2/02/2022

Latihan Soal Undang- Undang Kepolisian Bintara Polri Soal Akademik Masuk Bintara Polri

Salam. Halo sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada kesempatan ini saya lanjutkan lagi untuk post latihan khusus untuk Soal tes Akademik Pengetahuan Umum materi tentang Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Materi UU Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu materi termasuk dalam soal akademik pengetahuan umum masuk Bintara POLRI.  




Meskipun dalam ujian, soal tentang UU Kepolisian hanya muncul beberapa butir soal saja, akan tetapi materi ini dinilai penting untuk menambah poin penskoran. Dari hal inilah latihan soal UU Kepolisian ini disusun untuk membantu teman- teman semua dalam belajar langsung melalui soal. Terdapat 45 soal latihan lengkap dengan kunci jawabannya sebagai tambahan referensi untuk belajar. 


Latihan soal ini merupakan seri latihan soal untuk melengkapi ujian masuk Bintara POLRI yang sudah pernah saya posting sebelumnya.

Baca Juga :

Semoga soal latihan ini memberikan referensi baru bagi teman- teman  yang sedang belajar giat menghadapi ujian seleksi ini.

Nah, langsung saja, berikut latihan soal- soalnya, 

===================================================================================

Latihan Soal Undang- Undang Kepolisian Bintara Polri Soal Akademik Masuk Bintara Polri

===================================================================================

1. Salah satu dasar dari UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 adalah ketetapan MPR tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor ....
A. V/MPR/2000 
B. VI/MPR/2000
C. VII/MPR/2000
D. VIII/MPR/2000
E. IX/MPR/2000



2. Menurut Pasal 1 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian adalah ....
A. pegawai negeri sipil
B. pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
C. pegawai dengan perjanjian kerja
D. pegawai negeri dengan tugas tertentu
E. pegawai negeri sipil dengan tugas- tugas khusus



3. Yang dimaksud dengan Peraturan Kepolisan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tujuan ....
A. menjaga keamanan wilayah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan
B. memelihara ketertiban 
dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan
C. mengayomi dan melayani kepentingan masyarakat umum
D. menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan
E. mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan keamanan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara



4. Suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat disebut dengan ,....
A. keamanan wilayah
B. keamanan masyarakat
C. keamanan dalam negeri
D. keamanan dan ketertiban masyarakat
E. keamanan dalam kehidupan bernegara



5. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan disebut ....
A. polisi
B. pejabat kepolisian
C. penyidik
D. penyelidik
E. penyidik pegawai negeri sipil



6. Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang disebut ....
A. penyidikan
B. penyelidikan 
C. pengidentifikasian
D. penuntutan
E. penyelidikan dan penyidikan



7. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan adalah ....
A. jaksa penuntut umum
B. pejabat kepolisian
C. penyidik
D. penyelidik
E. penyelidik pegawai negeri sipil



8. Pasal 2 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 mengatur tentang ....
A. fungsi kepolisian
B. pengemban fungsi kepolisian
C. susunan dan kedudukan kepolisian Negara Republik Indonesia
D. peran lembaga kepolisian
E. pengangkatan anggota kepolisian



9. Fungsi kepolisian menurut pasal 2 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang ....
A. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
B. penegakan hukum
C. perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar



10. Menurut pasal 3 UU Kepolisian, dalam mengemban fungsinya, kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh ....
A. kepolisian khusus
B. penyidik pegawai negeri sipil
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar



11. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pernyataan tersebut menegaskan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal ....
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6



12. Menurut pasal 6 ayat (1) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, lingkup daerah kepolisian dalam  melaksanakan peran dan fungsinya adalah ....
A. wilayah tertentu
B. seluruh wilayah negara  Republik Indonesia
C. wilayah negara  Republik Indonesia dan internasional
D. wilayah yang masih dapat dijangkau
E. seluruh wilayah di dunia internasional



13. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pasal ....
A. 6
B. 8
C. 9
D. 10
E. 11



14. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah ....
A. DPR
B. Kompolnas
C. Presiden
D. Presiden dan DPR
E. Mahkamah Agung



15. Di bawah ini pernyataan yang benar tentang kepemimpinan Kapolri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UU Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 9 ayat (2) adalah ....
A. Kapolri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
B. Kapolri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia
C. Kapolri bertanggung jawab dalam menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian 
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar



16. Menurut pasal 11 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh ....
A. DPR
B. Presiden
C. Presiden dengan persetujuan DPR
D. Presiden dengan Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi



17. Pasal 12 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang ....
A. kewenangan, tugas dan tanggung jawab Kapolri
B. jabatan fungsional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
C. pengangakatan anggota kepolisian
D. pemberhentian anggota kepolisian
E. usulan pengangkatan kapolri



18. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal ....
A. 10
B. 11
C. 13
D. 14
E. 16



19. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan merupakan salah satu uraian tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam pasal ....
A. 10
B. 11
C. 13
D. 14
E. 16



20. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang dalam menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat, dan mengganggu ketertiban umum serta mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan uraian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui ....
A. pasal 15 ayat (1)
B. pasal 15 ayat (2)
C. pasal 15 ayat (3)
D. pasal 16 ayat (1)
E. pasal 16 ayat (2)


Latihan Soal nomor 21 sampai dengan 30  >>>> Halaman 2

Latihan Soal nomor 31 sampai dengan 45  >>>> Halaman 3

1 comment: