Ahzaa.Net: Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/MA/SMK
Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka

Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka

Comment
Ada beracam- macam bentuk hukum di negara Indonesia seperti undang- undang dasar, undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Berbagai bentuk hukum tersebut tersusun atas sebuah tata urutan perundang- undangan. 

Pendidikan Pancasila
Teman- teman, pada submateri ini, akan kita pelajari melalui latihan soal sebuah materi Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK tentang Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Submateri ini merupakan bagian dari materi Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum. 

Oya, buat teman- teman yang belum mempelajari materi sebelumnya, baiknya dibuka tulisan saya sebelumnya yaa...


Terdapat 29 soal plus jawaban yang dapat dipelajari sebagai bagian belajar materi Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK di semester ganjil ini. Adapun sumber materi merujuk pada buku paket Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK Kurikulum Merdeka terbitan kemendikbudristek halaman 100. 

Baik, langsung saja yaa... Berikut latihan soalnya...

Selamat belajar...


Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka

D. Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

1. Teori stufenbau des recht atau the hierarchy of norms yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mneytakan bahwa legalitas suatu peraturan perundang- undangan dapat dilihat dari ....
A. sumber peraturan perundang- undangan 
B. tujuan dari peraturan perundang- undangan tersebut dibuat 
C. hierarki peraturan perundang- undangan
D. dasar peraturan perundang- undangan 
E. isi atau materi peraturan perundang- undangan 


2. Pernyataan yang tepat tentang hierarki peraturan perundang- undangan menurut Hans Kelsen adalah ....
A. peraturan perundang- undangan yang lebih rendah harus bersumber dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi 
B. isi atau materi peraturan perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi 
C. tujuan dari penyusunan peraturan perundang- undangan baik yang lebih rendah maupun lebih tinggi harus berpihak pada kepentingan menyeluruh rakyat 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


3. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar ....
A. demokrasi 
B. hukum 
C. kesatuan 
D. agama 
E. serikat 


4. Perhatikan Sumber- sumber hukum berikut ini, 
(1) Peraturan Presiden 
(2) Peraturan Pemerintah 
(3) Perda Provinsi 
(4) Perda Kabupaten 
(5) Ketetapan MPR 
(6) Undang - Undang 
(7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 
(8) UUD NRI Tahun 1945 

Urutan tata perundang- undangan yang benar berdasar Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang digubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 adalah ....
A. 8 - 5 - 6 - 7 - 2 - 1 - 3 - 4 
B. 8 - 5 - 6 - 7 - 1 - 2 - 3 - 4
C. 8 - 5 - 6 - 1 - 2 - 7 - 3 - 4
D. 8 - 5 - 6 - 1 - 7 - 2 - 3 - 4
E. 8 - 5 - 1 - 6 - 2 - 7 - 3 - 4


5. Peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang- undangan adalah ....
A. Peraturan pemerintah 
B. UUD NRI Tahun 1945 
C. Peraturan Presiden 
D. Undang- Undang 
E. Ketetapan MPR 


6. Dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan, maka peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip dalam hierarki peraturan perundang- undangan ....
A. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori
B. Lex Specialis Derogat Legi Generali
C. Lex Posteriori Derogat Legi Priori
D. ubi societas ibi ius
E. ius constitutum


7. Dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip dalam hierarki peraturan perundang- undangan ....
A. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori
B. Lex Specialis Derogat Legi Generali
C. Lex Posteriori Derogat Legi Priori
D. ubi societas ibi ius
E. ius constitutum


8. Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip dalam hierarki peraturan perundang- undangan ....
A. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori
B. Lex Specialis Derogat Legi Generali
C. Lex Posteriori Derogat Legi Priori
D. ubi societas ibi ius
E. ius constitutum


9. UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu jenis peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia. Peraturan tersebut ditetapkan oleh ....
A. MPR 
B. PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 
C. DPR dan Presiden 
D. Presiden 
E. MPR dan Presiden 


