.png "Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka")
Ada beracam- macam bentuk hukum di negara Indonesia seperti undang- undang
dasar, undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya.
Berbagai bentuk hukum tersebut tersusun atas sebuah tata urutan perundang-
undangan.
.png)
|
|
Pendidikan Pancasila |
Teman- teman, pada submateri ini, akan kita pelajari melalui latihan soal
sebuah materi Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK tentang Produk dan
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Submateri ini merupakan bagian dari
materi Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum.
Oya, buat teman- teman yang belum mempelajari materi sebelumnya, baiknya
dibuka tulisan saya sebelumnya yaa...
Materi Sebelumnya :
Terdapat 29 soal plus jawaban yang dapat dipelajari sebagai bagian belajar
materi Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK di semester ganjil ini.
Adapun sumber materi merujuk pada buku paket Pendidikan Pancasila kelas 10
SMA/ MA/ SMK Kurikulum Merdeka terbitan kemendikbudristek halaman 100.
Baik, langsung saja yaa... Berikut latihan soalnya...
Selamat belajar...
Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan : Latihan Soal Asesmen
Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun
Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka
D. Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
1. Teori stufenbau des recht atau the hierarchy of norms yang dikemukakan oleh
Hans Kelsen mneytakan bahwa legalitas suatu peraturan perundang- undangan
dapat dilihat dari ....
A. sumber peraturan perundang- undangan
B. tujuan dari peraturan perundang- undangan tersebut dibuat
C. hierarki peraturan perundang- undangan
D. dasar peraturan perundang- undangan
E. isi atau materi peraturan perundang- undangan
2. Pernyataan yang tepat tentang hierarki peraturan perundang- undangan
menurut Hans Kelsen adalah ....
A. peraturan perundang- undangan yang lebih rendah harus bersumber dari
peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
B. isi atau materi peraturan perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh
menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih
tinggi
C. tujuan dari penyusunan peraturan perundang- undangan baik yang lebih rendah
maupun lebih tinggi harus berpihak pada kepentingan menyeluruh rakyat
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
3. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara Indonesia
merupakan negara yang berdasar ....
A. demokrasi
B. hukum
C. kesatuan
D. agama
E. serikat
4. Perhatikan Sumber- sumber hukum berikut ini,
(1) Peraturan Presiden
(2) Peraturan Pemerintah
(3) Perda Provinsi
(4) Perda Kabupaten
(5) Ketetapan MPR
(6) Undang - Undang
(7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
(8) UUD NRI Tahun 1945
Urutan tata perundang- undangan yang benar berdasar Pasal 7 ayat (1) UU Nomor
12 Tahun 2011 yang digubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 adalah ....
A. 8 - 5 - 6 - 7 - 2 - 1 - 3 - 4
B. 8 - 5 - 6 - 7 - 1 - 2 - 3 - 4
C. 8 - 5 - 6 - 1 - 2 - 7 - 3 - 4
D. 8 - 5 - 6 - 1 - 7 - 2 - 3 - 4
E. 8 - 5 - 1 - 6 - 2 - 7 - 3 - 4
5. Peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang- undangan adalah
....
A. Peraturan pemerintah
B. UUD NRI Tahun 1945
C. Peraturan Presiden
D. Undang- Undang
E. Ketetapan MPR
6. Dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan,
maka peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip dalam
hierarki peraturan perundang- undangan ....
A. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori
B. Lex Specialis Derogat Legi Generali
C. Lex Posteriori Derogat Legi Priori
D. ubi societas ibi ius
E. ius constitutum
7. Dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka
peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
Pernyataan ini sesuai dengan prinsip dalam hierarki peraturan perundang-
undangan ....
A. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori
B. Lex Specialis Derogat Legi Generali
C. Lex Posteriori Derogat Legi Priori
D. ubi societas ibi ius
E. ius constitutum
8. Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru
mengesampingkan peraturan lama. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip dalam
hierarki peraturan perundang- undangan ....
A. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori
B. Lex Specialis Derogat Legi Generali
C. Lex Posteriori Derogat Legi Priori
D. ubi societas ibi ius
E. ius constitutum
9. UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu jenis peraturan perundang- undangan
yang ada di Indonesia. Peraturan tersebut ditetapkan oleh ....
A. MPR
B. PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945
C. DPR dan Presiden
D. Presiden
E. MPR dan Presiden
10. Perubahan UUD atau amandemen UUD hanya boleh ditetapkan/ disahkan oleh
pihak yang berwenang yaitu ....
A. MPR
B. PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945
C. DPR dan Presiden
D. Presiden
E. MPR dan Presiden
11. Rancangan Undang - undang hanya ditetapkan atau disahkan oleh ....
A. MPR
B. PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945
C. DPR dan Presiden
D. Presiden
E. MPR dan Presiden
12. Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang- undang) merupakan jenis
peraturan perundang- undangan oleh presiden dalam hal ....
A. adanya permaslaahan penting dan genting karena belum ada payung
hukumnya
B. aturan yang menyangkut kepentingan hukum
C. hak asasi manusia
D. bentuk dasar negara
E. penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
13. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh presiden dengan tujuan ....
A. menetapkan rancangan UU yang baru
B. adanya permasalahan genting dan mendesak
C. menjalankan UU sebagaimana mestinya
D.menyelenggarakan kegiatan negara
E. mengatur otonomi daerah
14. Peraturan Presiden merupakan jenis peraturan perundang- undangan yang
ditetapkan oleh presiden dengan tujuan ....
A. menjalankan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dalam
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan
B. adanya permasalahan genting dan mendesak
C. menjalankan UU sebagaimana mestinya
D.menyelenggarakan kegiatan negara
E. mengatur otonomi daerah
15. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/
Kota menjadi peraturan perundang- undangan yang berisikan materi dengan
tujuan ....
A. menjalankan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dalam
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan
B. adanya permasalahan genting dan mendesak
C. menjalankan UU sebagaimana mestinya
D.menyelenggarakan kegiatan negara
E. mengatur otonomi daerah dan membantu kondisi khusus daerah dan/atau
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi
16. Rujukan utama penyusunan segala peraturan perundang- undangan di Indonesia
adalah ....
A. Pancasila
B. UUD NRI Tahun 1945
C. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
D. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
E. Kitab Suci Agama
17. Harmonisasi peraturan perundang- undangan memiliki fungsi mencegah dan
mengatasi disharmonisasi hukum. Hal ini bertujuan menjamin proses pembentukan
rancangan undang- undang yang sifatnya ....
A. kaku
B. fleksibel
C. taat asas
D. rigid
E. dinamis
18. Sinkronisasi peraturan perundang- undangan perlu dilakukan karena adanya
beberapa dinamika hukum sebagai penyebabnya. Dinamika hukum tersebut adalah
....
A. perencanaan dan kebijakan pembangunan hukum di tingkat pusat dan daerah
harus sinkron
B. adanya suatu perundang-undangan baru yang menjadi penyebab beberapa produk
hukum menjadi tidak sinkron
C. adanya ketetapan yang lemah di mata hukum pada tingkat daerah yang
membutuhkan sinkronisasi
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
19. Sinkronisasi dapat berlaku vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi secara
vertikal berlaku untuk kesesuaian peraturan perundang- undangan yang sifatnya
....
A. berada di atasnya
B. berada di bawahnya
C. sejajar
D. tidak tetap
E. selalu berubah
Lanjutan soal nomor 20 sampai 29 di Halaman berikutnya yaa...
>>>> Halaman 2
Tetap semangat belajarnya.
Terima kasih sudah berkunjung dan belajar bersama kami. Silahkan tinggalkan komentar dengan nama dan url lengkap. Penyisipan link dalam kolom komentar tidak diperkenankan yaa...
Sekali lagi, terima kasih...
EmoticonEmoticon