Ahzaa.Net: Soal SMA
Dinamika Kelahiran Pancasila (Part II) : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Kurikulum Merdeka

Dinamika Kelahiran Pancasila (Part II) : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Kurikulum Merdeka

Comment
Teman- teman, kita lanjutkan lagi yaa belajarnya untuk submateri Dinamika Kelahiran Pancasila pada materi Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa. Oya, buat kalian yang mau lanjutkan untuk berlatih soal berikut, baiknya dikerjakan dahulu yaa latihan sebelumnya 

Tradisi dan Budaya Masyarakat di Sekitarku

Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya.
Selamat belajar...

Dinamika Kelahiran Pancasila (Part II) : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Kurikulum Merdeka

Bagian 3, Dinamika dalam Pengesahan Pancasila

1. Posisi Jepang semakin terhimpit dalam perang Asia- Pasifik setelah kabar yang tersebar dan diterima oleh para tokoh kemerdekaan. Salah satu peristiwa yang menandai terdesaknya Jepang dalam perang adalah ....
A. Peristiwa Pearl Harbour 
B. dijatuhkannya bom atom di Hiroshima 6 Agustus 1945 
C. kekalahan Jepang di perang semenanjung Korea 
D. jatuhnya Vietnam ke tangan sekutu 
E. kemenangan sekutu di perang dunia II 


2. Pengumuman pembentukan sebuah pantia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dlakukan oleh pemerintah Jepang di masa genting. Perwira tinggi Jepang yang ditugaskan untuk hal tersebut adalah ....
A. Laksamana Maeda 
B. Hisaichi Terauchi 
C. Tokonomi Tokuzi 
D. Matuura Mitokiyo 
D. Itagaki Masamitu 


3. Pengumuman pembentukan panitia untuk persiapan kemerdekaan dilakukan oleh pemerintahan kolonial Jepang pada tanggal ....
A. 5 Agustus 1945 
B. 6 Agustus 1945 
C. 7 Agustus 1945 
D. 8 Agustus 1945 
E. 9 Agustus 1945 


4. Keanggotaan PPKI diumumkan oleh pemerintah kolonial Jepang dengan anggota sebanyak 21 orang pada tanggal ....
A. 8 Agustus 1945 
B. 9 Agustus 1945 
C. 10 Agustus 1945 
D. 11 Agustus 1945 
E. 12 Agustus 1945


5. Selain mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia, PPKI juga memiliki tugas lain yaitu ....
A. menyusun UUD Negara 
B. memilih calon pemimpin negara 
C. merumuskan dasar negara 
D. meyakinkan rakyat di tanah air terkait kemerdekaan yang akan segera diproklamasikan 
E. menyampaikan kepada rakyat tentang kekalahan Jepang 


6. Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal ....
A. 12 Agustus 1945 
B. 13 Agustus 1945 
C. 14 Agustus 1945 
D. 15 Agustus 1945 
E. 16 Agustus 1945


7. Tanggapan para pemuda atas kekosongan kekuasaan (vacuum of power) selepas Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu adalah ....
A. menunggu keputusan dari pemerintah militer Jepang di Indonesia 
B. mengadakan rapat dengan tokoh- tokoh PPKI 
C. mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan 
D. menunggu pendudukan sekutu 
E. memproklamasikan kemerdekaan 


8. Hasil yang ditetapkan oleh para pemuda dalam rapat tanggal 15 Agustus 1945 malam di Jl. Pegangsaan Timur, Jakarta adalah ....
A. menunggu janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia 
B. mendesak Soekarno - Hatta memproklamasikan kemerdekaan 16 Agustus 1945 
C. mempertimbangkan untuk memproklamasikan kemerdekaan sendiri 
D. menunggu keputusan dari pihak pemerintah militer Jepang 
E. menyusun kekuatan untuk menanggulangi ancaman baru dari sekutu 


9. Tokoh pemuda yang memimpin rapat tanggal 15 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur , Jakarta adalah ....
A. Darwis 
B. Wikana 
C. Chaeroel Saleh 
D. Soekarno 
E. Sayuti Melik 


10. Tokoh pemuda yang diutus untuk menemui Soekarno Hatta dan menyampaikan desakan pemuda agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada 16 Agustus 1945 adalah ....
A. Sayuti Melik dan Darwis 
B. Wikana dan Darwis 
C. Chaeroel Saleh dan Wikana 
D. Wikana dan Sayuti Melik 
E. Sukarni dan Sayuti Melik 


11. Salah satu alasan penolakan Soekarno- Hatta terhadap tuntutan para pemuda yang mendesak proklamasi dilaksanakan sesegera mungkin adalah ....
A. pertimbangan kekuatan Jepang yang masih ada di Indonesia 
B. pertimbangan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibahas dengan para anggota PPKI yang telah terbentuk 
C. ketakutan akan serangan susulan terhadap bangsa Indonesia 
D. kerapuhan kekuatan dari bangsa Indonesia untuk menghadapi Jepang meskipun mereka telah menyerah 
E. waktu yang dipertimbangkan kurang tepat untuk melaksanakan proklamasi 


12. Hasil dari rapat para pemuda terkait penolakan Soekarno - Hatta dalam melaksanakan proklamasi yang dilakukan di Jalan Cikini No. 71 Jakarta tanggal 16 Agustus 1945 adalah ....
A. mendeklarasikan kemerdekaan tanpa Soekarno Hatta 
B. mengamankan Soekarno Hatta ke luar Jakarta 
C. memproklamasikan kemerdekaan dengan atau tanpa Soekarno Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 
D. mempelajari bahwa kemerdekaan dapat dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 
E. menemui pihak Jepang untuk mendukung upaya kemerdekaan 


13. Tempat yang dipilih para pemuda untuk mengamankan Soekarno Hatta agar terbebas dari pengaruh Jepang adalah ....
A. Cirebon 
B. Sukabumi 
C. Rengasdengklok 
D. Bogor 
E. Bandung 


14. Aksi mengamankan Sukarno Hatta yang dilakukan oleh para pemuda keluar Jakarta ditujukan untuk ....
A. membebaskan kedua tokoh dari pengaruh Jepang 
B. menekan agar kedua tokoh bersedia memproklamasikan kemerdekaan 
C. memproklamasikan kemerdekaan di luar kota Jakarta 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