10. Perubahan UUD atau amandemen UUD hanya boleh ditetapkan/ disahkan oleh pihak yang berwenang yaitu ....
A. MPR 
B. PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 
C. DPR dan Presiden 
D. Presiden 
E. MPR dan Presiden 


11. Rancangan Undang - undang hanya ditetapkan atau disahkan oleh ....
A. MPR 
B. PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 
C. DPR dan Presiden 
D. Presiden 
E. MPR dan Presiden 


12. Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang- undang) merupakan jenis peraturan perundang- undangan oleh presiden dalam hal ....
A. adanya permaslaahan penting dan genting karena belum ada payung hukumnya 
B. aturan yang menyangkut kepentingan hukum 
C. hak asasi manusia 
D. bentuk dasar negara 
E. penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan 


13. Peraturan Pemerintah  ditetapkan oleh presiden dengan tujuan ....
A. menetapkan rancangan UU yang baru 
B. adanya permasalahan genting dan mendesak 
C. menjalankan UU sebagaimana mestinya 
D.menyelenggarakan kegiatan negara 
E. mengatur otonomi daerah 


14. Peraturan Presiden merupakan jenis peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh presiden dengan tujuan ....
A. menjalankan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan 
B. adanya permasalahan genting dan mendesak 
C. menjalankan UU sebagaimana mestinya 
D.menyelenggarakan kegiatan negara 
E. mengatur otonomi daerah


15. Peraturan Daerah (Perda)  Provinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/ Kota menjadi peraturan perundang- undangan yang berisikan materi dengan tujuan  ....
A. menjalankan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan 
B. adanya permasalahan genting dan mendesak 
C. menjalankan UU sebagaimana mestinya 
D.menyelenggarakan kegiatan negara 
E. mengatur otonomi daerah dan membantu kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi


16. Rujukan utama penyusunan segala peraturan perundang- undangan di Indonesia adalah ....
A. Pancasila 
B. UUD NRI Tahun 1945 
C. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 
D. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
E. Kitab Suci Agama 


17. Harmonisasi peraturan perundang- undangan memiliki fungsi mencegah dan mengatasi disharmonisasi hukum. Hal ini bertujuan menjamin proses pembentukan rancangan undang- undang yang sifatnya ....
A. kaku 
B. fleksibel 
C. taat asas 
D. rigid 
E. dinamis 


18. Sinkronisasi peraturan perundang- undangan perlu dilakukan karena adanya beberapa dinamika hukum sebagai penyebabnya. Dinamika hukum tersebut adalah ....
A. perencanaan dan kebijakan pembangunan hukum di tingkat pusat dan daerah harus sinkron 
B. adanya suatu perundang-undangan baru yang menjadi penyebab beberapa produk hukum menjadi tidak sinkron 
C. adanya ketetapan yang lemah di mata hukum pada tingkat daerah yang membutuhkan sinkronisasi 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


19. Sinkronisasi dapat berlaku vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi secara vertikal berlaku untuk kesesuaian peraturan perundang- undangan yang sifatnya ....
A. berada di atasnya 
B. berada di bawahnya 
C. sejajar 
D. tidak tetap 
E. selalu berubah 


Lanjutan soal nomor 20 sampai 29 di Halaman berikutnya yaa...


Tetap semangat belajarnya.
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban: Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban: Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka

Comment
Hak dan kewajiban merupakan permasalahan yang mendasar dalam kaitannya antara negara dengan warga negara maupun sebaliknya. Berhubungan dengan hal tersebut, erat kaitannya adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 

Tradisi dan Budaya Masyarakat di Sekitarku

Teman- teman, submateri ini kita akan membahas tentang bagaimana langkah mengatasi kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban melalui latihan soal. 

Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah saya post di tulisan yang lalu. Kalian dapat mengecek di post berikut ini, 


Oya, latihan soal kami susun dengan bersumber dari materi Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK di buku paket terbitan Kemendikbudristek. Untuk materi ini, ada 12 soal plus jawaban yang dapat kalian kerjakan sebagai bahan latihan soal formatif, sumatif harian, sumatif tengah semester atau sumatif akhir semester. 

Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya,

Selamat belajar...

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban: Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka

C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

1. Salah satu kunci menjaga harmonisasi hak dan kewajiban antarsesama adalah ....
A. mengendalikan diri dan saling menghormati 
B. bersikap otoriter dalam memimpin 
C. mendesak agar orang lain mengikuti pandangan kita 
D. bersikap egois terhadap hal- hal mendasar 
E. menganggap bahwa kelompok sendiri lebih unggul daripada kelompok lainnya 


2. Pernyataan yang tepat tentang hak adalah ....
A. hak merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggunh jawab 
B. hak merupakan sesuatu yang diterima oleh seseorang 
C. hak merupakan sesuatu yang tidak peru diperjuangkan 
D. hak dapat dilakukan atau tidak dilakukan 
E. hak merupakan persoalan mendasar hubungan antarsesama manusia 


3. Pernyataan yang tepat tentang kewajiban adalah ....
A. kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggunh jawab 
B. kewajiban merupakan sesuatu yang diterima oleh seseorang 
C. kewajiban merupakan sesuatu yang tidak peru diperjuangkan 
D. kewajiban dapat dilakukan atau tidak dilakukan 
E. kewajiban merupakan persoalan mendasar hubungan antarsesama manusia 


4. Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh setiap warga negara harus dilakukan secara seimbang. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah ....
A. setiap warga negara menjalankan hak dan kewajiban dengan porsi tanggung jawab yang sama 
B. setiap warga negara memiliki hak yang sudah terjamin dan kewajiban yang dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut 
C. setiap warga negara menjalankan kewajibannya secara beriringan dengan haknya 
D. jawaban A dan B benar 
D. jawaban A, B dan C benar 


5. Dalam pelaksanaannya, antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara selaras, artinya ....
A. bertentangan satu sama lain 
B. dijalankan secara beriringan 
C. tidak bertentangan atau melanggar 
D. dapat dipisahkan 
E. selalu sejajar 


6. Hak dan kewajiban juga harus dilaksanakan secara serasi, artinya ....
A. memiliki tujuan yang sama 
B. sesuai atau harmonisasi antara pelaksanaan hak dan kewajiban 
C. tidak bertentangan satu sama lain 
D. tidak berimbang 
E. dapat dilakukan secara bersama- sama sekaligus 


7. Salah satu penyebab terjadinya kasus- kasus pelanggaran hak dan kewajiban adalah ....
A. tuntutan hak yang sesuai dengan kewajiban 
B. tuntutan hak yang tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban
C. kewajiban yang harus dilaksanakan selaras dengan hak 
D. hak dan kewajiban dilaksanakan secara bersama- sama 
E. hak dan kewajiban dilaksanakan secara beriringan 


8. Berikut ini alasan pelaksanaan hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang, serasi, dan selaras adalah ....
A. menghindari sikap egois 
B. menumbuhkan sikap toleran 
C. menaikkan kesadaran diri sebagai bagian masyarakat Indonesia 
D. bijak dalam menggunakan kekuasaan 
E. semua jawaban benar 


9. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Hal ini dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ....
A. 25 ayat (1) 
B. 26 ayat (1) 
C. 27 ayat (1) 
D. 27 ayat (2) 
E. 28 ayat (1) 


10. Berikut ini yang merupakan faktor penyebab adanya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah ....
A. sikap egois 
B. kurangnya kesadaran 
C. eksklusivisme 
D. penyelahgunaan teknologi 
E. semua jawaban benar 


11.  Tujuan nasional yang  menjadi landasan konstitusional untuk berpartisipasi aktif dalam pergaulan internasional termasuk global terdapat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ....
A. pertama 
B. kedua 
C. ketiga 
D. keempat 
E. ketiga dan keempat 


12. Berita hoaks merupakan salah satu ancaman terhadap pelanggaran hak seseorang. Oleh karenanya, berita hoaks harus ditangkal. Salah satu cara menangkal berita hoaks adalah ....
A. memeriksa kebenaran sebuah berita sebelum menyebarkannya 
B. berhati- hati dengan judul berita yang sifatnya provokatif 
C. memeriksa fakta dan sumber berita 
D. meneliti keaslian dari sumber berita 
E. semua jawaban benar 


Latihan soal masih akan lanjut ke submateri berikutnya yaitu Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Silahkan cek pada post berikutnya yaa...

