Pancasila merupakan dasar tegaknya bangsa Indonesia dimana semakin kuat
pengamalan Pancasila dalam bernegara maka akan semakin kuat pula negara
Indonesia. Landasan atau fondasi yang kokoh merupakan nilai- nilai dasar
penyelenggaraan negara Indonesia yang berdasar Pancasila dengan lima sila
dasarnya.
Pancasila sebagai Dasar Negara
Dasar negara Indonesia pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang
dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada alenia keempat
yang berbunyi " ... maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang- Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia."
 |
| source : https://bpip.go.id/ |
Dasar negara dalam alenia keempat tersebut adalah Pancasila sebagaimana
terdapat pada kalimat "... negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada..." jadi setiap aspek penyelenggaraan negara harus mengacu
dan sesuai dengan nilai- nilai dalam Pancasila baik dari pemerintah pusat
sampai pemerintah daerah.
Dalam sila Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya nilai Ketuhanan
menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut tercantum melalui
pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya tidak diperbolehkan adanya kebijakan-
kebijakan negara yang menyalahi nilai Ketuhanan.
Makna sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab kaitannya dengan
penyelenggaraan negara adalah terwujudnya sikap hormat menghormati atas
nilai kemanusiaan yang didasari sifat adil dan beradab, artinya kebijakan -
kebijakan negara yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai
kemanusiaan yang beradab dan rasa keadilan.
Makna sila ketiga, Persatuan Indonesia dalam penyelenggaraan negara
adalah kebijakan- kebijakan negara yang dibuat tidak boleh berpotensi
menimbulkan disintegrasi bangsa, jadi kebijakan tersebut haruslah dibuat
dengan mengedepankan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia.
Makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan dalam penyelenggaraan negara adalah bahwa
nilai musyawarah didahulukan untuk mufakat, artinya pengambilan kebijakan-
kebijakan negara harus memperhatikan nilai- nilai musyawarah untuk mufakat,
jadi pengambilan keputusan tidak boleh diambil secara otoriter.
Makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimaknai
bahwa dalam penyelenggaraan negara harus mengutamakan nilai keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya kebijakan- kebijakan yang diambil
herus mensejahterakan seluruh warga negara.
Rumusan sila- sila dalam pancasila dimuat melalui Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan dalam
Penulisan/ Pembacaan/ Pengucapan sila- sila Pancasila, sebagaimana termaktub
dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Rumusan pancasila terdapat dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun
1945 secara yuridis konstitusional berlaku dan mengikat seluruh lembaga
negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara.
Dasar hukum Pancasila Pancasila sebagai dasar negara adalah
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan
Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 dan Penetapan pancasila sebagai Dasar
Negara.
Latihan Soal PPKn Kelas 8 SMP Bab 1 Kedudukan dan Fungsi Pancasila
Semester 1 Kurikulum Merdeka (Part I)
Sub Bab A. Pancasila sebagai Dasar Negara
1. Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, dan agama. Hal tersebut
merupakan suatu modal bangsa Indonesia untuk ....
a. saling membedakan satu dengan lainnya
b. menunjukkan kekhasan masing- masing
c. bersatu dalam keberagaman
d. menguatkan kelompok dan golongan masing- masing
2. Dalam menyelenggarakan negara Indonesia, fondasi semua aspek dalam
penyelenggaraan negara adalah ....
a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Pancasila
c. Keputusan Presiden
d. Undang- Undang
3. Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam ....
a. Peraturan Perundang- undangan
b. Tap MPR RI
c. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
d. Peraturan Presiden
4. Atheisme merupakan paham anti-Tuhan, jadi ketika negara memperbolehkan
paham tersebut, maka negara sudah menyalahi pancasila terutama sila ....
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
5. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut ditegaskan
dalam UUD NRI Tahun 1945 melalui pasal ....
a. 28 ayat (1)
b. 29 ayat (1)
c. 29 ayat (2)
d. 30
6. Salah satu contoh kebijakan suatu negara yang menyalahi nilai sila kedua
adalah ....
a. kebijakan pembangunan berkesinambungan
b. perizinan dalam pembukaan lahan tambang
c. pembukaan lahan pemukiman warga di lahan konservasi
d. pembangunan sarana publik dengan menggusur pemukiman warga
7. Penyelenggaraan negara harus didasarkan pada sila kedua yang
mengedepankan sifat ....
a. ketuhanan
b. adil dan beradab
c. persatuan dan kesatuan
d. musyawarah mufakat
8. Kebijakan perundangan yang mengabaikan nilai- nilai luhur masyarakat
daerah di Indonesia dalam penyelenggaraan negara menciderai sila ....
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilan
9. Dalam setiap mengeluarkan kebijakannya, pemerintah harus melalui
mekanisme pembahasan dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Hal tersebut bahwa pemerintah mengedepankan ....
a. nilai kerakyatan
b. nilai musyawarah
c. nilau kemanusiaan
d. nilai persatuan
10. Pemerintah tidak boleh melakukan perizinan untuk eksplorasi sumber daya
alam yang hanya mengutamakan kepentingan salah satu pihak yaitu pengusaha,
namun harus juga memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Hal tersebut
termasuk dalam nilai ....
a. kemanusiaan
b. persatuan
c. musyawarah
d. keadilan
11. Rumusan Pancasila yang terdapat pada alenia keempat Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945 diberlakukan dan mengikat ....
a. setiap warga negara
b. pemangku kepentingan
c. seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat dan setiap warga negara
d. golongan tertentu
12. Rumusan lengkap sila- sila Pancasila tercantum dalam Inpres nomor ....
a. 12 Tahun 1968
b. 11 Tahun 1968
c. 10 Tahun 1968
d. 9 Tahun 1968
13. Ketetapan MPR yang mengatur penetapan Pancasila sebagai dasar negara
adalah ....
a. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998
b. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
c. Tap MPR No. XVI/MPR/1998
d. Tap MPR No. XV/MPR/1998
14. Masuknya listrik ke wilayah desa- desa di daerah terpencil merupakan
pencerminan dari nilai ....
a. kemanusiaan
b. persatuan
c. musyawarah
d. keadilan
15. Di bawah ini yang merupakan contoh dari implementasi kedaulatan rakyat
adalah ....
a. pelaksanaan ibadah shalat wajib di sekolah
b. pemilihan ketua OSIS
c. pembangunan sekolah di daerah tertinggal
d. toleransi antarumat beragama
Materi masih berlanjut ke bagian II (Part II) ya.. dalam sub bab Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.
Semoga Bermanfaat.
No comments:
Post a Comment