15. Tokoh golongan tua yang mengetahui tentang aksi golongan muda dan membawa kembali Soekarno Hatta kembali ke Jakarta adalah ....
A. Achmad Soebardjo
B. Muhammad Yamin 
C. Radiman Wedyodiningrat 
D. KH. Mas Mansyur 
E. H. Agus Salim 


16. Kesepakatan yang dihasilkan golongan tua dengan golongan muda sekembalinya rombongan Sukarno Hatta ke Jakarta dari Rengasdengklok adalah ....
A. memproklamasikan kemerdekaan sesuai keputusan PPKI 
B. memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 17 Agustus 1945 
C. mengikuti arahan dari golongan tua 
D. menunggu keputusan dari Jepang 
E. memproklamasikan kemerdekaan pada malam sekembalinya rombongan ke Jakarta 


17. Salah satu alasan dipilihnya rumah seorang perwira tinggi angkatan Laut Jepang sebagai tempat perumusan naskah proklamasi adalah ....
A. keamanan 
B. kedekatan hubungan tadashi Maeda dengan Ahmad Subarjo dan Moh Hatta 
C. letaknya dekat rumah Soekarno
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


18. Berikut ini orang Jepang yang hadir dalam perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah ....
A. Laksamana Tadashi Maeda 
B. Shigetada Nishijima 
C. Tomegoro Yoshizumi 
D. Miyoshi 
E. semua jawaban benar 


19. Mohammad Hatta dipersilahkan sebagai penyusun teks proklamasi. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah ....
A. Mohammad Hatta memiliki kemampuan dalam berbahasa yang baik 
B. Mohammad Hatta memiliki pengalaman dalam berorganisasi 
C. Mohammad Hatta berkemampuan untuk negosiasi 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


20. Dalam teks proklamasi, kalimat "Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia" diambil dari Piagam Jakarta alenia ....
A. pertama 
B. kedua 
C. ketiga 
D. keempat 
E. pertama dan keempat 


21. Kalimat kedua proklamasi yang berbunyi "Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja merupakan pemikiran dari ....
A. Ahmad Subardjo 
B. Soekarno 
C. Mohammad Hatta 
D. Muhammad Yamin 
E. Soekarni dan Mohammad Hatta 


22. Soekarno memilih halaman depan kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta sebagai tempat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan alasan ....
A. mampu menampung banyak orang 
B. keamanan 
C. strategis dari arah manapun 
D. dapat dijangkau semua orang 
E. semua jawaban benar 


23. Sidang pertama PPKI dilakukan pada tanggal ....
A. 18 Agustus 1945 
B. 19 Agustus 1945 
C. 20 Agustus 1945 
D. 21 Agustus 1945 
E. 22 Agustus 1945 


24. Hasil yang dicapai dalam sidang PPKI yang pertama adalah ....
A. mengesahkan UUD NRI Tahun 1945 
B. memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden 
C. membentuk Komite Nasional yang membantu tugas presiden sebelum adanya DPR dan MPR 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


25. Hasil yang dicapai dalam sidang PPKI yang kedua tanggal 19 Agustus 1945 adalah ....
A. membagi wilayah Indonesia atas 8 provinsi 
B. membentuk Komite Nasional di daerah
C. menetapkan 12 departemen atau kementrian sekaligus menterinya
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


26. Hasil yang dicapai dalam sidang PPKI yang kedua tanggal 22 Agustus 1945 adalah ....
A. membentuk Partai Nasional Indonesia
B. membentuk Komite Nasional
C. membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar


27. Sidang PPKI dipandang sebagai sidang yang terpenting dan bersejarah. Alasan yang mendasari hal ini adalah ....
A. pada sidang pertama ditetapkan UUD NRI Tahun 1945 
B. pada sidang pertama ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara 
C. pada sidang pertama dipilih presiden dan wakil presiden yang pertama 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar


28. Dalam rancangan Pembukaan UUD NRI terdapat pembahasan penting yang terkait kalimat pada sila pertama yang berbunyi Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja yang kemudian diganti dengan kalimat Ketoehanan Jang Maha Esa. Hal itu semata- mata dilakukan untuk ....
A. menjamin kemerdekaan beragama masyarakat Indonesia 
B. menerapkan toleransi yang tinggi 
C. mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan lain 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar


Semoga Bermanfaat 

Salam. 
Dinamika Kelahiran Pancasila : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Kurikulum Merdeka

Dinamika Kelahiran Pancasila : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Kurikulum Merdeka

Comment
Proses perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari cengkraman penjajah memasuki babak baru. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai peristiwa yang membuat kemerdekaan bangsa Indonesia dapat dilaksanakan. 

Teman- teman, pada bagian latihan soal ini, kita akan belajar tentang dinamika kelahiran Pancasila sebagai salah satu sub materi dalam mapel Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa. 

Perangkat Pembelajaran Pendidikan Pancasila SMP
Latihan soal ini merupakan suplemen dari materi di buku paket Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK terbitan Kemendikbudristek. 

Latihan soal juga dapat dijadikan sumber atau referensi tambahan untuk menghadapi asesmen sumatif harian, asesmen sumatif tengah semester maupun asesmen sumatif akhir semester. 

Oya, kembali lagi tentang materi yang di bahas berikut melalui latihan soal. Untuk memudahkan dalam belajar, pada submateri kedua ini tentang Dinamika Kelahiran Pancasila, akan saya bagi menjadi dua bagian latihan soal. Jadi lanjutan soal berikut ini akan saya posting di tulisan berikutnya. But, jangan khawatir, latihan soal saling berurutan kok...

Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

Selamat belajar...

Dinamika Kelahiran Pancasila : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Kurikulum Merdeka

Submateri 
1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama
2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila 

1. Salah satu tujuan Jepang untuk membentuk BPUPK (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) adalah ....
A. memperluas wilayah pendudukan di Indonesia 
B. mendapatkan dukungan bangsa Indonesia sehingga mampu memenangkan perang Asia Timur Raya 
C. memudahkan koordinasi antarwilayah di Indonesia 
D. menepati janji mereka untuk melepaskan Indonesia dan memerdekakannya 
E. mempersiapkan segala sesuatu apabila Jepang kalah di Perang Asia Pasifik 


2. Jepang memberikan pengumuman akan rencana mereka untuk membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPK) ketika memperingati Pembangunan Djawa Baroe tanggal ....
A. 28 Februari 1945 
B. 1 Maret 1945 
C. 25 Maret 1945 
D. 1 April 1945 
E. 2 April 1945 


3. BPUPK atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dibentuk oleh Jepang dengan tugas ....
A. menyusun dasar negara 
B. mempersiapkan kemerdekaan bagi negara Indonesia 
C. menyelidiki atau menyusun hal- hal yang penting bagi negara Indonesia 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar


4. Pernyataan yang tepat tentang berdirinya BPUPK adalah ....
A. BPUPK berdiri tanggal 29 April 1945 
B. BPUPK berdiri tanggal 1 Maret 1945
C. BPUPK berdiri atas prakarsa tokoh Indonesia 
D. BPUPK dibentuk atas desakan sekutu kepada Jepang 
E. BPUPK dibentuk atas janji Jepang yang ingin memerdekakan Indonesia saat pertama kali menduduki wilayah 


5. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dilakukan tanggal 29 April 1945 tidak dibentuk oleh seluruh pemerintahan militer di Indonesia, namun dilakukan oleh Pemerintahan Angkatan Darat ke-16 Jepang yang berwenang di wilayah ....
A. Sulawesi dan Kalimantan 
B. Maluku dan Kalimantan 
C. Sulawesi, Kalimantan dan Maluku 
D. Jawa dan Madura 
E. Jawa, Madura dan Bali 




6. Pembentukan BPUPK untuk wilayah Sumatra dilakukan olej Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 Jepang pada tanggal ....
A. 29 April 1945 
B. 1 Juli 1945 
C. 25 Juli 1945 
D. 30 Juli 1945 
E. 1 Agustus 1945 


7. Jepang melalui Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) tidak pernah mendirikan BPUPK untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di wilayah ....
A. Bali dan Nusa Tenggara 
B. Sulawesi dan Kalimantan 
C. Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan 
D. Sulawesi, Kalimantan dan Maluku 
E. Kalimantan, Maluku dan Papua 


8. Salah satu kelompok keanggotaan BPUPK yang terdiri atas residen, bupati, walikotan, kepala kantor, guru adalah ....
A. kelompok birokrat 
B. kelompok independen 
C. kelompok ulama 
D. kelompok nasionalis 
E. kelompok perwakilan Jepang 


9. Para pengacara, pengusaha, wartawan dalam keanggotaan BPUPK tergabung dalam ....
A. kelompok birokrat 
B. kelompok independen 
C. kelompok ulama 
D. kelompok nasionalis 
E. kelompok perwakilan Jepang


10. Barisan para pemuka agama Islam dalam keanggotaan BPUPK  tergabung dalam ....
A. kelompok birokrat 
B. kelompok independen 
C. kelompok ulama 
D. kelompok nasionalis 
E. kelompok perwakilan Jepang


11. Jumlah anggota keturunan asing yang berasal dari etnis Tionghoa dalam keanggotaan BPUPK adalah ....
A. 1 
B. 2 
C. 3
D. 4 
E. 5 


12. Jumlah anggota keturunan asing yang berasal dari etnis Arab dalam keanggotaan BPUPK adalah ....
A. 1 
B. 2 
C. 3
D. 4 
E. 5 


13. Jumlah anggota keturunan asing yang berasal dari Eropa dalam keanggotaan BPUPK adalah ....
A. 1 
B. 2 
C. 3
D. 4 
E. 5 


14. Jumlah anggota perwakilan Jepang sebagai anggota istimewa termasuk Itjibangase Yosio dalam keanggotaan BPUPK adalah ....
A. 5 
B. 7 
C. 8
D. 10 
E. 11 



15. Peran anggota istimewa dari Jepang dalam sidang- sidang BPUPK yang diadakan adalah ....
A. penanggung jawab 
B. pengamat 
C. peneliti 
D. pengawas 
E. pengarah 


16. Dua anggota perempuan yang masik dalam BPUPK adalah ....
A. Maria Oelfa Santoso dan R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito
B. S.K. Trimurti dan Rasuna Said 
C. Andi Depu dan Maria Walanda Maramis
D. Ny. Kartowiyono dan Ny. Susilowati
E. Ny. Suwarni dan Ny. Sri Mangunsarkoro


17. Tokoh yang berperan sebagai kaico (ketua) dalam BPUPK adalah ....
A. R.P Soeroso 
B. dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
C. R. Abikoesno Tjokrosoejoso
D. Prof. Dr. R. Asikin Widjajakoesoema
E. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo


18. Dua orang wakil ketua (fuku kaiso) BPUPK adalah ....
A. R.P. Soeroso dan Itjibangase Yosio
B. R. Abikoesno Tjokrosoejoso dan dan Itjibangase Yosio
C. Soekarno dan Itjibangase Yosio
D. Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat
 dan Itjibangase Yosio
E. Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro dan Itjibangase Yosio


19. Sidang BPUPK mengadakan dua kali sidang. Pada sidang pertama yang digelar tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 membahas tentang ....
A. dasar negara 
B. rancangan undang- undang dasar 
C. pemilihan presiden dan wakil presiden 
D. penentuan proklamasi kemerdekaan 
E. susunan pemerintahan 


20. Pada sidang BPUPK yang kedua yang berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, pembahasan difokuskan pada ....
A. dasar negara 
B. rancangan undang- undang dasar 
C. pemilihan presiden dan wakil presiden 
D. penentuan proklamasi kemerdekaan 
E. susunan pemerintahan 


21. Semangat kebangsaan yang diikrarkan dalam Kongres Pemuda II Tahun 1928 telah meresap ke dalam setiap cara pandang anggota BPUK. Hal ini dibuktikan oleh ....
A. perdebatan sengit ketika sidang karena adanya berbagai perbedaan 
B. rasa saling menghargai terhadap perbedaan pendapat dalam sidang 
C. rasa individualisme yang kuat dalam mengemukakan pendapat 
D. keinginan yang kuat dalam mempertahankan pendapat masing- masing 
E. pematahan argumen dalam setiap gagasan yang disampaikan 


22. Secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK, gagasan tentang dasar negara diterima pada tanggal 1 Juni 1945. Dasar negara tersebut dikemukakan oleh tokoh pendiri bangsa ....
A. Muhammad Yamin 
B. Prof. Dr. Soepomo 
C. Ir Soekarno 
D. R.A.A. Wiranatakoesoema 
E. Moh. Hatta 


23. Tujuan pembentukan panitia delapan sebagai lanjutan dari keputusan sidang pertama BPUPK adalah ....
A. penyusunan tentang rumusan dasar negara dari pidato Soekarno dan usulan ajuan anggota BPUPK 
B. pembentukan anggota BPUPK yang lebih ringkas dan sederhana
C. perumusan undang- undang dasar negara
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


24. Perhatikan tokoh- tokoh berikut ini, 
(1) Sukarno,
(2) Mohammad Hatta,
(3) R. Otto Iskandar Dinata,
(4) K.H. A. Wachid Hasjim,
(5) Mohammad Yamin,
(6) Ki Bagoes Hadikoesoemo,
(7) M. Soetardjo Kartohadikoesoemo,
(8) H. Agoes Salim
(9) A.A. Maramis

Tokoh yang tidak termasuk dalam panitia delapan ditunjukkan oleh nomor ....
A. 4
B. 5 
C. 7 
D. 8 
E. 9 


25. Menindaklanjuti keputusan sidang pertama BPUPK, Soekarno kemudian menyelenggarakan rapat pada tanggal 18 sampai 21 Juni 1945. Pada rapat tersebut, jumlah anggota Chuo Sangi In dalam sidang sebanyak .... 
A. 25 orang 
B. 27 orang 
C. 31 orang 
D. 32 orang 
E. 37 orang 


26. Tokoh yang mengemukakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilahirkan oleh bangsa sendiri sehingga bukan dianggap sebagai pemberian hadiah dari Jepang atau dari manapun adalah ....
A. dr. Boentaran Martoatmodjo
B. Abikusno
C. Dasaad
D. Djenal Asikin Widjajakoesoema
E. Soetardjo Kartohadikoesoemo


27. Penggantian panitia delapan oleh panitia sembilan dilakukan oleh Soekarno dengan tujuan ....
A. menghadirkan komposisi pemikiran perumus dasar negara yang lebih mewakili pemikiran- pemikiran yang berkembang di antara anggota BPUPK 
B. menghasilkan keputusan yang searah dengan dasar negara Indonesia 
C. memudahkan dalam koordinasi antaranggota 
D. mengembangkan kerangka gagasan yang lebih terarah dan sesuai dengan cita- cita bangsa 
E. menciptakan kondisi yang lebih efektif dalam rapat 


28. Pertamuan pertama Panitia Sembilan yang dibentuk oleh Soekarno dilaksanakan di ....
A. Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta
B. Rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat
C. Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya No. 31, Jakarta Pusat
D. Gedung Radio Republik Indonesia 
E. Rumah Rengasdengklok 


29. Perdebatan antaranggota Panitia Sembilan terjadi dalam rapat rumusan pembukaan undang- undang dasar negara. Perdebatan tersebut terjadi dalam hal ....
A. bentuk pemerintahan 
B. pemilihan presiden dan wakil presiden 
C. usulan agar Islam menjadi dasar negara 
D. sistem pemerintahan 
E. tujuan negara Indonesia 


30. Beberapa tokoh turut menamakan rancangan pembukaan Undang- Undang Dasar. Salah satu tokoh yang menamakan rancangan UUD tersebut dengan nama Mukadimah adalah ....
A. Soekarno 
B. Muhammad Yamin
C. Abdoel Kahar Moezakir
D. H. Agoes Salim 
E. Ahmad Subardjo 


31. Gentlemen’s Agreement merupakan salah satu penamaan rancangan pembukaan Undang- undang Dasar dari seorang tokoh yang bernama ....
A. Ahmad Subardjo
B. Muhammad Yamin
C. Abdoel Kahar Moezakir
D. H. Agoes Salim 
E. Soekiman


32. Nama Piagam Jakarta sebagai penamaan rancangan pembukaan Undang- undang Dasar dari tokoh ....
A. Ahmad Subardjo
B. Muhammad Yamin
C. Abdoel Kahar Moezakir
D. H. Agoes Salim 
E. Soekiman


33. Pembacaan rumusan naskah rancangan pembukaan UUD NRI 1945 yang disepakati oleh Panitia Sembilan dibacakan pada permulaan sidang BPUPK kedua pada tanggal ....
A. 10 Juli 1945 
B. 18 Juli 1945 
C. 19 Juli 1945 
D. 25 Juli 1945 
E. 26 Juli 1945 


34. Pernyataan tentang kemerdekaan yang didasari oleh pengalaman bangsa Indonesia selama ratusan tahun terdapat pada bagian naskah Rancangan Pembukaan UUD NRI 1945 bagian ....
A. pertama 
B. kedua 
C. ketiga 
D. keempat 
E. ketiga dan keempat 


35. Hasil dari tuntutan kemerdekaan bangsa Indonesia terdapat pada bagian naskah Rancangan Pembukaan UUD NRI 1945 bagian ....
A. pertama 
B. kedua 
C. ketiga 
D. keempat 
E. ketiga dan keempat 


36. Pernyataan tentang pembentukan pemerintahan negara Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tugas- tugas yang menyertainya terdapat pada bagian naskah Rancangan Pembukaan UUD NRI 1945 bagian ....
A. pertama 
B. kedua 
C. ketiga 
D. keempat 
E. ketiga dan keempat 


37. Sidang kedua BPUPK yang ditutup pada tanggal 17 Juli 1945 menyepakati tentang ....
A. rancangan batang tubuh UUD NRI 1945 
B. Piagam Jakarta 
C. bentuk negara Indonesia 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


Latihan soal di atas masih akan berlanjut ke bagian kedua yaa teman- teman.. Silahkan buka pada tulisan berikut ini, 

Next Materi : 

Semoga Bermanfaat 

Salam..
Gagasan - Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara; Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Kurikulum Merdeka

Gagasan - Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara; Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Kurikulum Merdeka

Comment
Sidang BPUPK yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 telah melahirkan berbagai pemikiran para pendiri bangsa berkaitan dengan dasar negara Indonesia merdeka. 