Semoga Bermanfaat 

Salam. 


Menerapkan Perilaku Taat Hukum : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka

Menerapkan Perilaku Taat Hukum : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka

Comment
Kesadaran hukum seseorang tampak dari suatu ketaatan atau kepatuhannya terhadap hukum. Seseorang yang taat hukum memiliki kesetiaan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Ketaatan tersebut ditunjukkan melalui perilaku yang nyata. 

Pendidikan Pancasila

Teman- teman, pada submateri ini, kita akan meneruskan membahas materi Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK khususnya bab 2 tentang Membangun Budaya Taat hukum dengan submateri Menerapkan Perilaku Taat Hukum melalui latihan soal.

Oya, masih dengan bab 2, kalian dapat mempelajari submateri sebelumnya pada post yang lalu, 

Materi Sebelumnya : 

Terdapat 45 soal plus jawaban yang dapat dipelajari sebagai bagian belajar materi Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK di semester ganjil ini. Adapun sumber materi merujuk pada buku paket Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK Kurikulum Merdeka terbitan kemendikbudristek halaman 74. 

Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya... 

Selamat Belajar...

Menerapkan Perilaku Taat Hukum : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka

B. Menerapkan Perilaku Taat Hukum

1. Norma merupakan suatu ketentuan yang mengikat warga masyarakat sebagai sebuah ....
A. panduan dalam bersikap dan berperilaku
B. aturan untuk lebih disiplin 
C. panduan dalam menaati aturan hukum 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


2. Contoh dari sikap mematuhi norma adalah ....
A. saling menghormati 
B. kasih sayang 
C. saling tolong menolong dalam kebaikan
D. gotong royong 
E. semua jawaban benar 


3. Norma dibuat sesuai kesepakatan bersama yang ditaati oleh warga masyarakat. Adapun kesepakatan bersama tersebut seringkali dikenal sebagai ....
A. aturan 
B. undang- undang 
C. adat 
D. peraturan 
E. hukum 


4. Berikut ini yang termasuk ciri dari norma adalah ....
A. norma merupakan kesepakatan bersama yang ditaati warga 
B. bersifat lokal pada suatu masyarakat di wilayah tertentu 
C. norma dapat meluas menjangkau seluruh masyarakat dan melewati batas- batas negara 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


5. Pernyataan yang tepat tentang norma hukum adalah ....
A. norma hukum merupakan bagian dari norma yang berlaku di masyarakat 
B. norma hukum mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 
C. norma hukum memiliki sifat memaksa, mengikat, ototnom dan responsif
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


6. Norma hukum memiliki sifat mengikat, artinya ....
A. harus ditaati dan apabila melanggar akan mendapat sanksi 
B. berisikan perintah dan larangan yang harus ditaati 
C. disusun berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat 
D. menjangkau kalangan tertentu 
E. mencakup aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman 


7. Norma hukum memiliki sifat memaksa, artinya ....
A. harus ditaati dan apabila melanggar akan mendapat sanksi 
B. berisikan perintah dan larangan yang harus ditaati 
C. disusun berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat 
D. menjangkau kalangan tertentu 
E. mencakup aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman


8. Hukum sebagai pranata independen tidak boleh diintervensi oleh kepentingan lain, kecuali kepentingan penegakan hukum dan keadilan. pernyataan tersebut menguatkan bahwa hukum bersifat ....
A. mengikat 
B. memaksa 
C. otonom 
D. responsif 
E. rigid 


9. Hukum harus berfungsi sebagai fasilitator untuk menjawab tantangan-tantangan hukum yang akan dihadapi masyarakat. Oleh karenanya, hukum harus bersifat ....
A. mengikat 
B. memaksa 
C. otonom 
D. responsif 
E. rigid 


