Halo sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Baik, pada tulisan ini kita akan lanjutkan belajar dalam rangka menghadapi penilaian sumatif akhir jenjang (PSAJ)/ Ujian sekolah (US) Kelas 12 SMA/ SMK untuk mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Baca Juga :
 |
| source : https://bpip.go.id/ |
Latihan Soal Ujian Sekolah (US) / Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas 12 SMA/ SMK Tahun 2024 ini mencakup materi- materi PPKn dari kelas X, XI, dan XII SMA/ SMK Kurikulum 2013 Revisi.
Ada 30 soal pilihan ganda yang dapat dikerjakan, dan semua soal sudah kami lengkapi dengan kunci jawaban untuk memudahkan dalam mengerjakan soal.
Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya,
Selamat berlatih dan semoga sukses.
Latihan Soal Ujian Sekolah/ Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) PPKn Kelas
12 SMA/ SMK Tahun 2024
1. Di bawah ini pernyataan yang tepat tentang hak warga negara adalah ....
a. hak warga negara merupakan hak setiap warga negara yang sifatnya
universal
b. hak warga negara merupakan hak warga negara yang sama dengan hak asasi
manusia
c. hak warga negara merupakan hak yang melekat pada setiap individu dalam
kedudukannya sebagai anggota di suatu negara
d. semua hak warga negara adalah hak asasi manusia
e. hak warga negara tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan
2. Saling tolong menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan
situasi dan kondisi masing- masing merupakan contoh kewajiban warga negara
yang berkaitan dengan sila ....
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Pesan yang dapat diambil dari pengamalan Pancasila sila keempat adalah ....
a. berlaku adil terhadap sesama
b. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
c. cinta tanah air dan bangsa
d. saling membantu dalam kesulitan
e. menganjurkan membeli produk dalam negeri
4. Status kewarganegaraan setiap orang sifatnya mutlak dan tidak dapat dicabut
secara sepihak karena hal tersebut dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 melalui
pasal ....
a. 26 ayat (1) dan (2)
b. 27 ayat (1) dan (2)
c. 28
d. 29 ayat (2)
e. 30 ayat (2)
5. Sikap hedonisme merupakan perilaku yang harus dihindari karena bertentangan
dengan pengamalan Pancasila terutama sila ....
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
e. kelima
6. Manusia merupakan mahkluk yang diciptakan dengan martabat yang luhur
dibandingkan makhluk lainnya. Oleh sebab itu manusia memiliki kewajiban agar
terjalin persatuan dan kesatuan dalam kehidupannya. Sikap yang harus dipupuk
adalah ....
a. selalu bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa
b. menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu
c. selalu menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku
d. menghormati sesama manusia
e. semua jawaban benar
7. Suatu perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum jika mencakup
salah satu unsur ....
a. jaminan kepastian hukum
b. kepentingan kelompok atau golongan tertentu
c. sanksi yang ringan bagi golongan tertentu
d. perlindungan terhadap kelompok yang disegani
e. semua jawaban benar
8. Tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum pada suatu negara adalah
mewujudkan ....
a. prinsip kemasyarakatan
b. masyarakat yang berketuhanan
c. tegaknya keadilan
d. sanksi hukum yang memberatkan
e. kepedulian sesama
9. Keberhasilan proses penegakan hukum dapat terwujud apabila didukung oleh
faktor- faktor berikut ini, kecuali ....
a. penegak hukum
b. hukum
c. kebudayaan
d. pola hidup masyarakat
e. masyarakat
10. Kewenangan POLRI menurut pasal 16 UU Republik Indonesia Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia adalah ....
a. menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar hukum
b. melakukan tuntutan terhadap pihak yang bersalah di pengadilan
c. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
d. memberikan dakwaan hukum terhadap terdakwa di pengadilan
e. melakukan uji kelayakan terhadap penegak hukum
11. Salah satu kewenangan jaksa dalam bidang pidana adalah ....
a. meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakat
b. membuat kebijakan berkaitan dengan penegakan hukum
c. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
d. mengawasi peredaran barang ilegal
e. melakukan pencegahan terhadap penyelahgunaan obat- obat terlarang
12. Perhatikan hal- hal berikut ini,
1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak
pidana korupsi.
2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak
pidana korupsi.
3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi.
4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5) Mengadili perkara menurut hukum
Yang merupakan tugas dari KPK adalah nomor ....
a. 1
b. 1, 2
c. 1, 2, 3
d. 1, 2, 3, 4
e. 1, 2, 3, 4 , 5
13. Asas yang merupakan tugas dan wewenang KPK dalam hal landasan peraturan
perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan adalah
....
a. kepastian hukum
b. akuntabilitas
c. kepentingan umum
d. proporsionalitas
e. keterbukaan
14. Sanksi dari norma hukum harus bersifat tegas, artinya ....
a. aturan membuat jera pelanggarnya
b. aturan telah dibuat secara materiil dan diatur menurut peraturan perundang-
undangan
c. aturan ditetapkan sesuai dengan kadar hukuman berdasar perbuatan yang
dilakukan
d. hukuman sifatnya memberatkan pelanggar
e. aturan berlaku sesuai aturan
15. Selain pengaruh positif, perkembangan IPTEK juga dapat berdampak negatif
terhadap kehidupan ekonomi. Contoh dampak yang terjadi adalah ....