Pendidikan Pancasila

Meskipun gagasan yang disampaikan oleh tokoh- tokoh tersebut berbeda, namun pada intinya, terdapat kemiripan antara satu dengan lainnya. 

Soekarno sebagai salah satu tokoh yang mengemukakan gagasannya, memberikan pandangan atas dasar negara sehingga menjadi pertanda lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang tersebut. 

Nah, materi di atas merupakan materi Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK yang dapat dipelajari pada buku paket Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Kurikulum Merdeka. 

Teman- teman, pada post ini, kita akan belajar materi tersebut melalui latihan soal. Latihan soal dapat digunakan untuk mengahdapi asesmen suamtif harian, asesmen sumatif tengah semester dan asesmen sumatif akhir semester. Untuk memudahkan dalam belajar, teman- teman dapat pelajari dahulu materi pada buku paket kemudian lanjutkan melalui latihan soal berikut. 

Latihan soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban agar dapat memudahkan teman- teman dalam belajar. Baik, langsung saja yaa... berikut latihan soalnya,

Selamat belajar...

Gagasan - Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara; Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Kurikulum Merdeka

1. Hal yang didiskusikan pada sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 adalah ....
A. penentuan waktu kemerdekaan Indonesia 
B. dasar negara Indonesia yang akan merdeka 
C. pemilihan presiden dan wakil presiden 
D. penentuan undang- undang dasar negara 
E. kewilayahan Indonesia 


2. Tokoh yang pertama kali melontarkan pertanyaan tentang dasar negara dalam pidato pembukaan sidang pertama BPUPK yang kemudian menjadi hal pokok dalam pembahasan sidang BPUPK adalah ....
A. Ir Soekarno 
B. Drs. Moh Hatta 
C. dr.K.R.T Radjiman Wedyodiningrat 
D. Muhammad Yamin 
E. R.A.A. Wiranatakoesoema 


3. Suasana yang dapat digambarkan dalam sidang pertama BPUPK adalah ....
A. sidang berlangsung dengan penuh tekanan dari pemerintah Jepang sehingga anggota sidang tidak dapat menyampaikan pendapatnya dengan bebas 
B. sidang berlangsung bebas tanpa tekanan penguasa Jepang sehingga gagasan dapat disampaikan dengan baik 
C. adanya intervensi dari pihak- pihak tertentu baik penguasa Jepang maupun tokoh Indonesia 
D. sidang tidak dapat berjalan dengan baik 
E. sidang ditangguhkan karena perdebatan yang sengit


4. Gagasan- gagasan yang disampaikan anggota sidang cenderung berisikan berkaitan dengan bentuk negara, cara menjalankan pemerintahan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan ....
A. anggota BPUPK tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan tentang hal tersebut 
B. anggota BPUPK khawatir bahwa pendapat mereka tidak dapat diterima oleh seluruh anggota sehingga timbul perdebatan panjang 
C. anggota BPUPK kurang memahami tentang dasar negara 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


5. Berikut ini yang termasuk gagasan Muhammad Yamin dalam rapat sidang BPUPK  tanggal 29 Mei 1945 adalah ....
A. permusyawaratan (Quran) - mufakat (adat) 
B. perwakilan (adat) 
C. kebijaksanaan (rationalism) 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar


6. R.A.A. Wiranatakoesoema dalam pidato pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan hal tentang ....
A. kekeluargaan bangsa Indonesia 
B. pentingnya keselarasan atau harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa  dan syarat utama yaitu rasa persatuan yang tidak membeda- bedakan serta saling menghargai satu dengan yang lain 
C. kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia 
D. saling menghargai antara satu dengan yang lain 
E. dasar fundamental negara yang mencakup semangat kebangsaan, hasrat persatuan dan rasa kekeluargaan 


7. K.R.M.T.H. Woerjaningrat dalam pidato pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan hal tentang ....
A. kekeluargaan bangsa Indonesia 
B. pentingnya keselarasan atau harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa  dan syarat utama yaitu rasa persatuan yang tidak membeda- bedakan serta saling menghargai satu dengan yang lain 
C. kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia 
D. saling menghargai antara satu dengan yang lain 
E. dasar fundamental negara yang mencakup semangat kebangsaan, hasrat persatuan dan rasa kekeluargaan 


8. Soesanto Tirtoprodjo pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan hal tentang ....
A. kekeluargaan bangsa Indonesia 
B. pentingnya keselarasan atau harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa  dan syarat utama yaitu rasa persatuan yang tidak membeda- bedakan serta saling menghargai satu dengan yang lain 
C. kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia 
D. saling menghargai antara satu dengan yang lain 
E. dasar fundamental negara yang mencakup semangat kebangsaan, hasrat persatuan dan rasa kekeluargaan 


9. Tokoh anggita BPUPK, A.M. Dasaad dalam pidatonya mengemukakan bahwa Indonesia merdeka harus berdasarkan atas ....
A. iman dan tawakal kepada Tuhan Allah yang mengendalikan langit dan bumi 
B. persatuan dan kesatuan 
C. kemanusiaan terhadap sesama 
D. keadilan yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia 
E. persatuan rakyat 


10. Moh Hatta dalam pidato BPUPK tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan gagasannya bahwa dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan cara ....
A. menjunjung tinggi hak asasi manusia 
B. memisahkan urusan agama dari urusan negara 
C. mempersatukan segala perbedaan yang ada 
D. memberikan kemerdekaan yang seluas- luasnya bagi rakyat 
E. memupuk semangat kebangsaan untuk seluruh rakyat Indonesia 


11. Gagasan yang dikemukakan oleh R. Abdoelrahim Pratalykrama dalam sidang BPUPK tanggal 30 Mei 1945 adalah ....
A. persatuan rakyat 
B. agama Islam dengan kemerdekaan seluas- luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam 
C. budi pekerti yang luhut untuk cita- cita negara yang makmur 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


12. Dasar yang sesuai dan relevan dengan corak masyarakat Indonesia yang dikemukakan oleh Soepomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 adalah ....
A. persatuan, semangat gotong royong dan kekeluargaan 
B. kemerdekaan seluas- luasnya 
C. keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia 
D. pemisahan urusan agama dengan urusan negara 
E. permusyawaratan dan persatuan Indonesia 