10. Contoh nyata dari norma hukum tertulis adalah ....
A. cara membuat KK 
B. prosedur membuat KTP 
C. pembagian jadwal siskamling 
D. ketentuan tamu menginap atau bermalam 
E. semua jawaban benar 


11. Berikut ini yang termasuk contoh dari norma etik atau moral adalah ....
A. saling membantu ketika ada musibah 
B. menjaga ketenangan lingkungan 
C. sopan santun dalam pergaulan 
D. menghormati antarwarga 
E. semua jawaban benar 


12. Sumber dari norma agama adalah ....
A. adat, tata pergaulan antarwarga di masyarakat 
B. hati nurani manusia 
C. agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
D. hukum yang berlaku 
E. undang- undang 


13. Tata tertib sekolah merupakan contoh norma hukum tertulis di lingkungan sekolah. Contoh tata tertib yang terdapat di sekolah adalah ....
A. ketentuan berpakaian 
B. waktu belajar di sekolah 
C. aturan masuk dan pulang sekolah 
D. sopan santun dalam pergaulan 
E. semua jawaban benar 


14. Pernyataan yang tepat tentang prinsip keadilan dalam hukum adalah ....
A. hukum memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat 
B. hukum berlaku bagi semua tanpa diskriminasi 
C. hukum mampu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara 
D. hukum mengikat sebagian lapisan masyarakat 
E. hukum berlaku sesuai perkembangan zaman 


15. Hukum harus memenuhi prinsip kemanfaatan apabila ....
A. hukum memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat 
B. hukum berlaku bagi semua tanpa diskriminasi 
C. hukum mampu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara 
D. hukum mengikat sebagian lapisan masyarakat 
E. hukum berlaku sesuai perkembangan zaman 


16. Hukum harus memenuhi prinsip kepastian apabila ....
A. hukum memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat 
B. hukum berlaku bagi semua tanpa diskriminasi 
C. hukum mampu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara 
D. hukum mengikat sebagian lapisan masyarakat 
E. hukum berlaku sesuai perkembangan zaman


17. Prinsip kepastian dalam hukum menjadi suatu prinsip dimana suatu perintah dan larangan agar dapat diimplementasikan memenuhi syarat ....
A. tegas, tidak multitafsir dan tidak kontradiktif 
B. fleksibel dan mudah dibentuk 
C. nyata, memenuhi tuntutan masyarakat dan fleksibel 
D. dapat diadaptasi oleh semua kalangan 
E. mudah dipahami 


18. Hukum perdata dan perniagaan merupakan dua contoh dari hukum privat yang mengatur ....
A. kepentingan umum 
B. kepentingan antarindividu yang sifatnya pribadi 
C. kepentingan antarindividu yang sifatnya umum 
D. kepentingan suatu negara 
E. kepentingan internal suatu negara 


19. Hukum publik menhatur hubungan antarnegara dengan individu atau warga negara. Dalam hukum publik, kepentingan yang diatur adalah ....
A. kepentingan pribadi antarwarga 
B. kepentingan umum atau publik dalam masyarakat 
C. kepentingan pribadi warga tertentu 
D. kepentingan suatu negara 
E. kepentingan antarnegara 


20. Berikut ini yang termasuk contoh hukum publik adalah ....
A. hukum tata negara 
B. hukum pidana 
C. hukum tata usaha negara 
D. jawaban A dan B benar 
E. jawaban A, B dan C benar 


Perhatikan hal- hal berikut ini untuk soal nomor 21 dan 22, 
(1) UUD NRI Tahun 1945 
(2) UU 
(3) Perpu 
(4) konvensi 
(5) hukum adat 
(6) peraturan presiden 
(7) perda 
(8) yurisprudensi

21. Contoh dari hukum tertulis ditunjukkan oleh nomor ....
A. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
B. 1 - 2 - 3 - 5 - 6
C. 1 - 2 - 3 - 6 - 7
D. 2 - 3 - 4 - 5 - 7 
E. 2 - 3 - 5 - 6 - 7 


