenuhi persyaratan untuk memiliki hak dipilih maupun memilih secara bebas tanpa ada paksaan adalah ....
A. rapat
B. debat akbar 
C. pemilu 
D. rapat tertutup 
E. sidang terbuka 


20. Setiap orang berhak untuk dipenuhi hak- hak dasarnya secara bebas. Contoh dari hak dasar adalah ....
A. hak berpendapat 
B. hak berserikat dan berkumpul 
C. hak menikmati pers secara bebas 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


Lanjut ke Bagian Berikutnya ya...


Tetap Semangat Belajarnya...

Semoga Bermanfaat. 
Subscribe to: Posts (Atom)

Formulir Kontak