13. Gagasan yang dikemukakan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945 adalah ....
A. permintaan agar Indonesia menjadikan Islam sebagai dasar dan sendi negara 
B. lima dasar negara bagi Indonesia yaitu Pancasila 
C. pemisahan urusan agama dari urusan negara 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


14. Soekarno memaparkan lima dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu Pancasila. Dasar negara tersebut adalah ....
A. kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan kerakyatan
B. kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan keadilan 
C. kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan
D. kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan kemanusiaan 
E. kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan budi pekerti yang luhur 


15. Soekarno menjawab apa yang ditanyakan oleh K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dalam pidato pembukaan sidang BPUPK dengan istilah filosofische grondslag. Arti dari filosofische grondslag adalah ....
A. pemikiran atas kebutuhan bangsa 
B. pikiran yang menjadi dasar sebuah negara
C. gagasan maju bangsa yang bermartabat 
D. Pikiran maju untuk kemerdekaan suatu bangsa 
E. pemikiran yang mendalam atas suatu bangsa 


16. Menurut Soekarno, agar suatu pemikiran dapat menjadi dasar bagi negara Indonesia merdeka, maka dasar pemikiran tersebut ....
A. bersifat kuat 
B. mencerminkan nilai yang paling mendasar 
C. hakiki 
D. mengatur kehidupan negara yang didirikan di atasnya 
E. semua jawaban benar 


17. Makna kebangsaan sebagai dasar pertama yang dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah ....
A. keinginan yang sama dari setiap orang yang sama nasibnya untuk bersatu menjadi sebuah bangsa Indonesia 
B. kebersatuan antara orang- orang yang menjadi bangsa Indonesia dengan tanah airnya 
C. keberlangsungan untuk kehidupan orang- orang untuk tetap setia terhadap bangsa dan negara 
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar 


18. Bangsa Indonesia tidak hanya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupannya, tetapi juga tidak boleh meremehkan bangsa-bangsa lain dan mesti menuju persaudaraan dunia. Pernyataan tersebut sesuai dengan gagasan Soekarno tanggal 1 Juni 1945 ....
A. kebangsaan 
B. internasionalisme 
C. mufakat 
D. kesejahteraan sosial 
E. Ketuhanan 


19. Negara harus menjunjung tinggi setiap aspirasi rakyat Indonesia untuk dapat dimusyawarahkan melalui sebuah lembaga perwakilan rakyat yang
bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan gagasan Soekarno tanggal 1 Juni 1945 ....
A. kebangsaan 
B. internasionalisme 
C. mufakat 
D. kesejahteraan sosial 
E. Ketuhanan 


20. Negara Indonesia yang berdiri kelak harus mewujudkan kesejahateraan yang tidak hanya mencakup kelompok tertentu, tetapi kesejahteraan yang dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan gagasan Soekarno tanggal 1 Juni 1945 ....
A. kebangsaan 
B. internasionalisme 
C. mufakat 
D. kesejahteraan sosial 
E. Ketuhanan 


21. Seluruh orang Indonesia dikehendaki untuk menjalankan ajaran agama yang diyakininya secara leluasa dengan cara yang berkeadaban, yakni saling menghargai dan menghormati perbedaan agama-agama lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan gagasan Soekarno tanggal 1 Juni 1945 ....
A. kebangsaan 
B. internasionalisme 
C. mufakat 
D. kesejahteraan sosial 
E. Ketuhanan 


Latihan soal ini masih akan berlanjut ke submateri berikutnya yaitu tentang Dinamika Kelahiran Pancasila. Tunggu yaa di tulisan berikutnya...

Semoga Bermanfaat 

Salam. 
Kumpulan Latihan Soal Lengkap Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK untuk Hadapi Asesmen Akhir Semester (SAS) Ganjil

Kumpulan Latihan Soal Lengkap Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK untuk Hadapi Asesmen Akhir Semester (SAS) Ganjil

Comment
Pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester (SAS) Ganjil untuk jenjang SMA/ SMK akan dilaksanakan sebentar lagi. Salah satu cara untuk mempersiapkannya adalah dengan mempelajari materi- materi yang akan diujikan dan juga berlatih materinya. 

source : https://bpip.go.id/

Mata pelajaran yang akan kita ulas sebagai bahan menghadapi asesmen sumatif akhir semester (SAS) ganjil untuk jenjang SMA/ SMK adalah Pendidikan Pancasila. 

Ada dua bab yang dipelajari pada mapel Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ SMK semester 1 (ganjil) kurikulum merdeka yaitu bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dan bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum. 

Berikut ini kumpulan latihan soal lengkap untuk menghadapi Asesmen Akhir Semester (SAS) Ganjil Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK yang dapat teman-teman jadikan tambahan referensi dalam belajar. 

Baik, kita mulai dari bab pertama yaa...

Bab 1, Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 
Ada beberapa tujuan setelah mempelajari bab ini diantaranya :
  1. menganalisis ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK);
  2. menganalisis dinamika kelahiran Pancasila;
  3. menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara;
  4. menunjukkan gagasan solutif mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Bab 1 ini dibagi kembali menjadi empat sub bab sebagai berikut : 

A. Gagasan-Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara
1. Gagasan-Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPK 
2. Gagasan Sukarno tentang Pancasila dalam Pidato 1 Juni 1945

Latihan soal untuk sub bab pertama ini dapat teman- teman pelajari pada latihan soal berikut :

1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama 
2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila
3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila 

Latihan soal untuk sub bab kedua ini dapat teman- teman pelajari pada latihan soal berikut :


C. Kedudukan Pancasila 
1. Pancasila sebagai Dasar Negara
2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup
3. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Latihan soal untuk sub bab ketiga ini dapat teman- teman pelajari pada latihan soal berikut :


D. Aktualisasi Pancasila
1. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
2. Gagasan Solutif Mengatasi Perilaku-perilaku yang Bertentangan dengan Pancasila

Latihan soal untuk sub bab keempat ini dapat teman- teman pelajari pada latihan soal berikut :