22. Contoh dari hukum tidak tertulis adalah ....
A. 1 - 4 - 5
B. 3 - 5 - 7
C. 4 - 5 - 7
D. 4 - 5 - 8 
E. 5 - 7 - 8 


23. Hukum menurut sumbernya dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini yang merupakan contoh hukum berdasar sumbernya adalah ....
A. undang- undang 
B. kebiasaan 
C. traktat 
D. yurispridensi 
E. semua jawaban benar 


24. Hukuman bagi perkara tindak pidana, maka sanksinya wajib untuk dilaksanakan. Dalam hal ini hukum memiliki sifat ....
A. memaksa 
B. mengatur 
C. fleksibel 
D. kaku 
E. rigid 


25. Hukum dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini hukum memiliki sifat ....
A. memaksa 
B. mengatur 
C. fleksibel 
D. kaku 
E. rigid 

Soal nomor 26 hingga 45
Lanjut ke halaman berikutnya ...
>>>>> Halaman 2<<<<<

Tetap Semangat yaa...


Membangun Kesadaran Hukum : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka

Membangun Kesadaran Hukum : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka

Comment
Setiap orang pastinya memiliki keinginan untuk berbuat baik dan taat hukum sebab hal tersebut merupakan oemenuhan kebutuhan akan kehidupan bersama. 

Seseorang yang memiliki perilaku taat hukum akan selalu mematuhi dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Hal inilah yang disebut sebagai kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. 

Sementara itu, kesadaran hukum sebagai sebuah tindakan yang dilakukan hingga mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk lebih bersifat abstrak, yang tidak berbentuk perilaku nyata yang mengakomodasi kehendak dari hukum itu sendiri. 

Teman- teman, pada latihan soal ini, kita akan mempelajari tentang materi Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK semester 1 (ganjil) dalam submateri Membangun Kesadaran Hukum. Submateri ini merupakan bagian dari bab 2 Pendidikan Pancasila tentang Membangun Budaya Taat Hukum. 

Membangun Budaya Taat Hukum


Latihan soal ini merujuk pada materi di buku paket Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ MA/ SMK terbitan Kemendikbudristek tepatnya halaman 64. 

Soal disusun sesuai dengan materi agar memudahkan teman- teman dalam belajar. Untuk submateri ini, ada 30 soal plus kunci jawaban yang dapat teman- teman kerjakan sebagai bahan latihan dalam menghadapi asesmen sumatif harian, sumatif tengah semester maupun sumatif akhir semester. 

Baik, langsung saja yaa,, berikut latihan soalnya, 

Selamat belajar...

Membangun Kesadaran Hukum : Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ MA/ SMK Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Kurikulum Merdeka

A. Membangun Kesadaran Hukum

1. Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pernyataan tersebut berarti ....
A. manusia membuat hukum untuk membatasi ruang dari manusia itu sendiri 
B. hukum berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan manusia karena berada dalam tatanan sosial masyarakat 
C. manusia membutuhkan hukum ketika diperlukan dalam menjalankan aktivitasnya sehari- hari. 
D. pernyataan A dan B benar 
E. pernyataan A, B dan C benar 


2. Ungkapan bahwa ubi societas ibi ius yang disampaikan Cicero (106 - 43 SM) memiliki arti ....
A. masyarakat yang memiliki hukum 
B. hukum ada di dalam masyarakat 
C. hukum mengikuti kemauan masyarakat 
D. dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum 
E. hukum berpihak pada seluruh lapisan masyarakat 


3. Peraturan hukum diperlukan untuk ....
A. mengawasi jalannya roda kehidupan sehari- hari 
B. menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antarmasyarakat 
C. mewujudkan masyarakat yang disiplin dan takut kepada penguasa
D. menjatuhkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar 
E. menetapkan batasan tertentu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat


4. Berikut ini unsur yang harus dipenuhi dalam penyusunan peraturan hukum adalah ....
A. peraturan tentang tingkah laku manusia 
B. ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang atau sah 
C. sifatnya memaksa 
D. sanksi bagi pelanggarnya 
E. semua jawaban benar 


