Berikut lanjutan soal dari halaman sebelumnya >>>>>> Halaman 2
41. Berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab reformasi 1998 adalah
....
A. krisis moneter yang membuat kemerosotan pada berbagai sektor ekonomi
B. krisis politik yang ditimbulkan oleh demokrasi yang tidak dilaksanakan
secara semestinya
C. krisis kebijakan yang memihak pada kalangan bawah daripada kalangan atas
D. krisis hukum yang timbul karena ketidakadilan pemerintahan orde baru
E. krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang dianggap tidak bisa
mengayomi kesejahteraan masyarakat
42. Secara garis besar aksi- aksi demontrasi mahasiswa berskala besar di
kampus dan berbagai kota menuntut agar dilakukan hal- hal berikut ini, kecuali
....
A. penurunan harga sembako
B. pembebasan tahanan politik
C. penghapusan monopoli
D. pembersihan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
E. suksesi kepemimpinan nasional
43. Di bawah ini yang bukan merupakan langkah Presiden Suharto dalam upaya
menstabilkan keamanan di tengah gejolak politik, ekonomi, dan sosial pada
tahun 1998 adalah ....
A. pemanggilan para tokoh di istana negara
B. pembentukan komite reformasi
C. pergantian menteri pertahanan dan keamanan
D. pembentukan kabinet reformasi
E. percepatan pemilu
44. Dalam menjawab tuntutan reformasi secara cepat dan tepat, salah satu
proses reformasi yang disiapkan oleh Presiden B.J Habibie adalah dalam bidang
politik dengan cara ....
A. memperbarui berbagai perundang- undangan dalam rangka lebih meningkatkan
kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada PEMILU sebagaimana yang
diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
B. merevisi dan mengurangi aturan perundang- undangan yang tidak diperlukan
lagi berkaitan dengan kehidupan berpolitik warga negara
C. membebaskan tahanan politik dan pihak- pihak yang berseberangan pendapat
dengan pemerintah terdahulu
D. meninjau kembali undang- undang politik
E. mempercepat pelaksanaan pemilu legislatif
45. Proses reformasi yang dijalankan oleh Presiden B.J Habibie dalam bidang
ekonomi adalah ....
A. menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok rakyat
B. mempercepat penyelesaian undang- undang yang menghilangkan praktik- praktik
monopoli dan persaingan tidak sehat
C. merevisi aturan yang memihak kepada pihak- pihak berkepentingan dalam
bidang ekonomi
D. menambah aturan perundang- undangan untuk memberikan kesempatan investor
dalam penanaman modal di Indonesia
E. menyepakati ketentuan yang diajukan oleh IMF untuk menanggulangi krisis
ekonomi yang melanda Indonesia
46. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan dan perundang- undangan yang berlaku merupakan pengertian dari ....
A. pemerintahan terpusat
B. pemerintahan terpisah
C. otonomi daerah
D. otonomi khusus
E. pemerintahan khusus
47. Revolusi hijau sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian
melalui kebijakan modernisasi pertanian yang intensif yang pada awalnya
dilakukan dengan kegiatan Demonstrasi masal (Demas). Dalam upaya memaksimalkan
hasil pertanian, Demas menerapkan upaya berikut ini, kecuali ....
A. perbaikan cara tanam
B. penyediaan sarana irigasi yang baik
C. pemberian modal kepada para petani
D. menerapkan penggunaan varietas unggul, pupuk kimia dan pestisida
E. menerapkan prinsip- prinsip bertani modern
48. Kebijakan negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas Sistem Keuangan
diatur dalam ....
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020
E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020
49. Pada masa awal pandemi Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
lebih dipilih Indonesia daripada lockdown wilayah dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Hal tersebut dipandang karena
lockdown wilayah memiliki dampak yang berkepanjangan. Dibawah ini merupakan
dampak dari lockdown dalam suatu wilayah terkait pandemi Covid-19, kecuali
....
A. penyusutan ekonomi
B. meningkatnya pengangguran
C. terganggunya distribusi makanan
D. kekacauan dalam masyarakat
E. tercukupinya kebutuhan masyarakat
50. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor ....
A. 20 tahun 2020
B. 21 tahun 2020
C. 22 tahun 2020
D. 23 tahun 2020
E. 24 tahun 2020
=====================================================================================
Oya, untuk soal UU Kepolisian secara lengkap, teman- teman bisa membuka tulisan saya sebelumnya yaa ....
Baca Juga :
Demikian Latihan Soal Akademik Penerimaan Taruna/ Taruni AKPOL 2022 Materi Pengetahuan Umum. semoga latihan soal ini bisa membantu menemani dalam belajar teman- teman yang akan masuk Akpol. Terima kasih dan semoga sukses.
ok terima kasih banyak...ditunggu soal soal lainnya
ReplyDelete