a. pemenuhan kebutuhan barang dari luar negeri mengalahkan kebutuhan barang
dalam negeri
b. kesempatan kerja dan devisa negara menurun
c. efisiensi dan biaya tinggi terpangkas
d. terbukanya pasar internasional untuk hasil produksi dalam negeri
e. peningkatan investasi asing di dalam negeri
16. Perkembangan IPTEK dapat berpengaruh secara positif terhadap aspek hukum,
pertahanan dan keamanan. Pernyataan yang tepat adalah ....
a. iptek dapat memperkuat supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap
dilaksanakannya hak asasi manusia
b. iptek berhubungan dengan regulasi hukum dan pembuatan peraturan
perundangundangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak
c. iptek berkaitan erat dengan tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum
(polisi, jaksa dan hakim) yang lebih profesional, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan
d. iptek berpengaruh terhadap supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan
polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara
e. semua pernyataan benar
17. Untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan NKRI, maka hal
yang dapat dilakukan adalah ....
a. menghentikan perdagangan bebas di wilayah Indonesia
b. menutup diri dari negara manapun
c. membangun kualitas pribadi untuk menghadapi dunia luar
d. meningkatkan supremasi penegakan hukum
e. menyaring pandangan- pandangan asing yang masuk
18. Contoh ancaman terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia dalam bidang
ekonomi terlihat pada ....
a. sikap masyarakat yang individual
b. terganggunya penyerapan padat karya masyarakat
c. kesetiakawanan yang luntur
d. paham westernisasi yang merajalela
e. nilai keagamaan yang melemah
19. Landasan ideal dan konstitusional yang berkaitan dengan pengembangan dan
penerapan IPTEK adalah ....
a. UU dan Perpu
b. Pancasila dan UUD NRI 1945
c. Pancasila dan UU
d. UU dan UUD NRI 1945
e. UU dan Peraturan Pemerintah
20. Salah satu cara untuk dilakukan dalam hal mengedepankan bidang politik
adalah ....
a. kebebasan
b. persaudaraan
c. hak asasi manusia
d. demokratisasi
e. keterbukaan
21. Pengertian negara kesatuan menurut CF Strong menekankan bahwa negara
kesatuan merupakan bentuk negara yang wewenang legislatif tertingginya ....
a. di bawah wakil rakyat
b. berasal dari rakyat
c. berada di tangan presiden
d. terpusat dalam badan legislatif nasional
e. berada di tangan mahkamah konstitusi
22. Sistem negara kesatuan yang bersifat sentralisasi menitikberatkan
pengaturannya pada ....
a. pemerintah daerah
b. pemerintah pusat
c. negara serikat
d. otorisasi pemerintah
e. wakil rakyat
23. Kewenangan pemerintah pusat kepada daerah otonom menyangkut beberapa hal
terkecuali dalam bidang ....
a. politik luar negeri
b. pertahanan keamanan
c. peradilan
d. moneter fiskal
e. semua jawaban benar
24. Bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang
melihat bangsa sebagai suatu organisme. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh
tokoh BPUPKI ....
a. Moh Yamin
b. Ir Soekarno
c. Prof Dr Soepomo
d. Radjiman Wedyodiningrat
e. Moh Hatta
25. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh
wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan
negara yang bersifat sentralistik. Pernyataan tersebut tertuang dalam
pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ....
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
e. pertama dan kedua
26. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik.
Pernyataan tersebut dikukuhkan secara hukum dalam Undang- Undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 melalui ....
a. Pasal 1 ayat (1)
b. Pasal 1 ayat (2)
c. Pasal 1 ayat (3)
d. Pasal 2 ayat (1)
e. Pasal 2 ayat (2)
27. Perhatikan wilayah- wilayah berikut ini,
1) Jawa Barat
2) Jawa Tengah
3) Jawa Timur
4) Madura
5) Sumatera
6) Bali
7) Borneo
8) Maluku
9) Sunda Kecil
10)Sulawesi
Wilayah yang tidak termasuk dalam provinsi yang dibentuk pada masa revolusi
kemerdekaan ditunjukkan oleh nomor ....
a. 2 dan 4
b. 3 dan 5
c. 4 dan 6
d. 5 dan 7
e. 7 dan 8
28. Pemberontakan DI/ TII merupakan sebuah gerakan di Jawa Barat yang kemudian
meluas di beberapa wilayah Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh ....
a. Muso
b. Amir Syarifuddin
c. S.M. kartosuwiryo
d. Kahar Muzakar
e. Amir Fatah
29. Latar belakang dari terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
adalah ....
a. pendirian negara komunis di wilayah Maluku
b. pemisahan diri dari Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara
sendiri
c. kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di wilayah Sulawesi
d. persaingan antara golongan federalis dengan golongan unitaris
e. pendirian negara yang berdasarkan asas- asas Islam
30. Hal yang menjadi latar belakang dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959
adalah ....
a. persaingan partai- partai politik yang menyebabkan seringnya pergantian
kabinet
b. kegagalan konstituante menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950
c. Perselisihan yang terjadi diantara partai politik yang menghalangi jalannya
stabilitas nasional
d. kekuatan militer yang menguasai jalannya pemerintahan
e. kondisi politik yang terus memburuk
No comments:
Post a Comment