5. Segala bentuk perilaku budaya manusia yang memengaruhi atau berkaitan dengan masalah hukum disebut ....
A. produk hukum 
B. budaya hukum 
C. penegakan hukum 
D. alat hukum 
E. landasan hukum 


6. Budaya hukum menjadi landasan dalam pelaksanaan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka hukum itu berlaku ....
A. ditentukan oleh keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang berlaku
B. diatur oleh pemerintahan yang berkuasa 
C. diadaptasi dari berbagai budaya hukum eksternal
D. dapat dikonversikan menjadi beberapa produk hukum yang mengikat masyarakat 
E. diterapkan pada masyarakat yang kurang sadar akan hukum 


7. Di bawah ini yang merupakan tujuan dari hukum adalah ....
A. mengatur masyarakat yang kurang sadar hukum 
B. mengatur pergaulan hidup secara damai untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat 
C. menjadikan suatu negara dapat bersaing dengan negara- negara maju lainnya 
D. mewujudkan masyarakat yang selalu terawasi oleh berbagai aturan hukum 
E. mengatur tata kehidupan masyarakat di kelas bawah 


8. Tujuan hukum akan dapat tercapai apabila dalam masyarakat terdapat ....
A. ketakutan akan hukum 
B. kesadaran hukum 
C. penegakan hukum 
D. pemahaman hukum 
E. pendidikan hukum 


9. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik, maka masyarakat tersebut ....
A. memahami hak dan kewajiban dengan baik 
B. melaksanakan ketaatan hukum di semua kalangan
C. memiliki tingkat pelanggaran hukum yang rendah 
D. memiliki tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum yang tinggi 
E. semua jawaban benar 


10. Segala tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Hal ini menguatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dasar konstitusional pernyataan tersebut dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
B. Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
C. Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
D. Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
E. Pasal 2 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945


11. Perhatikan hal- hal berikut ini, 
(1) kejelasan tujuan
(2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
(3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
(4) dapat dilaksanakan
(5) kedayagunaan dan kehasilgunaan
(6) kejelasan rumusan
(7) keberlanjutan
(8) keterbukaan

Hal yang bukan merupakan asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik ditunjukkan oleh nomor ....
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7 
E. 8 


12. Teori keadilan merupakan salah satu tujuan hukum untuk mewujudkan ....
A. keadilan 
B. kemanfaatan 
C. keadilan dan manfaat 
D. pergaulan secara damai 
E. keteraturan 


13. Teori utilitas menekankan bahwa hukum untuk mewujudkan .... 
A. keadilan 
B. kemanfaatan 
C. keadilan dan manfaat 
D. pergaulan secara damai 
E. keteraturan


14. Teori gabungan memiliki tujuan bahwa hukum untuk mewujudkan ....
A. keadilan 
B. kemanfaatan 
C. keadilan dan manfaat 
D. pergaulan secara damai 
E. keteraturan


15. Teori ketertiban dan ketentraman masyarakat menekankan bahwa hukum memiliki tujuan mewujudkan .... 
A. keadilan 
B. kemanfaatan 
C. keadilan dan manfaat 
D. pergaulan secara damai 
E. keteraturan


16. Berikut ini yang termasuk fungsi dari hukumadalah ....
A. memberi pengesahan terhadap apa yang berlaku di masyarakat 
B. sebagai alat rekayasa masyarakat 
C. sebagai sarana pembentukan masyarakat khususnya sarana pembangunan 
D. mengatasi konflik dalam masyarakat 
E. semua jawaban benar 


17. Alat penegak hukum yang bertugas mencegah dan menanggulangi kejahatan dan gangguan keamanan adalah ....
A. polisi 
B. jaksa 
C. hakim 
D. mahkamah agung 
E. mahkamah konstitusi 


18. Alat negara yang bertugas untuk menuntut perkara pidana di pengadilan adalah ....
A. polisi 
B. jaksa 
C. hakim 
D. mahkamah agung 
E. mahkamah konstitusi 


19. Alat negara yang bertugas untuk memutus perkara di pengadilan adalah ....
A. polisi 
B. jaksa 
C. hakim 
D. mahkamah agung 
E. mahkamah konstitusi 


20. Salah satu tanda bahwa suatu negara dianggap maju di bidang hukum adalah ....
A. aturan hukum yang berbelit- belit 
B. hukum yang sangat memaksa 
C. kedisiplinan warga negara dalam mematuhi hukum 
D. jumlah penegak hukum yang banyak
E. penegak hukum yang disiplin 


21. Sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang- undangan disebut ....
A. sadar hukum 
B. sumber hukum 
C. kuasa hukum 
D. penegakan hukum 
E. giat hukum 


22. Sumber hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan negara adalah ....
A. sumber hukum tertulis 
B. sumber hukum tidak tertulis 
C. adat istiadat 
D. norma hukum 
E. peraturan hukum 


23. Dalam kehidupan di masyarakat terdapat sumber hukum yang berkembang secara tidak tertulis, seperti adat maupun kebiasaan masyarakat. Sumber hukum yang dimaksud adalah ....
A. sumber hukum tertulis 
B. sumber hukum tidak tertulis 
C. adat istiadat 
D. norma hukum 
E. peraturan hukum 


24. Sumber hukum tertinggi seperti yang tercantum dalam tata urutan perundang- undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah ....
A. Ketetapan MPR 
B. UUD NRI Tahun 1945 
C. Undang- Undang 
D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang 
E. Peraturan Pemerintah 


25. Perhatikan Sumber- sumber hukum berikut ini, 
(1) Peraturan Presiden 
(2) Peraturan Pemerintah 
(3) Perda Provinsi 
(4) Perda Kabupaten 
(5) Ketetapan MPR 
(6) Undang - Undang 
(7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 
(8) UUD NRI Tahun 1945 

Urutan tata perundang- undangan yang benar berdasar Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang digubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 adalah ....
A. 8 - 5 - 6 - 7 - 2 - 1 - 3 - 4 
B. 8 - 5 - 6 - 7 - 1 - 2 - 3 - 4
C. 8 - 5 - 6 - 1 - 2 - 7 - 3 - 4
D. 8 - 5 - 6 - 1 - 7 - 2 - 3 - 4
E. 8 - 5 - 1 - 6 - 2 - 7 - 3 - 4


26. Kedudukan norma dalam sumber hukum peraturan perundang- undangan adalah ....
A. norma menjadi sumber hukum yang tertulis 
B. norma menjadi sumber hukum yang tidak tertulis 
C. norma menjadi sumber dari segala sumber hukum 
D. norma menjadi acuan dalam norma hukum 
E. norma menjangkau seluruh kegiatan hukum yang luas 


27. Norma kesusilaan merupakan bentuk norma yang bersumber pada ....
A. adat, tata pergaulan antarwarga di masyarakat 
B. hati nurani manusia 
C. agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
D. hukum yang berlaku 
E. undang- undang 


28. Norma kesopanan merupakan bentuk norma yang bersumber pada ....
A. adat, tata pergaulan antarwarga di masyarakat 
B. hati nurani manusia 
C. agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
D. hukum yang berlaku 
E. undang- undang 


29. Norma hukum merupakan bentuk norma yang bersumber pada ....
A. adat, tata pergaulan antarwarga di masyarakat 
B. hati nurani manusia 
C. agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
D. hukum yang berlaku 
E. undang- undang 


30. Norma agama merupakan bentuk norma yang bersumber pada ....
A. adat, tata pergaulan antarwarga di masyarakat 
B. hati nurani manusia 
C. agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
D. hukum yang berlaku 
E. undang- undang 


Latihan soal masih akan saya lanjutkan ke bagian submateri dua yaitu tentang Menerapkan Perilaku Taat Hukum. Silahkan buka pada postingan selanjutnya yaa...

Semoga Bermanfaat 

Salam. 
Subscribe to: Posts (Atom)

Formulir Kontak