Bab 2, Membangun Budaya Taat Hukum 
Uraian pembelajaran pada bab 2 ini bertujuan untuk : 
  1. menunjukkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat;
  2. menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum dalam kehidupan di masyarakat;
  3. menganalisis dampak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. menganalisis hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
  5. menganalisis hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan.
Bab 2 ini juga dibagi kembali menjadi empat sub bab sebagai berikut : 

A. Membangun Kesadaran Hukum
1. Kesadaran Hukum
2. Tujuan Hukum
3. Sumber Hukum

Latihan soal untuk sub bab pertama ini dapat teman- teman pelajari pada latihan soal berikut :

1. Hubungan Hukum dan Norma
2. Substansi Penegakan Norma Hukum
3. Pembagian Hukum 
4. Perilaku Taat Hukum 
5. Norma untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila

Latihan soal untuk sub bab kedua ini dapat teman- teman pelajari pada latihan soal berikut :

C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
1. Hubungan Hak dan Kewajiban 
2. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
3. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat

Latihan soal untuk sub bab ketiga ini dapat teman- teman pelajari pada latihan soal berikut :

1. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan 
3. Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan

Latihan soal untuk sub bab ketiga ini dapat teman- teman pelajari pada latihan soal berikut :

Demikian Kumpulan Latihan Soal Lengkap Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK untuk Hadapi Asesmen Akhir Semester (SAS) Ganjil. Semoga Bermanfaat yaa..

Salam. 
Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK semester 1 Kurikulum Merdeka Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum (Part IV) Produk dan Hierarki Perundang- Undangan

Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK semester 1 Kurikulum Merdeka Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum (Part IV) Produk dan Hierarki Perundang- Undangan

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Kita masih akan lanjutkan lagi belajar untuk mapel Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ SMK semester 1 dalam bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum.

Source : https://bpip.go.id/

Kali ini kita akan belajar untuk sub bab terakhir dari bab dua yaitu Produk dan Hierarki Perundang- Undangan. Ada tiga materi dalam sub bab ini yaitu :
1. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan 
3. Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan

Buat teman- teman yang belum belajar soal latihan untuk sub bab pertama, kedua, dan ketiga dapat buka- buka lagi postingan saya terdahulu. 


Untuk latihan soal materi Bab Membangun Budaya Taat Hukum (Part III) Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban  ini terdiri atas 13 Soal latihan pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

Oya teman- teman, berkaitan dengan materi Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK, teman- teman juga dapat berlatih soal untuk bab sebelumnya yaitu bab pertama, Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa di tulisan saya di post sebelumnya. 

Adapun materi disarikan dari materi Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK di buku paket Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X terbitan Kemendikbudristek Tahun 2023. 

Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK semester 1 Kurikulum Merdeka Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum (Part IV) Produk dan Hierarki Perundang- Undangan 

1. Salah satu teori yang membahas hierarki dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu stufenbau des recht atau the hierarchy of norms. Dalam teori tersebut dinyatakan ....
A. peraturan perundang- undangan berbentuk hierarki
B. legalitas suatu peraturan perundang- undangan dapat dilihat dari hierarki peraturan perundang- undangan 
C. kemajuan dan perkembangan suatu bangsa tergantung pada peraturan perundang- undangan yang dibuat 
D. hierarki perundang- undangan merupakan hal yang penting dalam pemerintahan 
E. peraturan perundang- undangan disusun berdasarkan hierarki perundang- undangan 


2. Dalam hierarki peraturan perundang- undangan, peraturan perundang- undangan yang lebih rendah ....
A. menjadi dasar dari peraturan yang lebih tinggi 
B. bersumber dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi 
C. memiliki posisi yang sama dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi 
D. tidak memiliki pengaruh apapun dalam suatu hierarki 
E. bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi 


3. Isi atau materi peraturan perundang- undangan yang lebih rendah dalam hierarki perundang- undangan ....
A. sama dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi 
B. tidak berkaitan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi 
C. tidak boleh menyimpang dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi 
D. tidak berdasarkan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi 
E. berisfat netral dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi 


4. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwasanya Negara Indonesia adalah negara....
A. kesatuan 
B. hukum 
C. federal 
D. serikat 
E. demokrasi 


5. Perhatikan sumber hukum berikut ini, 
(1) UUD NRI Tahun 1945
(2) Undang-Undang
(3) Ketetapan MPR
(4) Peraturan Presiden
(5) Peraturan Pemerintah
(6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(7) Peraturan Daerah Provinsi
(8) Peraturan Daerah Kota/Kabupaten

Tata urutan perundang- undangan yang benar sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah ....
A. 1-2-3-4-5-6-7-8
B. 1-2-4-3-5-6-7-8
C. 1-3-2-6-5-4-7-8
D. 1-3-2-6-4-5-7-8
E. 1-3-2-5-6-4-7-8


6. Prinsip Lex Superiori Derogat Legi Inferiori dalam tata perundang- undangan menyatakan bahwa ....
A. peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
B. Pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum
C. Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama.
D. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

E. A dan B benar 

7. Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam tata perundang- undangan menyatakan bahwa ....
A. peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
B. Pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum
C. Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama.
D. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.
E. A dan B benar 


8. Prinsip Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam tata perundang- undangan menyatakan bahwa ....
A. peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
B. Pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum
C. Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama.
D. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.
E. A dan B benar 


9. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan perundang- undangan tertinggi yang ditetapkan oleh ....
A. BPUPK 
B. PPKI 
C. MPR 
D. DPR 
E. DPD 


10. Perubahan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan oleh ....
A. Presiden 
B. MA 
C. MPR 
D. Komisi Yudisial 
E. DPD 


11. Materi muatan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. jaminan hak asasi manusia 
B. hak dan kewajiban warga negara 
C. dasar dan bentuk negara 
D. tujuan bernegara 
E. semua jawaban benar 


12. Ketetapan MPR merupakan jenis peraturan perundang- undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh ....
A. Presiden 
B. MA 
C. MPR 
D. Komisi Yudisial 
E. DPD


13. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) merupakan jenis peraturan perundang- undangan yang ditetapkan atau disahkan oleh ....
A. Presiden 
B. MA 
C. MPR 
D. Komisi Yudisial 
E. DPR dan Presiden 


14. Rancangan UU yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden menjadi UU disahkan dalam waktu ....
A. kurang dari tiga hari 
B. paling lama tiga hari 
C. maksimal 7 hari 
D. maksimal 14 hari 
E. paling lama 30 hari 


15. Perppu   merupakan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ....
A. perubahan dasar negara 
B. amandemen UUD NRI Tahun 1945 
C. permasalahan penting dan genting yang memaksa
D. dasar bernegara 
E. tujuan bernegara 


16. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh ....
A. DPR 
B. MPR 
C. Presiden 
D. DPR dan Presiden
E. Gubernur 


17. Peraturan pemerintah  berisikan muatan  ....
A. penyelenggaraan otonomi daerah 
B. materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya 
C. pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah 
D. pengesahan perjanjian internasional 
E. permasalahan penting yang genting dan memaksa 


18. Untuk menjalankan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, maka jenis peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan adalah ....
A. Peraturan Pemerintah 
B. Peraturan Presiden 
C. Peraturan Daerah Provinsi 
D. Peraturan Daerah Kota
E. UU 


19. Dalam rangka penyelenggaraan ototnomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah maka peraturan perundangan yang dibuat adalah ....
A. Peraturan Pemerintah 
B. Peraturan Presiden 
C. Peraturan Daerah Provinsi 
D. Peraturan Daerah Kota
E. UU 


20. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi ditetapkan oleh ....
A. Presiden 
B. MPR 
C. DPRD Provinsi dan Gubernur 
D. DPRD Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota 
E. DPR 


21. Setiap lembaga dapat membuat produk hukum sesuai dengan kewenangannya. Segala produk hukum idealnya bersifat responsif, artinya ....
A. melingkupi seluruh aturan yang ada 
B. mudah disusun dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman 
C. mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat 
D. dapat dipertanggung jawabkan secara moral 
E. mengayomi rakyat banyak 


22. Segala peraturan perundang- undangan Indonesia harus merujuk kepada ....
A. Pancasila 
B. UUD NRI Tahun 1945 
C. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 
D. TAP MPR 
E. UU 


23. Harmonisasi peraturan perundang- undangan memiliki fungsi yang nyata dengan tujuan menjamin proses pembentukan rancangan UU yang sifatnya ....
A. fleksibel 
B. taat asas 
C. sesuai perkembangan zaman 
D. berdasar koridor hukum yang berlaku 
E. rigid atau kaku 


24. Sinkronisasi peraturan perundang- undangan harus dilakukan. Adapun alasannya adalah ....
A. perencanaan pembangunan hukum di tingkat pusat dan daerah dan kebijakan
pembangunan harus sinkron 
B. beberapa produk hukum tertentu menjadi tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru
C. pengesahan peraturan perundang- undangan memerlukan pertimbangan dari berbagai pihak 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


25. Penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur bidang tertentu disebut ....
A. kesesuaian hukum 
B. sinkronisasi hukum 
C. hierarki hukum 
D. penyelarasan hukum 
E. analisis hukum 


26. Berbagai peraturan perundang- undangan harus dilakukan penyelarasan dan penyerasian terkait dengan peraturan perundang- undangan yang sudah ada dan yang sedang disusun. Hal tersebut ditujukan agar ....
A. peraturan perundang- undangan tidak tumpang tindih 
B. peraturan perundang- undangan saling terkait 
C. peraturan perundang- undangan saling melengkapi 
D. semakin detail dan operasional materi muatannya 
E. semua jawaban benar 


27. Sinkronisasi peraturan perundang- undangan yang dilakukan secara vertikal berarti kesesuaian peraturan dengan peraturan ....
A. dalam sederajat 
B. yang ada di atasnya 
C. dengan hierarki yang berbeda namun sederajat
D. dengan peraturan yang berada dalam hierarki yang sama
E.  dengan sepadan 


28. Jika suatu produk hukum yang berbentuk undang- undang dianggap tidak sesuai atau melanggar maka dapat dilakukan gugatan judicial review melalui ....
A. DPA 
B. MA 
C. Mahkamah Konstitusi 
D. DPR 
E. MPR 


29. Jika suatu produk hukum yang tidak berbentuk undang- undang dianggap tidak sesuai atau melanggar maka dapat dilakukan melalui ....
A. DPA 
B. MA 
C. Mahkamah Konstitusi 
D. DPR 
E. MPR


30. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bersifat formal dan materiel. Bersifat formal, artinya ....
A. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kaidah hukum negara yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada Pancasila
B. rumusan Pancasila tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
C. rumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 mendapatkan pengesahan dari sidang yang resmi 
D. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum (dasar tertulis) tertinggi di atas Pancasila 
E. Pancasila mencakup pokok- pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945


31. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bersifat formal dan materiel. Bersifat materiel, artinya ....
A. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kaidah hukum negara yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada Pancasila
B. rumusan Pancasila tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
C. rumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 mendapatkan pengesahan dari sidang yang resmi 
D. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum (dasar tertulis) tertinggi di atas Pancasila 
E. Pancasila mencakup pokok- pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945


32. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila merupakan ....
A. dasar negara 
B. sumber hukum dasar nasional 
C. sumber ideologi bangsa Indonesia 
D. landasan dalam pelaksanaan tujuan nasional
E. titik temu atas keragaman warga negara Indonesia 


33. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ....
A. ideologi negara yang nilai-nilainya harus menjiwai segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia
B. asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk atau pedoman dalam membuat segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia
C. titik temu atas keragaman yang ada pada warga negara Indonesia 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


34. Salah satu hubungan antara peraturan perundang- undangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, adalah bahwa semua peraturan perundang- undnagan harus merujuk atau ebrsumber pada ....
A. Pancasila 
B. UUD NRI Tahun 1945 
C. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 
D. Peraturan Pemerintah 
E. Peraturan Presiden 


35. Berikut ini syarat yang harus dipenuhi dalam muatan peraturan perundang- undangan adalah ....
A. Harus searah dan mendukung peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.
B. Norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan dan memberikan kepastian hukum.
C. Isi peraturan perundang-undangan harus selaras dengan upaya melayani kepentingan rakyat, memberikan keadilan, dan tidak menimbulkan penyimpangan. 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


Semoga Bermanfaat.

Salam. 
Subscribe to: Posts (Atom)

Formulir Kontak